Selasa, 07 Desember 2021

KPK Periksa Ida Bagus Wiratmaja Terkait Pengajuan DID Kabupaten Tabanan

Baca Juga


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Ida Bagus Wiratmaja. Ia diperiksa sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) gratifkasi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018.

Pemeriksaan terhadap Ida Bagus Wiratmaja dilakukan oleh Tim Penyidik di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Senin (06/12/2021) kemarin.

Tim Penyidik KPK memeriksa Ida Bagus, di antaranya untuk didalami pengetahuannya terkait pengajuan usulan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 juga dugaan adanya komunikasi tertentu serta dikonfirmasi beberapa barang bukti yang telah disita KPK.

"Dikonfirmasi antara lain mengenai pengajuan usulan dana DID, dugaan adanya komunikasi tertentu serta dikonfirmasi juga terkait beberapa barang bukti yang terkait dengan perkara", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (07/12/2021).

Selain Ida Bagus Wiratmaja, Tim Penyidik KPK juga telah memanggil seorang Saksi lainnnya dari pihak swasta, yakni Rifa Surya, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode Januari–Agustus 2018.

Namun, Rifa Surya tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan dan meminta Tim Penyidik KPK menjadwalkan ulang  pemeriksaannya pada Rabu (08/12/2021) besok.

Hingga saat ini, KPK belum bisa menyampaikan detai konstruksi perkara, hasil penyidikan maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka serta pasal yang disangkakan.

Hal itu akan disampaikan saat penyidikan telah dinyatakan cukup dan dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan para Tersangka.

Sebagaimana diketahui, dalam penanganan perkara ini, Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah lokasi. Adapun lokasi yang sudah digeledah Tim Penyidik ​​KPK sejauh ini antara lain Kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan.

Kemudian, Kantor Bapelitbang Kabupaten Tabanan, Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan, Kantor DPRD Kabupaten Tabanan serta beberapa rumah kediaman pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini.

Tim Penyidik ​​KPK juga telah memeriksa Bupati Tabanan 2 (dua) periode (2010–2021) Ni Putu Eka Wiryastuti secara maraton pada Kamis (11/11/2021) dan Jum'at (12/11/2021).

Ni Putu Eka dikonfirmasi tentang persetujuannya serta didalami pengetahuannya tentang pengurusan DID Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2018 di kala ia menjabat Bupati Tabanan di periode ke-duanya.

“Kamis (11/11/2021) bertempat di Gedung KPK Merah Putih, Tim Penyidik ​​telah memeriksa Ni Putu Eka Wiryastuti (Bupati Tabanan periode 2010–2021). Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan persetujuan dalam pengurusan DID untuk Kabupaten Tabanan Tahun 2018", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (12/11/2021) lalu.

Dijelaskannya, Tim Penyidik ​​KPK juga mengonfirmasi soal dugaan pemberian gratifikasi kepada pejabat terkait DID Kabupaten Taban terkaitan TAhun Anggaran 2018 saat terkait dengan Bupati Tabanan periode keduanya (2016–2021).

Sebelumnya, Ali Fikri menjelaskan, terkait penanganan perkara ini, Tim Penyidik ​​KPK telah melakukan upaya paksa penggeledahan di sejumlah tempat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali pada Rabu 27 Oktober 2021.

"Saat ini tim penyidik ​​masih terus mengumpulkan dan melengkapi alat yang diperlukan dalam proses penyidikannya", jelas Ali Fikri kepada wartawan di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (28/10/2021) silam.

Ali Fikri mengaku perkara dugaan TPK suap DID Tabanan Tahun Aggaran 2018 ini telah ada nama-nama Tersangka. Namun, dijelaskan oleh Ali, penetapan Tersangka akan disampaikan jika dinyatakan cukup dan dilakukan paksa baik penangkapan maupun penahanan para Tersangka. 

Ali juga berharap publik terus mengembangkan kegiatan ini sebagai wujud transparansi KPK, sekaligus upaya pelibatan masyarakat dalam setiap kerja-kerja dalam pemberantasan korupsi oleh KPK.

"Pada waktunya nanti kami akan menyampaikan secara utuh konstruksi perkara dari hasil penyelidikan, pasal yang disangkakan dan tentu siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka", ujarnya.

Terkait perkara ini, KPK sudah menangani mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo.

Yang mana, di tahun 2019, Yaya Purnomo divonis Majelis Hakim 'bersalah' dan dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp. 200 juta subsider kurungan 1 tahun 15 hari karena dinilai terbukti menerima suap senilai Rp. 300 juta dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. 

Uang tersebut merupakan bagian terpisah dari suap yang diterima Anggota Komisi Keuangan DPR Amin Santono sebanyak Rp. 2,8 miliar. Amin Santono pun dalam perkara ini telah divonis 'bersalah' dan dijatuhi sanksi pidana 8 tahun penjara.

Dalam amar putusannya, selain menerima suap, Majelis Hakim pun menyatakan Yaya Purnomo dan pegawai Kemenkeu lainnya, yakni Rifa Surya juga terbukti menerima gratifikasi senilai Rp. 6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura.

Majelis Hakim menilai, mereka telah memanfaatkan jabatannya untuk memberikan informasi terkait penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) atau DID kepada pejabat daerah. Atas jasa yang diberikan, Yaya mendapatkan jatah dari total anggaran yang diterima daerah. 

Sementara itu, dalam Surat Dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap Yaya Purnomo disebutkan, ada 8 (delapan) daerah yang menggunakan jasa Yaya terkait penganggaran DAK atau DID. Salah satunya adalah DID Kabupaten Tabanan pada APBN Tahun Anggaran 2018.  *(Ys/HB)*