Baca Juga
Edwin Endra Praja, politisi partai Gerindra yang duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto.
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
DPRD Kota Mojokerto berempati terhadap loyonya kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akhir-akhir ini. Terkait itu, Komisi II lembaga legislatif setempat menyarankan agar eksekutif menerapkan skala prioritas pembangunan. "Sisi pembangunan Pemkot yang lemah, bisa disiasati dengan menerapkan skala prioritas. Sehingga, rendahnya serapan anggaran dengan cepat terasi sebelum tutup tahun", saran anggota Komisi II, Yunus Suprayitno, Minggu (31/07/2016).
Mantan ketua Dewan ini mengungkapkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemda untuk beralibi apapun atas lemahnya kerja pemerintahan. Namun, lanjut ia, ia tidak ingin masyarakat menjadi korban atas lemahnya serapan anggaran. "Jika ada skala prioritas mana-mana yang akan dibangun, maka rakyat akan lebih dapat merasakan faedahnya", pungkasnya.
Anggota DPRD lainnyapun sempat dibuat gemas atas kinerja lembaga eksekutif Kota Mojokerto. Bahkan, Edwin Endra Praja pun tampak kaget begitu mengetahui rapor kerja dari mitra kerjanya pada triwulan II yang menunjukkan angka merah. "Ini sangat parah, serapan PU baru 13 persen...!? Secara umum saja, juga sangat jauh dibawah target", cetus Edwin Endra Praja, politisi Gerindra yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto.
Selaku partner, Edwin mengaku merasa prihatin dengan menurunnya etos kerja Pemkot Mojokerto. "Kami prihatin. Kejadian ini, mengulang kasus yang sama ditahun 2015 lalu. Dan faktanya, kami belum menemukan obyek pembangunan satupun kecuali Rejoto dan GMSC", sesalnya.
Meski ada beberapa SKPD yang dapat melampaui target kinerjanya, namun secara umum serapan APBD TA 2016 sampai 30 Juni 2016 baru mencapai 36,16 persen dari nilai Rp 1.007.722.667.300,_. Seperti halnya Balitbang (65,53 persen), Dispenduk (62,92 persen), Kecamatan Prajurit Kulon (62,29 persen) dan Kecamatan Magersari (60,40 persen), Pol PP dan BKBPP (55 persen).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, target serapan anggaran sejumlah SKPD di Kota Mojokerto lagi-lagi meleset. Yang mana, hingga akhir triwulan ke-dua tahun anggaran 2016 (tanggal 30 Juni lalu), pengeluaran belanja Pemkot Mojokerto baru tercatat 36,16 persen saja. Padahal, target belanja daerah Pemda setempat sampai akhir triwulan ke-dua seharusnya 55 persen dari nilai total APBD Kota Mojokerto TA 2016 Rp. 1.007.722.667.300,_ (satu triliun. tujuh miliar. tujuh ratus dua puluh dua juta. enam ratus enam puluh tujuh ribu. tiga ratus,- rupiah)
Sebagaimana katakan oleh Kabag Pembangunan Setdakot Mojokerto, Agoes Heri Santoso, bahwa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menempati peringkat paling buncit pada daftar rekapitulasi belanja daerah. "Serapan anggaran SKPD secara umum mencapai 36,16 persen. Khusus DPU sejumlah 13,49 persen. Tertinggi ditempati Balitbang yakni sebanyak 65,53 persen", ujar Agoes Heri Santoso, Rabu (20/07/2016) yang lalu.
Dikonfirmasi terpisah, Sekdakot Mojokerto Agoes Nirbito Moenasi Wasono mengaku belum bisa mengungkapkan kendala penyerapan anggaran. Pasalnya, menunggu hari Senin (25/07/2016) depan, setelah mengumpulkan para Kepala SKPD. "Baru Senin nanti kita kumpulkan para kepala SKPD. Kita tanya persoalannya apa, kendalanya dimana dan kita cari bersama-sama solusinya", akunya.
Sekdakot Agus Nirbito pun mengaku, bahwa tidak bisa meraba-raba secara detail yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran untuk yang kesekian kalinya tersebut. Hanya saja, Sekdakot mengakui, jika sejumlah SKPD mengalami persoalan penyerapan anggaran. "Nanti saja, kita lihat dulu apa akar permasalahannya. Seperti PU itu, nanti kita lihat apa permasalahannya. Tapi biasanya terkait dengan termin", pungkasnya.
Hanya saja, ditunggu hingga lepas jauh dari 'Senin' yang konon akan diadakan rapat untuk mencari akar permasalahan dan merumuskan solusi dalam mencairkan kebekuan persoalan, Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono tak kunjung memberikan keterangan.
*(Yd/DI/Red)*
