Jumat, 10 Desember 2021

Berkas Lengkap, Bupati Bintan Non-aktif Apri Sujadi Segera Diadili

Baca Juga


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016–2018 dengan tersangka Apri Sujadi (AS) selaku Bupati Bintan dan kawan-kawan (Dkk) telah diserahkan Tim Penyidik ke Tim Jaksa KPK.

"Setelah Tim Jaksa mempelajari kelengkapan berkas perkara tersangka AS Dkk dan disimpulkan telah lengkap, maka Kamis (09/12/2021) dilaksanakan penyerahan Tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh Tim Penyidik kepada Tim Jaksa", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jum'at (10/12/2021).

Ali Fikri menegaskan, setelah penyerahan Tersangka dan barang bukti (tahap II) oleh Tim Penyidik kepada Tim Jaksa, maka kewenangan  penahanan terhadap Bupati Bintan non-aktif Apri Sujadi serta Mohdy Saleh H Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan menjadi kewenangan Tim Jaksa.

"Penahanan dilanjutkan lagi oleh Tim Jaksa untuk 20 hari ke depan sampai nanti tanggal 28 Desember 2021. Apri Sujadi ditahan di Rutan KPK Merah Putih dan Mohdy Saleh ditahan di Rutan KPK Kaveling C1", tegas Ali Fikri.

Dijelaskannya, bahwa setelah penyerahan tersebut, Tim Jaksa KPK akan segera menyusun Surat Dakwaan selama 14 hari ke depan dan kemudian di rencanakan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Tanjungpinang. 

"Pelimpahan ke Pengadilan Tipikor dilaksanakan dalam waktu 14 hari disertai dengan Surat Dakwaan dan berkas perkara. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungpinang", jelasⁿnya.

Dalam perkara ini, sejauh ini KPK masih menetapkan 2 (dua) Tersangka, yakni Apri Sujadi selaku Bupati Bintan (AS) dan Mohdy Saleh H Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan.

"Menetapkan tersangka pertama AS, Bupati Bintan periode 2016–2021. Kedua, MSU, Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bintan", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (10/08/2021).

KPK menduga, Apri Sujadi selaku Bupati Bintan diduga menerima Rp. 6,3 miliar. Sementara Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan diduga menerima uang total Rp. 800 juta.

Dalam konferensi pers tentang penetapan status hukum sebagai Tersangka dan penahanan Apri Sujadi sebagai Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Kamis (12/08/2021) silam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan konstruksi perkara tersebut.

Bermula dari tersangka Apri Sujadi pada 17 Februari 2016 dilantik Bupati Bintan yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil I Dewan Kawasan Bintan.

Kemudian, pada awal Juni 2016, bertempat di salah-satu hotel di Batam, Apri Sujadi selaku Bupati Bintan memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan. Yang mana, dalam pertemuan tersebut diduga dikumpulkannya sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir.

Berikutnya, atas persetujuan Apri, penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan penerbitan tarif rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter dan golongan C sebanyak 17.861,20 liter.

Pada tahun 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA. Dan, diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohdy Saleh sebanyak 2.000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton.

Pada Februari 2018, April memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohdy Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan sebanyak 21.000 karton, sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton).

Selanjutnya, kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohdy Saleh 2.000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton.

Dari 2016 sampai 2018, BP Bintan menerbitkan kuota MMEA kepada PT. Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan ijin edar dari BPOM dan dugaan kelebihan (mark-up) penetapan kuota rokok di BP Bintan.

KPK menduga, perbuatan Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar salaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan diduga merugikan keuangan negara senilai Rp. 250 miliar.

Terhadap Apri Sujadi dan Mohdy Saleh H Umar, KPK menyangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   *(Ys/HB)*