Baca Juga
Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 6 (enam) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) gratifikasi berupa penerimaan uang di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan di Markas Polresta Sidoarjo pada Jumat (18/3/2022) lalu.
Adapun 6 Saksi dari unsur ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo tersebut, yakni Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Sidoarjo Sulaksono, Kepala Dinas P3AKB Pemkab Sidoarjo atau mantan Camat Prambon Ainun Amalia.
Berikutnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo Noer Rochmawati, Ajudan Bupati Sidoarjo R. Novianto Koesno Adiputro, Seksi Pelaksanaan Dinas Perikanan Haryono dan Staf Dinas Pasar Pemkab Sidoarjo Sutarti.
"Para Saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dugaan penerimaan sejumlah uang oleh pihak yang terkait dengan perkara ini yang berasal dari para ASN di Pemkab Sidoarjo", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (21/03/2022).
Ali Fikri menegaskan, untuk saat ini, pihaknya belum
bisa menginformasikan siapa pihak-pihak yang jadi Tersangka dalam
pengembangan perkara ini. Ditegaskannya pula, bahwa penetapan Tersangka
maupun kronologi perkara akan diinformasikan bersamaan dengan
dilakukannya upaya paksa penangkapan dan penahanan.
Kasus
dugaan gratifikasi ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara
Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek infrastruktur pada Dinas PUPR
Pemkab Sidoarjo yang sebelumnya telah menjerat Saiful Ilah selaku Bupati
Sidoarjo.
Saiful Ilah kini telah
dinyatakan bebas dari Lapas Kelas I Surabaya. Dia bersama 2 (dua)
rekannya, yakni Sangaji Sanajihitu dan Yudhi Tetrahastoto, telah bebas
pada 07 Januari 2022 lalu.
Saiful Ilah divonis
'bersalah' dengan sanksi pidana 3 tahun penjara setelah dalam persdangan
terbukti menerima berbagai macam proyek infrastruktur pada Dinas PUPR
Pemkab Sidoarjo serta dikenai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelumnya,
dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek di Dinas PU Bina
Marga dan Sumber Daya Air (BM SDA) Pemkab Sidoarjo, KPK menetapkan 6
(enam) Tersangka. KPK juga menyita bukti uang yang diduga hasil korupsi
senilai Rp. 1,8 miliar dalam perkara tersebut.
Adapun 6 Tersangka yang ditetapkan KPK tersebut, yakni Syaiful Ilah selaku Bupati Sidoarjo 2010–2015 dan 2015–2020, Sunarti Setyaningsih selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo.
Berikutnya,
Judi Tetrahastoto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemkab Sidoarjo serta Sanadjihitu
Sangadji selkau Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten
Sidoarjo. Keempatnya ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap.
Sedangkan
2 (dua) Tersangka lainnya dari unsur swasta, yaitu Ibnu Ghopur dan
Totok Sumedi. Keduanya ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap. *(HB)*
BERITA TERKAIT:
