Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 24 Januari 2023 mengagendakan pemeriksaan Budiman Gandi Suparman sebagai Saksi penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait kronologi perkara pidana pemalsuan dengan Saksi sebagai pihak Terdakwa saat itu", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/01/2023).
Selain itu, Ali menambahkan, saksi Budiman Gandi Suparman juga dimintai keterangan terkait kronologi perkara yang sempat menyeretnya ke penjara. "Selain itu didalami juga terkait dugaan isi putusan yang dikondisikan tersangka Gazalba Saleh", tambah Ali Fikri.
Budiman Gandi Suparman adalah pihak yang pernah dipenjarakan Hakim Agung Kamar Pidana MA Gazalba Saleh dan hakim lainnya melalui putusan yang diduga telah dikondisikan dengan memberikan suap.
Budiman Gandi Suparman adalah pengurus Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana (KSP ID) yang dilaporkan oleh debiturnya, Heryanto Tanaka atas kasus dugaan pemalsuan akta.
Perkara tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Semarang. Namun, Budiman dinyatakan bebas. Namun, perkara tersebut dibawa ke tingkat kasasi. Di tingkat kasasi tersebut, Heryanto Tanaka diduga menyuap Hakim Agung Gazalba Saleh, hingga membuat Budiman divonis 'bersalah' dan dihukum 5 tahun penjara.
Selain Budiman Gandi Suparman itu, dalam agenda pemeriksaan tersebut, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Atmasari selaku pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Atmasari didalami pengetahuannya terkait rekening milik Gazalba Saleh.
“Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan rekening bank dari tersangka Gazalba Saleh", jelas Ali Fikri.
Sebagaimana diketahui, dalam perkara dugaan TPK suap pengurusan perkara di MA ini, sejauh ini, KPK telah menetapkan 14 (empat belas) Tersangka.
Awalnya, Tim Penyidik KPK menetapkan 10 (sepuluh) Tersangka termasuk Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung Kamar Perdata MA setelah mereka terjaring dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan di lingkungan MA.
Berikut daftar nama 10 Tersangka perkara dugaan TPK suap pengurusan perkara di MA tersebut:
1. Sudrajad Dimyati (SD) merupakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung;
2. Elly Tri Pangestu (ETP) merupakan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung;
3. Desy Yustria (DY) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
4. Muhajir Habibie (MH) merupakan PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Nurmanto Akmal (NA) merupakan PNS Mahkamah Agung;
6. Albasri (AB) merupakan PNS Mahkamah Agung;
7. Theodorus Yosep Parera (TYP) merupakan pengacara;
8. Eko Suparno (ES) merupakan pengacara;
9. Heryanto Tanaka (HT) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana; dan
10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS) merupakan swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana.
Dari pengembangan penyidikan perkara tersebut, Tim Pemyidik KPK kemudian kembali menetapkan 3 (tiga) Tersangka. Ketiganya, yakni:
1. Gazalba Saleh selaku Hakim Agung Kamar Pidana MA;
2. Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial di MA sekaligus Asisten Hakim Agung Gazalba Saleh; dan
3. Redhy Novasriza selaku Staf Hakim Agung Gazalba Saleh.
KPK kemudian mengumumkan penetapan Hakim Yustisial atau Panitera Pengganti di Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo (EW) sebagai Tersangka Baru (Tersangka ke-14) perkara tersebut dan langsung melakukan penahanan pada Senin 19 Desember 2022.
Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sudrajad Dimyati, Elly Tri Pangestu, Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, Redhy Novarisza, Nurmanto Akmal, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Albasri dan Edy Wibowo sebagai Tersangka Penerima Suap. Adapun Heryanto Tanaka, Yosep Parera, Ivan Dwi Kusuma Sujanto dan Eko Suparno ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi Suap.
Sebagai Tersangka Penerima Suap, mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai Tersangka Pemberi Suap, mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(HB)*
%20BUPATI-TMMD-1.JPG)
