.jpg)
Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
"Untuk cegah ada beberapa pihak swasta. Ada yang mulai sejak akhir November 2022 dan ada juga di Desember 2022 kemarin. Dengan waktu yang berbeda-beda, tapi yang pasti pencegahan itu kami lakukan 6 bulan pertama. Berikutnya, dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan proses penyidikan", jelas Ali Fikri.
Sementara itu, berdasarkan informasi dari Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Yulce Wenda dicegah ke luar negeri mulai 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023., Lusi Kusuma Dewi dicegah ke luar negeri mulai 8 Desember 2022 sampai dengan 8 Juni 2023. Adapun Dommy, Jimmy dan Gibbrael Issak dicegah bepergian keluar negeri mulai 15 November 2022 sampai dengan 15 Mei 2023.
KPK sebelumnya telah melakukan upaya paksa penahanan terhadap Rijatono Lakka (RL) selaku Direktur Utama PT. Tabi Bangun Papua (PT. TBP). Rijatono Lakka ditahan, setelah menjalani pemeriksaan sejak Kamis (05/01/2023) pagi sebagai Tersangka perkara tersebut.
Dalam perkara ini, Rijatono Lakka selaku Direktur Utama PT. Tabi Bangun Papua ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi Suap. Adapun Lukas Enembe selaku Gubernur Papua, ditetapkan KPK sebagai Tersangka Penerima Suap.
KPK menduga, tersangka Rijatono Lakka selaku Direktur PT. Tabi Bangun Papua diduga telah memberikan sejumlah uang kepada tersangka Lukas Enembe selaku Gubernur Papua dan beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.
Uang itu diberikan untuk memenangkan berbagai proyek di Pemprov Papua, dalam kurun waktu 2019–2021. Di antaranya, proyek multi-years peningkatan jalan Entrop–Hamadi dengan nilai proyek senilai Rp. 14,8 miliar.
Berikutnya, proyek multi-years rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp. 13,3 miliar serta proyek multi-years penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp. 12,9 miliar.
Padahal, perusahaan Rijatono Lakka sama sekali tidak berpengalaman dalam mengerjakan proyek infrastruktur. Sebab, perusahaan tersangka RL sebelumnya bergerak di bidang farmasi.
KPK pun menduga, setelah terpilih untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang pada Lukas Enembe dengan jumlah sekitar Rp. 1 miliar. Sementara kesepakatan awal pembagian persentase fee proyek mencapai 14 persen dari nilai kontrak setelah dikurangi nilai PPh dan PPN.
KPK juga menduga, Lukas Enembe selaku Gubernur Papua diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini sedang dikembangkan Tim Penyidik KPK.
Sebagai Tersangka Pemberi Suap, Rijatono Lakka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai Tersangka Penerima Suap, Lukas Enembe selaku Gubernur Papua disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(HB)*
