%20BUPATI-TMMD-1.JPG)
Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa 07 Mei 2024, memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Repinlik Indonesia (DPR RI) Hiphi Hidupati sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan kelengkapan rumah jabatan Anggota DPR RI Tahun anggaran 2020.
"Hari ini (Selasa 07 Mei 2024), bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Hiphi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI/ Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa.(07/05/2024).+
"Hari ini (Selasa 07 Mei 2024), bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Hiphi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI/ Kepala Bagian Pengelolaan Rumjab DPR RI", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa.(07/05/2024).+
Selain Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Repinlik Indonesia (DPR RI) Hiphi Hidupati, Tim Penyidik KPK hari ini juga mejadwal pemanggilan dan pemeriksaan:
1. Pihak swasta Atas nama Edwin Budiman;
2. Direktur Utama PT. Daya Indah Dinamika (PT. DID) Tanti Nugroho;
3. Direktur Utama PT. Wahyu Sejahtera Berkarya (PT. WSB) Budi Asmoro;
4. Direktur Utama PT. Karya Mentari Seraya (PT. KMS) Harno Bastianto;
5. Sales Manager PT. Suara Visual Indonesia (PT. SVI) Hendy Kurniawan; dan
6. Sales PT. Jojo Optima Solusindo (PT. JOS) Jojor Lena.
Sebagaimana diketahui, Tim Penyidik KPK telah memulai penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020 pada akhir Februari 2024.
Peningkatan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020 ke tahap penyidikan disepakati Pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta Tim Penyidik dan Tim Jaksa Penuntut KPK.
Terkait peningkatan perkara tersebut naik ke tahap penyidikan, Tim Penyidik KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Indra di antaranya dicecar terkait lelang pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020.
Hal yang sama juga dikonfirmasi Tim Penyidik KPK terhadap Hiphi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Anggota DPR RI.
Tim Penyidik KPK terus melakukan pengembangan perkara tersebut dan telah menemukan sejumlah bukti transaksi keuangan saat menggeledah rumah dan kantor para Tersangka perkara dugaan TPK korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan Anggota DPR RI Tahun Anggaran 2020.
"Dokumen-dokumen sudah ditemukan dalam proses penggeledahan, termasuk transaksi keuangannya. Semua masih kami telusuri dari hasil temuan penggeledahan kemarin", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang PenIndakan dan Kelembagaan KPK dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (02/05/2024).
Ali menjelaskan, penggeledahan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yaitu pada Senin (29/04/2024) dan Selasa (30/04/2024). Pada hari pertama, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 4 (empat) lokasi berbeda di wilayah Jakarta, yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet dan Kemayoran, yang merupakan kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka.
Sedangkan pada hari ke-2 (dua), Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan salah-satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI.
Dari serangkian proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan sejumlah barang bukti, antara lain beberapa dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik serta transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka.
Meski demikian, Ali belum menginformasikan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Tim Penyidik KPK masih terus mengumpulkan barang bukti tekait perkara. Namun, Ali memastikan, para pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka akan dipanggil sesegera mungkin.
"Setidaknya sudah dapat dokumen penghitungan kerugian keuangan negara terkait kegiatan ini, baru dari situlah penyidik bisa memanggil Tersangka untuk hadir dan melakukan proses-proses berikutnya", jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, Tim Penyidik KPK telah menaksir dugaan TPK pengadaan kelengkapan rumah jabatan Anggota DPR RI di Setjen DPR RI mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah.
Ali menjelaskan, penggeledahan tersebut dilakukan selama 2 (dua) hari, yaitu pada Senin (29/04/2024) dan Selasa (30/04/2024). Pada hari pertama, Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 4 (empat) lokasi berbeda di wilayah Jakarta, yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet dan Kemayoran, yang merupakan kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka.
Sedangkan pada hari ke-2 (dua), Tim Penyidik KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan di Kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan salah-satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI.
Dari serangkian proses penggeledahan tersebut, ditemukan dan diamankan sejumlah barang bukti, antara lain beberapa dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik serta transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka.
Meski demikian, Ali belum menginformasikan identitas pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Tim Penyidik KPK masih terus mengumpulkan barang bukti tekait perkara. Namun, Ali memastikan, para pihak yang telah ditetapkan sebagai Tersangka akan dipanggil sesegera mungkin.
"Setidaknya sudah dapat dokumen penghitungan kerugian keuangan negara terkait kegiatan ini, baru dari situlah penyidik bisa memanggil Tersangka untuk hadir dan melakukan proses-proses berikutnya", jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, Tim Penyidik KPK telah menaksir dugaan TPK pengadaan kelengkapan rumah jabatan Anggota DPR RI di Setjen DPR RI mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah.
Pokok perkara dugaan TPK tersebut berkaitan dengan pasal kerugian negara. Namun, Ali Fikri belum memastikan total angka kerugian negara akibat perkara dugaan korupsi yang tengah dalam tahap penyidikan itu.
"Iya, betul. Dugaan terkait pasal kerugian negara. (kisaran kerugian negara) miliaran rupiah", ungkap Ali saat di konfirmasi wartawan di Gedung Merah KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (26/02/2024). *(HB)*
"Iya, betul. Dugaan terkait pasal kerugian negara. (kisaran kerugian negara) miliaran rupiah", ungkap Ali saat di konfirmasi wartawan di Gedung Merah KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (26/02/2024). *(HB)*
BERITA TERKAIT:
