.jpg)
Baca Juga
Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Proyek multi-years Pembangunan Jembantan dan Jalan Pulorejo—Blooto (Rejoto) Tahap 2 Tahun 2015 senilai Rp. 40,2 miliar yang sejak awal digadang-gadang 'rampung' pada Oktober 2016 lalu, karena sesuatu hal sehingga molor dan mengalami perpanjangan waktu pengerjaan hingga akhir Desember 2016 depan.
Seiring berjalannya perpajangan waktu pengerjaaan, tiba-tiba saja, Jum'at (11/11/2016) pagi sekitar pukul 08.55 WIB, saat tengah memasang balok girder (bentang tengah) ke-6 yang berukuran panjang kurang-lebih 50 meter itu, konon, seolah-olah ada guncangan sehingga terjadi gerakan pada balok girder ke-6 itu dan menimbulkan efek domino pada 5 (lima) balok girder lainnya yang sudah terpasang sebelumnya lalu patah dan berjatuhan tercebur kesungai Ngotok.
Ironisnya, hingga realese pada Jum'at (11/11/2016) sekitar pukul 15.35 WIB, pihak PT. Wijaya Karya (Wika) selaku pabrikan grider dan pelaksana pemasangan pun tak dapat memastikan penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pada proyek multi-years yang mulai dikerjakan pada Januari 2016 ini. "Ini diluar kontrol kami, ke-lima grider yang sudah telrpasang itu mendadak bergoyang. Tinggal memasang satu balok girder, mendadak goyang dan menimpa lima balok yang sudah tersetting. Ini seperti efek domino karena menimpa balok yang lain", ujar Sholeh dari perwaklan pihak PT. Wika kepada pulahan wartawan (11/11/2016) sore.
Saat itu, Sholeh pun mengaku tak habis pikir dengan robohnya jembatan tersebut. Pasalnya, secara teknis, kualitas grider sudah sesuai SNISoal kerusakan ini, Terkait kerusakan balok girder itu, Sholeh menyatakan, bahwa pihak PT. Wika akan menggantinya. "Menstinya, meski memiliki benteng tengah sepanjang 50 meter, tidak masalah. Karena, pembuatan girder dengan bentang panjang sesuai dengan arahan instruktur Jepang dan SNI. Demikian juga dengan bebannya sudah dihitung semuanya. Balok beton ini akan diganti", jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Mojokerto Wiwiet Febriyanto tampak pasrah dengan kejadian ini. "Jika tidak terjadi kejadian ini, mestinya Jembatan ini akan telah rampung 80 persen, namun karena adanya leristiwa ini, akan kita hitung ulang. Dan, ini adalah murni kecelakaan dalam pelaksanaan. Tidak ada pembangunan yang tidak direncanakan menjadi baik", ungkap Wiwiet dalam release tersebut..
Terkait itu, molor dan ambrolnya jembatan Pulorejo-Blooto (Rejoto) Kota Mojokerto, nasib proyek Lingkar Barat (LB) tahun 2017 praktis suram. Pasalnya, jembatan penghubung seharga Rp. 40,2 miliar yang tengah dibangun itu merupakan jalan tembus menuju kawasan ditepi barat Kota Mojokerto.
"Jembatan Rejoto vital sangat vital karena menjadi pintu masuk kawasan Lingkar Barat yang akan di bangun", ujar Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus, Minggu (20/11/2016)
Walikota menandaskan, tahun depan pihaknya telah mengagendakan sejumlah poin penting untuk proyek pengembangan kawasan. "Tahun depan kita bangun infrastruktur di aset kita sendiri. Pada saat yang sama kita juga mengadakan pembebasan lahan", tandasnya.
Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim Appresial Pemkot yang menggandeng tim Apressial Pemprov Jatim. "Tim appresial kita akan melibatkan tim dari Pemprov karena luas lahan milik masyarakat yang kita bebaskan diatas 5 hektar," cetusnya.
Kemungkinan bakal terhambatnya proyek LB akibat molor dan ambrolnya pembangunan jembatan Rejoto mengundang keprihatinan anggota Komisi II, Edwin Endra Praja. Edwin mendesak agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengambil kebijakan strategis terkait percepatan jembatan Rejoto.
" PU harus segera mengambil langkah strategis, sehingga molornya penyelesaian Rejoto agar tak berimbas pada proyek lanjutan yakni LB," katanya.
Menurutnya, jika terlambat, maka proyek LB bakal mandeg, mengingat masa pemerintahan Wali Kota Mas'ud Yunus — Wawali Kota Suyitno habis tahun depan. "Jangan sampai nggak selesai, karena proyek itu bisa mangkrak jika tak bisa dilanjutkan hanya gara-gara molornya Rejoto," desaknya.
Politisi partai Gerindra inipun mewarning agar proyek Rejoto bisa tuntas. Sehingga, bisa dioperasionalkan awal tahun depan. "Entah bagaimana cara dari pihak pelaksana, proyek ini harus tuntas, sehingga tahun depan bisa dioperasionalkan. Jika tidak, sanksi tegas harus diterapkan. Jika diperlukan, akan kita bentuk tim Pansus (Pantia Khusus) untuk melakukan investigasi menyeluruh", pungkasnya.
*(Yd/DI/Red)*
BERITA TERKAIT :
