Kepala Bagian Penindakan KPK Ali Fikri.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (30/9/2022) lalu telah memeriksa 7 (tujuh) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) jalur mandiri Universitas Lampung (Unila) tahun 2022 yang menjerat Karomani (KRM) selaku Rektor Unila dan kawan-kawan (Dkk.).
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, 7 Saksi itu didalami pengetahuannya antara lain tentang adanya penyusunan aturan sepihak dari tersangka KRM (Karomani) terkait batasan kuota mahasiswa baru (Maba) yang harus disetujui oleh tersangka KRM selaku Rektor Unila .
"Para Saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan adanya penyusunan aturan sepihak dari tersangka KRM (Karomani) berupa batasan kuota maba (mahasiswa baru) yang bisa diluluskan yang hanya wajib melalui persetujuan Tersangka", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (03/10/2022).
KPK menduga, tersangka KRM selaku Rektor Unila membuat aturan mahasiswa baru dapat diterima di Unila atas persetujuan Tersangka. Yang mana, pembuatan aturan itu diduga tidak mengikut-sertakan Tim Panitia Seleksi Mahasiswa Baru.
Dugaan itu didalami Tim Penyidik KPK dengan melakukan pemeriksaan terhadap 6 (enam) Saksi. Keenamnya, yakni Kepala Biro Akademik Unila Hero Satrian Arief, Wakil Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022 Nandi Haerudin, Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan FISIP Unila Arif Sugiono.
Kemudian, Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022 Hery Dian Septama, Koordinator Sekretariat Penerimaan Mahasiwa Baru Unila 2022 Karyono dan Pegawai Honorer Unila Destian.
Adapun 1 (satu) Saksi lainnya, yakni Rektor Universitas Sultan Ageng Tritayasa (Untirta) Fatah Sulaiman, didalami pengetahuannya di antaranya tentang posisinya sebagai Ketua Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat terkait proses seleksi Maba.
"Didalami pengetahuannya antara lain berkaitan dengan posisi Saksi sebagai Ketua Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) Wilayah Barat dan koordinasi yang pernah dilakukan dengan tersangka KRM untuk persiapan proses seleksi maba Unila", jelas Ali Fikri.
Dalam proses penydidikan perkara tersebut, sejauh ini, Tim Penyidik KPK terus melakukan pendalaman-pendalaman. Tim Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan sejumlah fakultas di Unila, Gedung Rektorat hingga rumah kediaman para Tersangka.
Sebagaimana diketahui, Karomani selaku Rektor Unila dan kawan-kawan ditetapkan sebagai Tersangka dan ditahan KPK pada Sabtu (20/08/2022) malam setelah diamankan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan pada Jum'at (19/08/2022) malam hingga Sabtu (20/08/2022) dini hari.
“KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan 4 (empat) Tersangka sebagai berikut: 1 (satu). KRM (Karomani) Rektor Universitas Lampung periode 2020–2024", terang Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta Selatan, Sabtu (20/08/2022) malam.
"2 (dua). HY (Heryadi) Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung; 3 (tiga). MB (Muhammad Basri) Ketua Senat Universitas Lampung; dan 4 (empat). AD (Andi Desfiandi) pihak swasta", lanjut Asep.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pun memaparkan konstruksi perkara dugaan TPK suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tersebut. Yakni, bermula dari laporan Pengaduan (Dumas) masyarakat tentang informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan.
Atas laporan tersebut, Tim Penyidik KPK pun melakukan kroscek lapangan dan penyelidikan hingga akhirnya pada Jum'at (19/08/2022) malam, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK berhasil melakukan Tangkap Tangan kemudian mengamankan 8 (delapan) orang di 3 (tiga) lokasi, yakni di wilayah Lampung, di daerah Bandung dan di wilayah Bali.
"Ada 8 (delapan) orang yang diamankan dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan tersebut beserta sejumlah barang bukti", papar asep.
Lebih lanjut Asep menjelaskan, bahwa pada tahun 2022, Universitas Lampung membuka Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila). Selaku Rektor, Karomani berwenang mengatur mekanisme seleksi tersebut.
Karomani selaku Rektor Universitas Lampung diduga turut aktif menyeleksi calon mahasiswa yang mendaftar secara mandiri ke Universitas Lampung.
KRM selaku Rektor Universitas Lampung diduga juga memerintahkan bawahannya untuk bertanya soal kesanggupan orang-tua calon mahasiswa membayar sejumlah uang tambahan di luar jumlah uang yang harus dibayarkan ke universitas secara resmi.
Adapun jumlah uang yang disepakati harus yang dibayar para orang-tua calon mahasiswa supaya anak-anaknya bisa lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lampung bervariasi.
"Diduga, besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM dan kawan-kawan diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp. 100.000.000,– (seratus juta rupiah) sampai Rp. 350.000.000,– (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap orang-tua peserta seleksi yang ingin diluluskan", jelas Asep.
Asep pun menjelaskan, Karomani diduga menerima suap hingga Rp. 5 miliar lebih terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022 di Unila.
Yang mana, dari salah seorang dosen Unila bernama Mualimin, Karomani menerima Rp. 603 juta. Sementara, dari Wakil Rektor I Bidang Akademik Heryandi dan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Budi Sutomo Karomani diduga menerima Rp. 4,4 miliar.
"Uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp. 4,4 miliar", jelasnya pula.
Asep menegaskan, bahwa saat penangkapan dilakukan, Tim Satgas Penindakan KPK juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya uang sejumlah Rp. 414,5 juta, slip setoran deposito di salah-satu bank sebesar Rp. 800 juta dan kunci safe deposit box diduga berisi emas senilai Rp. 1,4 miliar.
"Kemudian pada pihak yang ditangkap di Bandung, diamankan kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp. 1,8 Miliar", tegas Asep Guntur Rahayu.
Dalam perkara ini, Andi Desfiandi (AD) selaku pihak swasta ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi. Sedangkan Karomani (KRM) selaku Rektor Universitas Lampung, Heryadi (HY) selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung dan Muhammad Basri (MB) selaku Ketua Senat Universitas Lampung ditetapkan KPK sebagai Tersangka Penerima.
Sebagai Tersangka Pemberi, AD disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.
Sebagai Tersangka Penerima, KRM, HY dan MB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Untuk kepentingan penyidikan, Tim penyidik KPK melakukan upaya paksa penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 sampai 8 September 2022. Untuk tersangka AD, terhitung tanggal 21 Agustus 2022 sampai 9 September 2022, karena penangkapannya pada tanggal 20 Agustus 2022.
Karomani ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Adapun Heryandi, Muhammad Basri dan Andi Desfiandi ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur Jakarta. *(HB)*
.jpg)
