.jpg)
Baca Juga
Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat memberi keterangan pers kepada sejumlah awak media dan menunjukan bukti dugaan gratifikasi berupa uang 100 ribu dolar Singapura, Rabu 08 Oktober 2020, di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.
“Jadwalku pemeriksaan KPK besok Selasa, tanggal 17 Mei 2022, jam 10:00 WIB", ujar Koordinator MAKi Boyamin kepada wartawan, Minggu (15/05/2022).
Boyamin mengaku belum mendapatkan surat panggilan pemeriksaan sebagai Saksi dari KPK. Adapun informasi tentang jadwal pemanggilannya, ia dapatkan dari penelusuran aktifnya. Ditegaskannya, bahwa dirinya hanya ingin menjadi warga negara yang patuh hukum.
“Harus aktif tanya-tanya dan cari info, karena apa pun aku ingin jadi warga negara yang baik untuk patuh hukum", tegas Boyamin.
Usai menjalani pemeriksaan, kepada sejumlah wartawan, Boyamin Saiman menerangkan, bahwa dirinya memang pernah mengelola perusahaan milik keluarga Bupati Banjarnegara non-aktif Budhi Sarwono dan menjabat Direktur PT. Bumi Rejo pada tahun 2018.
Boyamin juga membenarkan, bahwa pada tahun 2014, dirinya pernah menerima fasilitas berupa kantor di kawasan Kuningan dari kakak kandung Budhi Sarwono. Namun, Boyamin tidak menjelaskan detail alamat kantor dimaksud.
"2014 Itu saya diberi kantor di Kuningan, oleh kakaknya (Budhi Sarwono), namanya Budi Yuwono. Habis itu, saya bisa beli rumah sendiri di Kemanggisan", terang Boyamin Saiman usai menjalani menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jalarta Selatan, Selasa (26/04/2022).
Dijelaskan Boyamin, PT. Bumi Rejo merupakan perusahaan milik dari ayah dari Budhi Sarwono, yakni Soegeng Boedhiarto. Perusahaan tersebut didirikan tahun1982. Dalam perlajalanan usahanya, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada tahun 2014 dan memiliki kredit macet di sejumlah bank.
"Perusahaan Bumi Rejo itu kondisinya invalid, tidak bisa ikut tender lagi sejak 2014. Terus 2018, saya dimasukkan menjadi direktur, tugas saya ialah mengurusi utang dan piutang", jelas Boyamin.
Boyamin pun menjelaskan, bahwa dirinya hanya mendapatkan honor Rp. 5 juta per-bulan dan sampai hari ini masih menjabat sebagai Direktur Bumi Rejo. Menurut Boyamin, perusahaan tersebut memiliki utang total Rp. 57 miliar.
Selama bekerja di PT. Bumi Rejo, Boyamin mengaku memroses sengketa piutang dengan dengan Kementerian PUPR yang jumlahnya mencapai Rp. 28 miliar.
"Arbitrase 2013, saya juga mengurus di sana sebagai Kuasa Hukum dan dikabulkan mendapatkan bayaran Rp. 28 miliar, baru dibayar kemarin oleh Kementerian PUPR. Jadi, tugas saya hanya mengurus utang-piutang saja, karena perusahaan ini sudah invalid sejak 2012", jelas Boyamin pula.
Boyamin menegaskan, bahwa tidak ada keterlibatan Budhi Sarwono pada perusahaan tersebut. Dia bekerja di perusahaan tersebut hanya untuk penyelamatan perusahaan milik bapak dari Budhi Sarwono.
"Jadi, saya memastikan, mau masuk perusahaan ini karena memang Budhi Sarwono tidak ada di situ. Kalau toh dipaksakan dia ikut tender, enggak bisa, karena performa dia enggak bisa. Karena kredit macet", tegas Boyamin.
Sebagaimana diketahui, pada Jum'at (03/09/2021) malam, KPK menetapkan Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun anggaran 2017–2018.
Kemudian, pada Selasa (15/03/2022) silam, KPK kembali menetapkan Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut KPK, penetapan status hukum sebagai Tersangka TPPU ini merupakan pengembangan perkara hasil penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017–2018 dan penerimaan gratifikasi yang sebelumnya telah menjerat Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara.
"Dengan ditemukannya berbagai alat bukti baru dalam perkara dengan tersangka BS (Budhi Sarwono) Dkk (dan kawan-kawan), Tim Penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan TPPU yang dilakukan oleh tersangka BS Dkk", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (15/03/2022).
Ali menjelaskan, penerapan pasal TPPU terhadap Budhi dilakukan setelah Tim Penyidik menemukan dugaan adanya upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diduga bersumber dari hasil melakukan tindak pidana korupsi.
"Di antaranya, dengan dibelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak. Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dengan menjadwalkan pemanggilan Saksi-saksi untuk menguraikan dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud", jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, pada Jum'at (03/09/2021) malam, KPK mengumumkan penetapkan Budhi Sarwono (BS) selaku Bupati Banjarnegara dan pihak swasta Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Budhi Sarwono sebagai Tersangka atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun anggaran 2017–2018.
Kedy Afandi merupakan orang kepercayaan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang juga merupakan tim sukses Budhi Sarwono dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017.
KPK pun menduga, Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara diduga berperan aktif dalam pelaksanaan lelang pekerjaan infrastruktur. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikut-sertakan perusahaan milik keluarganya dan mengatur pemenang lelang.
Dalam perkara dugaan TPK suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banjarnegara tahun 2017–2018 dan penerimaan gratifikasi, Budi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara didakwa melanggar Pasal Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pernyataan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono itu disampaikan di tengah Budhi Sarwono digiring petugas KPK menuju mobil tahanan usai dirinnya ditetapkan sebagai Tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara tahun 2017–2018.
"Saya tadi diduga menerima uang Rp. 2,1 miliar. Mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa kepada siapa. Silahkan ditunjukkan. Insya ALLAH... saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong", kata Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dilobi Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (03/09/2021) malam.
Budhi Sarwono pun mengungkapkan, bahwa selama dirinya menjabat sebagai Bupati Banjarnegara telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
"Salam untuk masyarakat Banjarnegara. Selama 4 (empat) tahun saya telah membangun Banjarnegara yang tadinya kira-kira hancur semua, sekarang Alhamdulillah sudah baik", ungkap Budhi.
Meski demikian, Budhi menegaskan, bahwa dirinya akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Namun, ia tetap akan membantah telah menerima uang sebesar itu.
"Saya sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) menerima aturan hukum. Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa", ujarnya. *(HB)*
