Baca Juga
Kota MOJOKERTO - (harianbuana.com).
Bertolak semangat Servis City, dengan bekal Otonomi Daerah yang berwadahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), missi untuk menjadikan kota Mojokerto sebagai Kota Cerdas, Sehat, Indah dan Bermoral, benar-benar ditindak-lanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto dalam kepemimpinan KH. Mas'ud Yunus ini.
Keseriuasan missi Pemkot Mojokerto yang diusung secara terbuka oleh KH. Mas'ud Yunus sejak dalam masa kampanye Pilwali Mojokerto 2013 yang lalu itu, langsung mengemuka di Kota Mojokerto sejak beberapa saat pasca dilantiknya Mas'ud Yunus sebagai Wali Kota Mojokerto pada awal Desember 2013 yang lalu, untuk masa periode 2013~2018.
Sejak birokrat yang sekaligus seorang Kyai ini menjabat Wali Kota Mojokerto, tak sedikit program-program kebijakan pembangunan yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Kota Mojokerto, terlebih khusus lagi, sangat dirasakan secara langsung oleh golongan masyarakat miskin dan kaum duafa. Diantaranya sekolah gratis untuk jenjang SD~SMA/SMK, berobat gratis, KTP dan KK gratis, biaya pemakaman gratis, pinjaman modal usaha bebas bunga dan tanpa biaya administrasi (khusus bagi kelompok UMKM) dan sebagainya...
Yang terbaru, juga dengan semangat Servis City dan demi maksimalnya pelayanan pada masyarakat, maka diperlukan pula adanya pejabat-pejabat yang benar-benar profesional dibidangnya dan mengemban profesinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang benar-benar memahami serta bangga atas kedudukannya sebagai Abdi Negara ataupun sebagai pelayanan masyarakat. Yang mana, untuk dapat terlaksananya itu, sebanyak 399 pejabat eselon IV dan eselon V dilingkup PNS Pemkot Mojokerto, sejak tadi pagi menjalani fit and proper test selama tiga hari, terhitung mulai Selasa (02/2/2016) hingga Kamis (04/2/2016).
Ratusan abdi negara yang kini duduk di sejumlah pos disetiap Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD), mulai level Kepala Urusan (Kaur), Kepala Sub. Seksi (Kasubsi), Kasi, Sekretaris Kelurahan, Lurah, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Kepala Sub. Bidang (Kasubbid) maupun Kepala Sub. Bagian (Kasubbag), usai apel pagi di SKPD-nya masing-masing, langsung meninggalakan tempat kerjanya untuk menuju dan GOR & Seni Mojopahit yang berada kawasan jalan Gajah Mada, terpaut satu gedung dengan kantor Wali Kota Mojokerto.
Kehadiran ratusan Abdi Negara digedung milik Pemkot Mojokerto ini, tak lain untuk menjalani serangkaian tes yang laiknya disebut fit and proper test yang digawangi tim penguji dari Universitas Brawijaya Malang sebagai pihak yang digandeng oleh Pemkot Mojokerto. "Fit and proper test pejabat eselon IV dan V ini, merupakan langkah Pemkot Mojokerto untuk pemetaan dan penempatan PNS sesuai kompetensi dan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan", tandas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto, Selasa (01/2/3016) pagi, dalam laporannya kepada Wali Kota Mojokerto dihadapan peserta fit and proper test.
Sementara itu, usai menyampaikan kata sambutan sebagai tanda mulai dilakasanakannya tes atau uji kelayakan dan kemampuan bagi pejabat golongan esselon 4 dan 5 dilingkup pemerintahannya itu, pada sejumlah awak media, Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa tujuan diadakannya kegiatan tersebut semata-mata ingin memberika pelayan maksimal dan terbaik pada masyarakat. "Kedepannya, agar Pemkot dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal dan lebih baik pada masyarakat", tutur Walikota Mas'ud Yunus.
Menurut Walikota Mas'ud Yunus, dengan diadakannya uji kelayakan dan kemampuan akan didapat acuan dan bahan kajian dalam menempatkan pejabat untuk menduduki jabatan sesuai dengan bisang keahliannya. Dengan harapan akan dicapai hasil yang lebih maksimal. "Hasil fit and proper test ini, akan menjadi acuan bagi Pemkot untuk menempatkan PNS yang bersangkutan sesuai rekomendasi dan saran yang diterbitkan oleh tim penguji. Dengan demikian, diharapkan akan dapat dicapai hasil yang lebih baik dan lebih maksimal", ungkap Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus.
Walikota Mas'ud Yunus berkeinginan, agar dimasa berikutnya tidak-ada lagi pihak-pihak lain yang dirugikan akibat dari kinerja ataupun pelayanan dari pejabat terkait yang kurang atau tidak maksimal dan tidak profesional. ""Di tahun 2016 dan 2017, PNS harus lebih meningkatkan kinerja. Kerja keras..., kerja ikhlas..., kerja tuntas... dan kerja cerdas...! Dimasa ini, kita tidak ingin ada pihak-pihak lain utamanya masyarakat, yang dirugikan akibat dari kinerja ataupun pelayanan dari pejabat yang menanganinya. Jadi, kalau setelah ini masih ada yang tidak dapat memenuhi target kinerja, sebaiknya mengundurkan diri saja, sebelum kita yang menon-jobkannya", ujar Walikota Mas'ud Yunus.
Terkait adanya issue jual beli jabatan dan praktek Pungli yang sesekali berhembus, secara tegas Walikota Mas'ud menekankan, agar jangan sampai melakukan upaya-upaya yang akibatnya akan merugikan masyarakat dalam hal pelayanan. "Segala tindakan pungutan liar, jual-beli jabatan, jual-beli proyek atau apapun itu bentuknya, kalau memang terbukti akan saya berikan sanksi. Dan, sanksinya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau itu dilakukan oleh seorang pejabat, maka akan langsung saya non-jobkan", tegas Walikota, seraya enggan menyebut PNS ataupun pejabat yang dimaksud.
Sehari sebelumnya, pada Harian BUANA, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mojokerto, Endri Agus Subianto mengungkapkan, bahwa setiap tahapan fit and proper test, penguji akan menyodorkan sejumlah kuisioner dan pertanyaan dari beberapa aspek. Diantaranya aspek psikologi menyangkut kapasitas intelektual, mengelola diri, mengelola orang lain, pengelolaan sosial dan mengelola tugas.
“Jawaban peserta akan terdeskripsi dalam bentuk profil kompetensi setiap peserta. Disitu akan terpapar, kelebihan dan kelemahannya. Jadi, dari profil kompetensi inilah nantinya tim akan memberi rekomendasi dan saran tekait bidang kerja PNS yang bersangkutan,” ungkap Endri Agus Subianto, Senin (01/02/2016) siang.
Terkait tindak-lanjut dari hasil fit and proper test itu sendiri, apakah akan mengarah pada digulirkannya mutasi untuk PNS eselon IV dan V secara massal atau tidak, Agus mengaku bahwa itu merupakan wewenang dari Wali Kota “Hasil dari fit and proper test ini akan menjadi acuan Walikota, tentunya untuk penempatan PNS yang bersangkutan sesuai rekomendasi dan saran yang diterbitkan tim penguji. Kalau nantinya akan digelar mutasi, tentunya pak Wali akan mengacu pada hasil ini. Namun, kapan akan digelarnya mutasi itu sendiri, pak Wali sendiri yang bisa menjawabnya", kelitnya.
Sementara itu, sinyal akan adanya mutasi pejabat eselon IV dan eselon V itu sendiri, sempat dituturkan Walikota Mas’ud Yunus beberapa waktu lalu. “Rotasi pejabat eselon IV dan eselon V pasti akan berlangsung. Tapi tidak bisa grusa-grusu. Ada aturan dan mekanisme dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (red. ASN) yang harus dijalankan. Makanya akan kita gelar fit and proper test dulu. Yang terpenting, kita akan menempatkan setiap pejabat sesuai dengan kompetensinya", tutur Walikota Mas'ud Yunus, beberapa hari sebelumnya. *(DI/Red)*
