Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Nasib 31 paket proyek pengaspalan jalan senilai Rp. 47 miliar masuk 'fase kritis' dan terancam tak-dapat dilaksanakan. Pasalnya, hingga akhir pekan lalu, uang anggaran proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu tak kunjung nampak di rekening Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto. Padahal, sisa tahun anggaran berjalan tinggal 21 (dua puluh satu) hari lagi. "Proyek tersebut terancam tak bisa dilaksanakan karena anggaran dari Menkeu tak kunjung turun. Dan ini, mengancam proyek DAK yang lain di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan termasuk DPU sendiri", ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aris Satriyo Budi, Senin (12/12/2016) kemarin.
Politisi PAN Kota Mijokerto inipun menyatakan, jika pihaknya telah mencoba mengonsultasikan masalah keterlambatan pencairan ini ke Menkeu pekan lalu. "Kita telah konsultasi ke Kemenkeu (Red : Kementerian Keuangasoal) ini. Dan mereka (Red : pihak Kemenkeu) menjanjikan percepatan transfer", ujarnya.
Hanya saja, meski berjanji akan mempercepat pencairan, namun Kemenkeu tak memberi kepastian kapan dana tersebut turun. "Dan ini bisa dikatakan gawat, karena sampai hari ini belum nampak pencairan", tandasnya.
Aris Satriyo Budi sendiri juga mengonfirmasi perihal keberadaan dana tersebut ke DPPKA. Yang mana, Kepala DPPKA Agung Mulyono mengatakan jika dana tersebut belum nampak. Melalui telpon, Agung mengatakan masih ada sisa waktu 3 (tiga) hari kedepan untuk pengerjaan aspal dengan estimasi waktu jika dana itu cair tanggal 15 bulan ini. "Hitung-hitungan waktu, kalau cair maksimal tanggal 15 Desember pekerjaan masih bisa dikerjakan. Tapi lebih dari itu sudah tidak mungkin", kata Agung, sebagaimana diutarakan Aries Satriyo Budi.
Dikonfirmasi sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Wiwiet Febriyanto membenarkan mandegnya proses pelaksanaan proyek DAK. "Kita sudah proses lelang dan sebagian sudah ada pemenang. Tapi kita tidak melanjutkannya ke tahap penandatangan SPK (Surat Perintah Kerja) karena dana nggak ada", ujarnya.
Wiwiet mengatakan, pihaknya enggan berspekulasi untuk masuk tahapan SPK ini dengan alasan tidak berani. "Kami tidak berani spekulasi, karena kuatir digugat pemenang. Iya kalau dana Pemerintah Pusat cair, kalau nggak...?", katanya.
Disebutkannya pula, jika pengerjaan 31 paket proyek pengaspalan jalan ini bisa dilakukan dengan cepat. Menurutnya, pihak DPU telah menghubungi perusahaan-perusahaan Aspal Mixing Plant (AMP) agar menyiapkan meterial aspal. Pasalnya, dengan upaya ini diyakininya dapat memperlancar pekerjaan karena ketersediaan material proyek. "Kalau gelar aspal saja bisa cepat. Masalahnya hanya pada dana saja", pungkasnya, penuh optimis.
*(Yd/DI/Red)*
