Baca Juga
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat berswafoto dalam acara Musrenbang RKPD 2021 Provinsi Jatim, di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Senin 27 April 2020.
Kota SURABAYA – (harianbuana.com).
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa membeber 7 (tujuh) prioritas pembangunan di Jatim tahun 2020 pasca pandemi wabah virus corona atau Corona Virus Disease – 2019 (Covid-19). Hal ini dibeber Khofifah saat memberi sambutan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2021 melalui video conference, di Gedung Negara Grahadi – Surabaya pada Senin 27 April 2020.
Dalam sambutannya, Khofifah membeberkan, bahwa prioritas pembangunan Jatim tahun 2020 yang pertama adalah pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Hal itu, mengingat sektor yang paling merasakan dampak pandemi wabah Covid-19 adalah sektor pariwisata.
“Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail dan manufaktur) serta penurunan aliran modal", beber Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jatim Tahun 2021 melalui video conference, di Gedung Negara Grahadi – Surabaya, Senin 27 April 2020.
"Penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan dan peningkatan layanan infrastruktur menjadi prioritas kedua pembangunan Jatim", tambahnya.
Sedangkan prioritas ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan artificial intelegence (AI). "Keempat, yakni meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal", beber Khofifah juga.
Prioritas kelima adalah peningkatan ketahanan pangan dan pengelolaan energi baru terbarukan. Keenam yaitu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
"Sementara prioritas terakhir atau ketujuh adalah peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim", beber Khofifah pula.
Khofifah menegaskan, penyebaran Covid-19 di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius, karena menimbulkan korban jiwa. Selain itu, pandemi wabah virus corona juga mengakibarkan kerugian material dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Maka fokus pembangunan diarahkan percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim", tegasnya.
Khofifah menandaskan, untuk mengatasi dampak pandemi wabah Covid-19, Pemprov Jatim berupaya mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Di antaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak.
Selain itu, penting dilakukan program padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak dan jaring pengaman sosial (social safety net).
APBD Jatim telah direalokasi dan refocused untuk penanganan dampak pamdemi wabah Covid-19 melalui efisiensi belanja daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan Dana Insentif Daerah. Yang mana, sebagian dari realokasi anggaran tersebut akan turut diimplementasikan melalui penyaluran ke kabupaten dan kota se Jawa Timur.
“Upaya refocusing dan realokasi ini kami harapkan diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur", tandas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Sementara itu capaian pembangunan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Jatim tahun 2019–2024 terlihat dari beberapa hal. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2019 mencapai 5,52 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional yang sebesar 5,02 persen.
Menurut Khofifah, inflasi Jatim tahun 2019 sebesar 2,12 persen, lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 2,72 persen. Sedangkan inflasi Jatim pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 2,27 persen, ini pun lebih rendah dari nasional sebesar 2,96 persen.
Musrenbang RKPD 2021 Pemprov Jatim kali ini menghadirkan nara sumber Menteri Dalam Negeri, Staf Ahli Bappenas serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II, Kajati Jatim, Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Surabaya, Ketua KADIN Jatim dan Kepala BPS Jatim. *(DI/HB)*
