Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa 30 April 2024, telah menggeledah gedung Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR RI). Penggeledahan dilakukan, sebagai rangakaian proses penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan Anggota DPR RI.
Selasa (30/04/2024) sore sekitar pukul 17.51 WIB, Tim Penyidik KPK tampak keluar dari gedung Setjen DPR RI setelah melakukan penggeledahan sejak siang tadi. Sejumlah penyidik tampak membawa 3 (tiga) koper dan 1 (satu) ransel menuju 2 (dua) mobil berbeda yang telah terparkir di halaman gedung Setjen DPR RI.
Sejumlah petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR RI berjaga ketat di pintu lobi utama Kantor Setjen DPR RI. Sejumlah petugas kepolisian bersenjata laras panjang pun tampak siaga mengawal penggeledahan tersebut.
Selama proses penggeledahan, akses jalan keluar masuk bagi pegawai Setjen DPR RI dialihkan lewat pintu samping dekat koperasi pegawai. Sejumlah petugas Pamdal DPR RI juga tampak berjaga.
Adapun akses pintu belakang Kantor Setjen DPR RI juga dijaga ketat oleh petugas Pamdal DPR RI. Akses jalan ditutup sementara selama penggeledahan berlangsung.
Sebelumnya, dikonfirmasi adanya penggeledahan di Kantor Setjen DPR RI tersebut, Ali tidak menampiknya. Ditegaskannya, bahwa penggeledahan itu dilakukan unuk mencari alat bukti terkait perkara. Salah-satu yang digeledah adalah ruang kerja Sekjen;DPR RI Indra Iskandar.
"Benar, ada giat tersebut dalam rangka pengumpulan bukti", kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juri Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK saat dikonfirmasi wartawan di Gedung Merah putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (30/04/2024).
Hanya saja, Ali belum menginformasikan barang bukti diduga terkait yang ditemukan dan diamankan Tim Penyidik KPK dalam penggeledahan tersebut.
Sebelumnya, Ali menerangkan, Tim Penyidik KPK telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan TPK pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Jum'at (23/02/2024) petang.
Dijelaskan Ali Fikri, peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh Pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta Penyidik dan Jaksa Penuntut KPK.
Dengan ditingkatkannya penanganan perkara ini ke tahap penyidikan, pasti disertai dengan penetapan Tersangka. Namun, pengumuman pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan diumumkan saat konferensi pers penahanan Tersangka.
"Pasti kami sampaikan ya. Pada prinsipnya, KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan", jelas Ali Fikri.
Ali menegaskan, detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.
"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan ataupun keterangan dari para Saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan", tegas Ali Fikri.
"Dan, itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada Terdakwa untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan Majelis Hakim secara terbuka", tandasnya. *(HB)*
BERITA TERKAIT:
