Baca Juga
Wakil Ketua Nawawi Pomolango saat memberi keterangan dalam konferensi pers tentang penetapan status hukum Tersangka dan penahanan Hakim Itong Isnaeni Hidayat dan dua orang lainnya di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (21/01/2022) dini hari.
"Permintaan berbagai bukti yang dibutuhkan pada proses penyidikan di antaranya, sejumlah dokumen penanganan perkara oleh tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) dan kawan-kawan", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Jum'at (28/01/2022).
Barang bukti tersebut didapat Tim Penyidik KPK setelah berkoordinasi secara baik dengan pihak PN Surabaya.
"Tim penyidik KPK difasilitasi dengan baik oleh pihak PN Surabaya dan kemudian menerima berbagai dokumen untuk kebutuhan penyidikan perkara ini", jelas Ali Fikri.
Dijelaskannya pula, bahwa barang bukti tersebut selanjutnya akan dianalisa yang kemudian akan dilakukan pendalaman dan mengonfimasinya dengan memanggil saksi-saksi terkait.
"Tim Penyidik tentu segera melakukan analisa dan mengonfirmasi saksi-saksi yang nanti akan dipanggil serta (dokumen) menyita (dokumen) untuk melengkapi berkas perkara", jelasnya pula.
Sebagaimana diketahui, dalam serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Surabaya pada Rabu (19/01/2022) sekitar pukul 15.30 WIB, tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK mengamankan 5 (lima) orang.
Mereka adalah Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD), Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK), Direktur PT. SGP yang berinisial AP dan Sekretaris HK berinisial DW.
Dalam OTT tersebut, Tim Satgas Penindakan KPK menyita uang sebesar Rp. 140 juta. Uang tersebut rencana diperuntukan untuk Hakim Itong Isnaeni yang diduga sebagai penerimaan awal dari perjanjian dalam pengurusan perkara di PN Surabaya.
Setelah dilakukan serangkaian proses pemeriksaan secara intensif, pada Jum'at 21 Januari 2022, KPK menetapkan 3 (tiga) dari 5 (lima) orang tersebut sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan langsung melakukan upaya paksa penahan.
Ketiganya, yakni Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaeni Hidayat (IIH), Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD) dan Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK).
Hakim Itong Isnaini Hidayat ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada kavling C1, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya Hamdan (HD) ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan Pengacara atau Kuasa Hukum PT. Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono (HK) ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
"Ketiga Tersangka akan menjalani masa penahanan pertama selama 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai 8 Februari 2022", terang Wakil Ketua Nawawi Pomolango dalam konferensi perd di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jumat (21/01/2022) dini hari.
Nawawi menegaskan, peningkatan status perkara tersebut, dilakukan berdasarkan penyelidikan dan ditemukannya bukti permulaan yang cukup setelah pengumpulan berbagai informasi disertai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.Nawawi mengungkapkan, bermula dari Hendro selaku pengacara PT. SGP menghubungi Hamdan untuk menawarkan uang jika hakim dalam persidangan memutuskan untuk membubarkan PT. SGP. Diduga, tujuannya agar aset PT. SGP senilai Rp. 50 miliar bisa dibagi.
KPK menduga, untuk menjalankan maksud itu, Hendro dan PT. SGP diduga telah menyiapkan uang senilai Rp. 1,3 miliar. Uang sebesar itu, diduga sengaja disiapkan untuk memberi suap para hakim mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga Mahkamah Agung (MA).
KPK pun menduga, Hendro diduga bermaksud memberi uang muka senilai Rp. 140 juta kepada Itong melalui Hamdan. Ketika menyerahkan uang itulah, KPK bergerak melakukan tangkap tangan terhadap keduanya dan melanjutkan melakukan penangkapan terhadap Hakim Itong.
Sebagai Tersangka pemberi suap, Hendro Kasiono (HK) disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sebagai Tersangka penerima suap, Hamdan (HD) dan Itong Isnaeni Hidayat (IIH) disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Menariknya, ada insiden kecil dalam konferensi pers hasil OTT Tim Satgas Penindakan KPK kali ini. Yang mana, saat KPK mengumumkan namanya sebagai Tersangka, Hakim PN Surabaya Itong Isnaeni Hidayat membalikkan badan dan dengan wajah tampak emosional langsung berteriak.
"Maaf, ini tidak benar...! Saya tidak pernah menjanjikan apa pun...!", teriak Itong sembari mengangkat tangannya yang terborgol.
Seorang petugas KPK yang berada disampingnya menenangkannya dan berusaha membalikkan kembali badan Hakim Itong. Sebelum kembali membalikkan badannya, Itong menolak dugaan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. "Itu semua omong kosong...!", lontarnya. *(HB)*
