10 Pelajar Bolos Terjaring Razia Satpol PP, Wali Kota Mojokerto Beri Pembinaan

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid, Kepala Satpol PP Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono serta Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto Choirul Anwar saat memberi wejangan kepada 10 pelajar bolos sekolah yang terjaring razia Satpol PP Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019), di ruang pembinaan kantor Satpol PP Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com). 
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto, kembali menggelar razia terhadap pelajar yang meninggalkan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Dimana, dalam gelar razia kali ini, Kamis (10/01/2019), petugas Satpol PP Kota Mojokerto berhasil menjaring 10 pelajar tingkat SMP dan SMA di warung internet (Warnet) game online dan di jalan belakang SMPN 5 Kota Mojokerto.

Tak ayal, seperti yang sudah-sudah, kesepuluh pelajar itu selanjutnya di bawa ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk diidentifikasi dan dilakukan pembinaan. Hanya saja, menariknya kali ini, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terjun langsung dalam pembinaan terhadap 10 pelajar yang terjaring razia tersebut.

Tak sendiri, dengan didampingi Kepala Satpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono dan Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojoketo Amin Wachid serta Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto Choirul Anwar, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapa'an "Ning Ita" ini memberikan pembinaan berupa wejangan-wejangan mendidik baik kepada kesepuluh pelajar yang terjaring razia itu juga orang-tua mereka.

Ning Ita berpesan agar anak-anak yang terjaring razia itu tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan pada hari ini. Ning Ita pun mewanti-wanti agar para pelajar memiliki komitmen yang kuat dan istiqomah dalam belajar. “Kalau belajar ya harus tekun belajar, kalau berlatih ya harus tekun berlatih. Karena itu adalah kunci sukses", pesan Ning Ita kepada kesepuluh pelajar itu, Kamis (10/01/2019), di ruang pembeinaan kantor Satpol PP Kota Mojokerto.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid, Kepala Satpol PP Pemkot Mojokerto Heryana Dodik Murtono serta Kabag Humas dan Protokol Setdakot Mojokerto Choirul Anwar saat memberi wejangan kepada 10 pelajar bolos sekolah yang terjaring razia Satpol PP Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019), di ruang pembinaan kantor Satpol PP Kota Mojokerto.

Lebih lanjut, Ning Ita menyampaikan, bahwa pendidikan dan pengawasan terhadap anak adalah tanggung jawab seluruh elemen masayarakat. Terkait itu, Ning Ita berharap semua pihak agar saling bersinergi dalam memberikan pendidikan juga pengawasan terhadap anak-anak.

“Anak-anak kita ini adalah yang kelak akan menjadi penerus negeri ini. Memang sebuah kewajiban bagi semua, tidak hanya sekolah, pemerintah dan masyarakat supaya memberikan pendidikan juga pengawasan terhadap perilaku anak-anak kita, khususnya yang memang masih usia remaja", kata Ning Ita.

Menurut Ning Ita, usia remaja itu merupakan usia di mana energinya sedang maksimal yang butuh tempat melampiaskan energi. Terkait itu, kalau mereka tidak diarahkan dengan benar, terkadang akan terjadi penyimpangan pada hal-hal yang tidak baik.

Pada kesempatan ini, Ning ita pun mewanti-wanti orang-tua kesepuluh pelajar yang terjaring razia Satpol PP Kota Mojokerto itu, bahwa anak remaja sangat membutuhkan pendampingan dari pihak orang tua.

Terkait bentuk tanggung-jawab pemerintah dalam menghadapi kasus pelajar yang bolos di Warnet atau game online, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menjelaskan, bahwa pemerintah tidak bisa menindak langsung kepada pemilik usaha, karena para pelaku usaha berhak membuka usahanya kapanpun.

“Saya akan rapat dengan beberapa pihak terkait dan menginventarisir jumlah Warnet yang ada serta berdiskusi dengan pihak legislatif tentang bagaimana membatasi anak-anak agar tidak menggunakan fasilitas Warnet pada jam sekolah", jelas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. *(Na/Kha/Hms/HB)*

Selengkapnya..

PT. Toba Pulp Lestari Tbk. Perbaiki Jalan Siguragura – Sosor Ladang

Salah-satu saat proses perbaikan jalan raya dari Desa Siguragura sampai ke Desa Tangga Batu I sepanjang 7,6 Km yang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. (TPL).

Kab. TOBASA – (harianbuana.com).
PT. Toba Pulp Lestari, Tbk. (TPL) kembali memperbaiki jalan Simpang Siguragura, Kecamatan Porsea sampai Sosor Ladang Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) – Sumatera Utara (Sumut). Hal ini dilakukan, sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dan juga masyarakat sekitar.
 
Direksi PT. TPL Mulia Nauli melalui siaran persnya menerangkan, bahwa perbaikan jalan sepanjang 7,2 KM ini adalah program perusahaan untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan para pengguna jalan. Mulia juga menjelaskan bahwa perbaikan jalan kali ini terbagi atas dua jenis yakni patching (perbaikan jalan) sepanjang 5,6 Km dan overlay (penebalan/ peningkatan jalan) sepanjang 1,6 Km.
 
“Ini adalah bukti kepedulian perusahaan dalam membantu keyamanan dan keamanan pemakai jalan dan ini merupakan program rutin dari perusahaan", terang Mulia kepada media ini, Kamis 10 Januari 2019.
 
Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Fauzi Sirait, mengapresiasi niat baik dan kepedulian PT. TPL akan fasilitas umum jalan raya dari Desa Siguragura sampai ke Desa Tangga Batu I sepanjang 7,6 Km itu.

"Kami mengapresiasi niat baik dari perusahaan untuk memperbaiki Jalan raya sepanjang 7,6 km dari Desa Siguragura sampai ke Desa Tangga Batu I. Masyarakat dapat dengan aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kesehariannya serta operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik", ujar Fauzi Sirait.
 
Fauzi menambahkan bahwa perbaikan jalan raya yang dilakukan oleh PT. TPL akan meningkatkan produktivitas dan perekonomian masyarakat di sekitar jalan raya tersebut.
 
Perbaikan jalan itu sendiri, dilaksanakan oleh kontraktor lokal yang pengerjaannya memakan waktu selama 3 minggu dan menelan biaya sekitar Rp. 5 Milyar. *(HS/HB)*

Selengkapnya..

Pastikan Stok Beras Terjaga, Presiden RI Joko Widodo Cek Gudang Bulog

Presiden RI Joko Widodo didampingi saat mengecek persediaan beras, di komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading – Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Kota JAKARTA –  (harianbuana.com).
Pastikan ketersediaan atau stok beras terjaga, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, pada Kamis 10 Januari 2019, melakukan pengecekan stok beras di kompleks pergudangan Bulog Kelapa Gading – Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden RI Joko Widodo menuturkan, bahwa Bulog memiliki ketersediaan stok beras yang cukup besar pada awal tahun ini. Bahkan, stok Bulog mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Saya melihat, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita ini memang berlipat (berlipat-ganda). Biasanya, di akhir Desember itu 700–800 ribu ton. Tetapi, di akhir Desember 2018 ini, stok kita sekarang 2,1 juta ton beras", tutur Presiden RI Joko Widodo, Kamis (10/01/2018), di lokasi.

Presiden RI Joko Widodo didampingi Budi Wasesa saat mengecek persediaan beras, di komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading – Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Meningkatnya stok beras yang dimiliki Bulog tersebut dimanfaatkan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan harga beras di pasaran. Operasi pasar yang dilakukan Bulog secara serentak di seluruh Indonesia mulai 3 Januari 2019 lalu efektif menjaga harga beras di tingkat masyarakat.

“Trennya ini turun (harga), karena sudah beberapa hari ini Bulog juga melakukan operasi pasar besar-besaran untuk memberikan suplai kepada pasar-pasar yang membutuhkan dan pada masyarakat yang membutuhkan", terang Presiden.

Lebih lanjut, Presiden RI Joko Widodo menjelaskan, bahwa ketersediaan stok yang besar ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada pasar dan masyarakat tidak perlu khawatir akan terjadinya gejolak harga beras di pasaran.

“Karena biasanya kalau stoknya sedikit itu akan banyak spekulasi dari pasar yang bermain-main dengan harga. Ini kita tunjukkan bahwa stok itu memang ada dan banyak", jelas Presiden.

Presiden RI Joko Widodo saat mengecek data persediaan beras, di komplek pergudangan Bulog Kelapa Gading – Jakarta, Kamis (10/01/2019).

Pada kesemoatan ini, Presiden pun meminta Bulog untuk terus memastikan ketersediaan stok dan melakukan operasi pasar bila dibutuhkan. Bulog juga harus bisa menjaga keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar supaya menguntungkan baik bagi petani maupun masyarakat.

“Kalau kita mau harga turun secara drastis, gampang. Suplai aja semua ini ke pasar, tapi petaninya yang jadi rugi. Keseimbangan antara harga produksi dengan harga pasar ini harus di jaga oleh Bulog. Tidak bisa terlalu murah, nanti petaninya juga akan menjerit", beber Presiden RI Joko Widodo.

Turut mendampingi kunjungan Presiden RI Joko Widodo kali ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Pada kesempatan ini pula, Presiden RI Joko Widodo juga sempat menyaksikan pelepasan kegiatan operasi pasar secara serentak tahun 2019 di halaman gudang Bulog. Dimana, Budi Waseso selaku Direktur Utama Perum Bulog sendiri yang membentangkan bendera 'start' untuk memberangkatkan sejumlah truk operasi pasar bulog ke sejumlah titik penyebaran menandai kegiatan pelepasan ini. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Kota Mojokerto Masuk Nominasi Lomba LBS 2019 Tingkat Provinsi Jawa Timur

Cak Rizal Optimis,
Lingkungan Kalimati Juarai Lomba LBS 2019

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat tiba di lokasi kegiatan Lomba LBS Tahun 2019 Tingkat Prov. Jatim, di Lingkungan Kalimati gang 1 Kel. Sentanan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019) pagi, 

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria mewakili Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nur Chasanah Achmad Rizal menerima Tim Monitoring Evaluasi (Monev) Terpadu Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Provinsi Jawa Timur (Prov. Jatim), di Lingkungan Kalimati gang 1 Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019).

Kedatangan Tim Monitoring Evaluasi Terpadu Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Prov. Jatim tersebut, dalam rangka melakukan evaluasi atau penilaian karena Kota Mojokerto menjadi salah-satu nominator lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Lomba Kesatuan Gerak PKK–KB–Kesehatan tingkat Provinsi JawaTimur tahun 2019.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah jajaran Kepala Organisasi Perangkat (OPD) di lihgkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, para Camat da Lurah se Kota Mojokerto serta Tim PKK Kelurahan Jagalan.

Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Provinsi Jatim Tahun 2019, di Lingkungan Kalimati gang 1 Kel. Sentanan Kec.Kranggan Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019) pagi, 

Mengawali sambutannya, Ketua TP PKK Kota Mojokerto Nur Chasanah Achmad Rizal pertama-tama menyampaikan ungkapan selamat datang kepada Tim Monev Terpadu Lomba LBS Prov. Jatim di Kota Mojokerto. Ia pun sempat mengungkapkan rasa rasa terima-kasihnya atas dipilihnya Kota Mojokerto sebagai salah-satu nominator lomba LBS.

"Kami juga menyampaikan terima-kasih atas terpilihnya Kota Mojokerto menjadi salah satu nominasi lomba LBS ini", ungkap Nur Chasanah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa Lingkungan Kalimati yang diajukan untuk mewakili lomba LBS PKK tingkat Provinsi karena merupakan lingkungan yang kondisinya mendukung dan sudah memenuhi syarat sesuai dengan kriteria yang ditentukan serta sudah mempunyai inovasi sebagai pendukung mengikuti lomba LBS.

Inovasi yang ada di Lingkungan Kalimati sendiri selama ini yaitu sudah adanya biopori, kawasan CTPS (cuci tangan pakai sabun), kawasan tertib rokok, sudah ada bank sampah di semua RW, Posko Paman (pangan aman), sudah ODF (Open Defecation Free/ stop buang air besar sembarangan), lingkungan Kasih Setia (Kampung Bersih, Sehat, Teduh, Indah dan Aman).

Lingkungan Kalimati juga telah mendapatkan prestasi, yaitu Kelurahan Terbaik Pelaksanaan PKMBP Tahun 2010, Juara III lomba Kelurahan Berseri Tahun 2017, dukungan terhadap Pemerintah Kota Mojokerto atas penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pertama Tahun 2017, Kawasan Tertib Rokok (RW 03 Lingkungan Jagalan) Tahun 2017.

Dalam kesempatan ini Ketua TP PKK juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh OPD terkait yang memberikan pembinaan kepada warga di lingkungan Kalimati, juga tokoh masyarakat, PKK dan kader yang mempertahankan Lingkungan Kalimati tetap menjadi lingkungan bersih dan sehat.

“Saya berharap dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, lingkungan Kalimati menjadi juara dengan nomor terkecil di lomba tingkat Provinsi ini", serunya.

Tim Monitoring Evaluasi (Monev) Terpadu Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Prov. Jatim saat mengevaliasi kegiatan warga Lingkungan Kalimati Kelurahan Sentanan Kec. Kranggan Kota Mojokerto, Kamis (10/01/2019) pagi.

Ketua tim Monev Terpadu lomba LBS Prov. Jatim Kristin Anom Surahno menyampaikan, bahwa LBS adalah satu lomba yang diadakan dalam rangka hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan. “Setiap tahun diadakan lomba dengan 4 kriteria, yaitu Posyandu, KB, LBS dan PHBS. Tahun ini, Kota Mojokerto mengikuti lomba LBS", kata Kristin.  

Sementara kedatangan Tim Monev lomba LBS Prov. Jatim ke Kota Mojokerto, tak lain untuk memonitoring dan mengevaluasi profil yang sudah dikirimkan ke TP PKK Provinsi. “Kami terjun untuk mencocokkan apa yang ada pada profil dengan kondisi sebenarnya. Dan Kota Mojokerto sudah menjadi nominator dari 38 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Timur bersama Kabupaten Gresik dan Kabupaten Trenggalek", lanjut Kristin.

Sementara itu, dalam sambutanna, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria yang akrab dengan sapa'an "Cak Rizal" mengungkapkan, agar warga Lingkungan Kalimati optimis bisa mengikuti lomba LBS dengan baik dan penuh semangat.

“Kalau mau ikut lomba sebenarnya bisa kita carikan lingkungan yang sudah siap. Tetapi TP PKK Kota Mojokerto mencarikan lingkungan yang betul-betul aktif di dalam hal kebersihan, walaupun dekat pasar tapi masyarakatnya bisa didorong (untuk hidup bersih)", ungkap Cak Rizal.

Kota Mojokerto adalah kota yang kecil sehingga Ibu Walikota memberi jargon “Small is Beautifull”. Meski kecil kotanya tetapi tingkat kepadatan penduduk besar dan yang paling berpengaruh dalam mencapai pola hidup sehat. “Jadi yang kita tata pertama adalah lingkungannya dulu, bila lingkungan sehat Insya Allah masyarakatnya gampang diajak hidup sehat", tandas Cak Rizal. *(na/kha/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Ketum PERJOSI Jadi Ketua Panitia Kongres Wartawan Indonesia 2019

Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia – PERJOSI, Salim Jati Mamma.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Pasca Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia medio Desember 2018 lalu di Jakarta yang menghasilkan deklarasi pembentukan Dewan Pers Independen,  Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia sebagai penggagas perhelatan, Rabu 09 Januari 2019 mengadakan rapat pembentukan Panitia Pelaksana (Panpel) Kongres Wartawan Indonesia 2019.

Hasil rapat, Ketua Umum Perserikatan Journalist Siber Indonesia – PERJOSI Salim Jati Mamma dipercayakan menjadi Ketua Panitia Pelaksana Kongres Wartawan Indonesia 2019. Salim dipilih secara aklamasi oleh seluruh peserta rapat. Terpilihnya Salim Mamma, sebagai Ketua Panitia Kongres, sepertinya memberi semangat baru bagi Pengurus Sekber Pers Indonesia.

Kongres itu sendiri tujuannya memfasilitasi Tim Formatur yang sudah terbentuk pada saat Mubes Pers Indonesia 2018 untuk melakukan pemilihan Anggota Dewan Pers Independen. Selain itu, Kongres ini juga akan menghasilkan peraturan-peraturan di bidang pers yang dirumuskan oleh organisasi-organisasi pers yang bergabung di Sekber Pers Indonesia.

Rapat Sekber Pers juga memutuskan pengajuan dan pengusulan nama-nama calon Anggota Dewan Pers Independen yang diusulkan oleh masing-masing organisasi pers yang tergabung di Sekber Pers Indonesia.

Rapat pembentukan Panitia Pelaksana (Panpel) Kongres Wartawan Indonesia 2019, di hotel Grand Cempaka – Jakarta Pusat, Rabu (09/01/2019).

Nama-nama calon Anggota Dewan Pers Independen yang diusulkan akan ditampung oleh pimpinan Sekber Pers Indonesia untuk diverifikasi dan kemudian diserahkan ke Tim Formatur untuk dipilih pada saat Kongres nanti.

Ketua Dewan Pembina Sekber, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno yang turut memberikan arahan kepada peserta rapat, menekankan bahwa persiapan pelaksanaan kongres harus matang.

"Semua harus dipersiapkan dengan baik, termasuk sistem pendaftaran peserta harus benar-benar dipastikan bahwa yang hadir di acara nanti adalah benar-benar wartawan demi menjamin kualitas bukan kuantitas pelaksanaan acara", urai mantan Menkopolhukam dalam arahannya kepada peserta rapat.

Sekertaris Sekber, Hence Mandagie juga mengharapkan agar Panitia Pelaksana nanti dapat bekerja secara profesional untuk menjawab dan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada saat Mubes Pers 2018 lalu. 

Sementara itu, dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kongres Wartawan Indonesia,  Salim Djati mengaku siap menjalankannya demi kepentingan seluruh wartawan Indonesia.

"Saya siap mensukseskan perhelatan ini karena motivasi saya hanya demi kepentingan masyarakat pers. Sebab, dulu saya pernah menjadi korban penganiayaan saat melakukan peliputan, namun tidak mendapat pembelaan sama sekali dari Dewan Pers. Hal itu yang memotivasi saya untuk berjuang paling terdepan untuk membela kepentingan wartawan", papar mantan direksi Jawa Pos Grup di Makasar.

Adapun Susunan Panitia Kongres Wartawan Indonesia 2019 adalah:
Ketua Salim Djati Mamma;
Sekertaris Helmi Romdhoni;
Bendahara Marlon Brando;
Seksi Keamanan Ferry Rusdiono;
Seksi Usaha Dana Meytha Kalalo;
Seksi Komsumsi Astrid Ester;
Seksi Acara/ Protokol Edi Anwar!
Seksi Pendaftaran dan IT Sugiharto;
Seksi Dokumentasi Yogy. *(HB)*

Selengkapnya..

Soal Ribuan Warga Kota Mojokerto Belum Rekam E–KTP, Dewan Minta Dispenduk Jemput Bola

Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Persoalan dokumen kependudukan warga Kota Mojokerto khususnya perekaman E-KTP bagi warga yang sudah wajib ber-KTP per 31 Desember 2018 kemarin, menjadi persoalan penting yang harus mendapat perhatian lebih Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui dinas terkait. Mengingat, hal ini sangat berkaitan dengan kelancaran masyarakat terhadap layanan.

"Terlebih per 1 Januari 2019, E-KTP sebagai identitas elekttonik akan menjadi data valid terkoneksi dengan semua akses layanan publik", ujar Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik kepada Harian BUANA melalui sambungan Ponsel-nya, Kamis (10/01/2019) dini hari.

Dengan terkoneksinya E-KTP dengan semua akses layanan publik, lanjut Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik, dipastikan warga yang belum terlayani rekam E-KTP bakal mendapat berbagai kesulitan untuk mendapatkan layanan publik.

"Misalkan, kebutuan warga yang berkaitan dengan layanan perbankan, layanan Kepolisian, layanan jaminan sosial dan layanan publik lainnya yang terkoneksi dengan E-KTP", terang Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik yang akrab dengan sapa'an "Gus Juned" ini.

"Karena, sesuai kebijakan Kemendagri, akan memblokir sementara semua layanan publik dan NIK bagi warga yang belum rekam E-KTP sampai batas akhir 31 Desember 2018 kemarin", tambah Gus Juned.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memaparkan, persoalan yang lain juga bakal muncul, bersamaan dengan berlangsungnya "Pesta Demokrasi" Pemilu 2019 pada 17 April 2019 nanti, yang hingga kini masih didapati sekitar 7.252 warga Kota Mojokerto yang "Terancam" tidak-bisa ikut mencoblos, karena sampai DPTHP2 diplenokan, diketahui belum masuk proses pemutakhiran data, yang salah-satunya disebabkan banyaknya warga yang belum perekaman E-KTP.

"Hal itu merupakan masalah serius yang harus segera di sikapi dengan langkah menggencarkan sosialisasi ke bawah lewat Camat, Lurah sampai ke tingkat RW dan RT", papar Gus Juned.

Menurut Junaedi Malik, harus ada data resmi yang di rilis oleh pihak Dispendukcapil terkait data ribuan warga Kota Mojokerto yang belum perekaman dan menjadi Surat Edaran sekaligus himbauan berupa petunjuk secara teknis yang di sampaikan ke bawah melalui Camat, Lurah sampai ke tingkat RT.

"Karena tidak menutup kemungkinan, warga tidak-tahu jika sudah masuk wajib E-KTP, atau mungkin warga usia remaja yang mestinya masuk usia wajib E-KTP karena ketidak-pahaman warga", cetus Junaedi Malik.

Junaedi Malik menegaskan, beberapa hal prinsip tentang mekanisme perekaman dokumen kependudukan, ada waktu efektif selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Januari sampai Maret bagi dinas terkait jemput bola secara masif dan aktif untuk berkomunikasi ke bawah pada setiap tingkatan.

"Dinas terkait harus melangkah dan memberi solusi kepada warga Kota Mojokerto, agar semua paham dan efek hambatan dalam mengakses layanan publik bagi warga Kota Mojokerto bisa dihindari", tegasnya.

Ditegaskannya pula, walaupun Kemendagri sementara memblokir NIK, dinas terkait hendaknya sesegera mungkin dengan kebijakannya membuka kembali pemblokiran itu ketika warga mengajukan dengan mengisi permohonan untuk perekaman. Sehingga secara otomatis setelah perekaman, warga bisa terkoneksi kembali untuk mendapatkan akses layanan publik.

"Termasuk dalam persoalan Pemilu 2019, warga juga mendapatkan solusi bisa menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus yang secara aturan dipersilahkan mencoblos di atas pukul 12.00 WIB sampai jam 13.00 WIB hanya dengan menunjukkan E-KTP atau Surat Keterangan yang di miliki dari Dispenduk kalau E-KTP nya belum tercetak", tegasnya pula.

Menurutnya, hal tersebut merupakan persoalan yang harus diutamakan oleh Pemkot Mojokerto melalui kebijakan Dispendukcapil setempat yang awal taun ini harus serius di selesaikan.

"Pemkot lewat Dispendukcapil serta pihak terkait dibawahnya, yaitu Camat, Lurah, pihak intansi vertikal KPU, terkait DPT Pemilu, semua stake horlder harus kerja keras dan jemput bola. Karena didalamnya ada masalah hak masyarakat. Itulah yang dinamakan kerja untuk pelayanan untuk masyarakat yang prima", pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Komitmen Presiden RI Joko Widodo Bangun Indonesia Dari Pinggiran Terbukti

Presiden RI Joko Widodo.

Kota AMBON – (harianbuana com).
Menteri Keuangan Rublik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk terus membangun Indonesia terutama dari pinggiran dan seluruh pelosok wilayah yang selama ini tertinggal adalah sangat tinggi.

“Tidak hanya dibuktikan dengan kehadiran Presiden, namun juga untuk meyakinkan bahwa seluruh progres atau kemajuan pembangunan betul-betul bisa dicapai",  ungkap Menkeu RI Sri Mulyani saat meresmikan penataan kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri serta proyek Revitalisasi Pantai Wainitu, di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu (09/01/2019).

Lebih lanjut Menkeu RI Sri Mulyani menerangkan, khusus untuk Maluku, pemerintah pusat memahami bahwa Provinsi Maluku dari sisi Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan transfer dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, mulai mendapatkan kenaikan di tahun 2018 dan 2019. Adapun jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditransfer mencapai Rp. 1,699 triliun.

“Juga adanya DAK fisik yang meningkat dari yang tadinya Rp70 miliar 2014 sekarang mencapai Rp234 miliar di tahun 2019 dan DAK non fisik meningkat dari Rp231 miliar menjadi Rp649,9 miliar di tahun 2019", terang Menkeu RI Sri Mulyani.

Menkeu RI Sri Mulyani (paling kiri) besama Menteri PU (paling kana) saat meresmikan penataan kawasan dermaga TNI Angkatan Laut Tawiri serta proyek Revitalisasi Pantai Wainitu, di Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Rabu (09/01/2019).

Ditegaskannya, pemerintah juga masih memberikan bantuan dalam bentuk dana bagi hasil. Selain itu, di masing-masing kota dan kabupaten di provinsi ini karena jumlah desa yang tertinggal cukup banyak juga mendapatkan transfer dana desa.

“Saya tentu berharap bahwa seluruh anggaran yang tadi disampaikan tetap bisa digunakan secara optimal juga tentu di kelola secara bersih dan bebas dari korupsi", tegasnya.

Menkeu RI Sri Mulyani memaparkan, untuk proyek-proyek di Maluku, sebagian besar didanai melalui surat berharga syariah negara sejak tahun 2015. Provinsi Maluku termasuk daerah yang mendapatkan proyek yang didanai menggunakan dana surat berharga syariah negara secara cukup signifikan.

Dipaparkannya pula, dari tahun 2015 yang hanya Rp54 miliar untuk pembangunan jembatan Waelata Besar kemudian tahun 2016 meningkat sangat tinggi menjadi Rp. 481 miliar. Jadi hampir sembilan kali lipat untuk rekonstruksi jalan di Maluku dan pembangunan dermaga TNI AL Tawiri yang dimulai secara multi-years Rp. 20 miliar tahun 2016 dan selesai tahun ini.

Tahun 2017 Provinsi Maluku kembali mendapat proyek yang didanai melalui SBSN sebesar Rp. 386,3 miliar dan tahun 2016 menurun sedikit menjadi Rp. 226 miliar. Sedangkan untuk tahun 2019 ini akan meningkat lagi menjadi Rp. 346,6 miliar.

Keseluruhan dana, sebagian untuk pembangunan jalan raya, pembangunan infrastruktur pengelolaan sumberdaya air dan pembangunan kampus-kampus Unpati, IAIN Ambon dan Asrama Haji.

“Tadi gubernur menyampaikan pentingnya politik pembangunan dan politik anggaran yang bisa menangkap perbedaan yang sangat kaya di republik Indonesia", papar Menkeu RI Sri Mulyani.

Sri Mulyani pun menjelaskan, ada dimensi kontinental yang disampaikan tetapi juga ada dimensi kepulauan dan Menkeu sudah sangat sering mendengar aspirasi tentang provinsi kepulauan untuk bisa direfleksikan dalam politik pembangunan dan politik anggaran. Dimana, semuanya membutuhkan sentuhan maupun perhatian yang penting di dalam membangun secara bersama dan berkeadilan.

“Kita sudah mengakomodasikan melalui berbagai macam intrumen untuk bisa menangkan kebutuhan yang berbeda-beda dari seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kesatuan yang dari ujung timur hingga ujung barat, utara, maupun selatan", jelas Sri Mulyani.

Menurut Menkeu RI Sri Mulyani, salah satu instrumen yang diharapkan gubernur dari sisi politik anggaran adalah melalui dana transfer daerah yang dalam hal ini akan terlihat dari sisi formula yang tidak hanya berdasarkan jumlah penduduk, namun juga berdasarkan luas wilayah yang tidak hanya darat tetapi juga laut.

“Kami akan memperhatikan apa yang disampaikan gubernur, dan berbagai infrastruktur jalan serta air sudah dibangun dan akses terhadap listrik sudah maka konektifitas dan aksesibilitas semakin baik", pungakasnya. *(Ed/HB)*

Selengkapnya..

Gubsu Ajak Masyarakat Labusel Manfaatkan Potensi Untuk Bangun Sumut

Gubsu Edy Rahmayadi, ketika kunjungan kerja dan silaturrahmi di Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Selatan, Rabu (09/01/2019).

Kab. Labusel – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengajak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sehingga Sumut menjadi provinsi yang sejahtera dan bermartabat.

Dikatakan Gubsu Edy, pengalaman dirinya bertugas selama 32 tahun di Tentara Nasional Indonesia (TNI), di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia, bahwa Sumut ini punya potensi yang luar biasa. “Geo dan Demografi Provinsi Sumatera Utara is the best", ujar Gubsu, ketika mengadakan kunjungan kerja dan silaturrahmi di Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Selatan, Rabu (09/01/2019).

Namun, lanjut Gubsu, semuanya itu akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik oleh seluruh masyarakat di daerah ini. Karenanya, dirinya mengajak kepada seluruh kabupaten/kota dan masyarakat Sumut untuk bersama-sama bisa memanfaatkan geo dan demografi Sumut demi kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan Edy Rahmayadi, seorang pemimpin tidak ada gunanya jika tidak mempunyai keinginan untuk mensejahterakan anggotanya. “Dan juga jika tidak didukung oleh anggotanya. Oleh karenanya mari kita serius. Bukan hanya sekedar seremoni", sebut Edy.

Kepada Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, Edy mengharapkan agar mendampingi kepala desa dalam mengelola dana desa, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat. “Kepala Desa, Banbinsa dan Babinkamtibnas harus sama-sama bekerja membangun desa. Sehingga pembangunan desa dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat", ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Gubsu Edy Rahmayadi merupakan yang ditunggu-tunggu masyarakat Labusel. “Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten Labusel atas kunjungan Bapak Gubernur Sumut untuk yang pertama kalinya. Ini yang dirindukan masyarakat Labuhan Batu Selatan. Semoga kehadiran Pak Gubernur beserta rombongan membawa berkah bagi pembangunan di masyarakat Labuhan Selatan dan untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara", ujar Wildan.

Wildan juga berharap dengan kunjungan ini, Kabupaten Labusel menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Sumut. “Mudah-mudahan kerjasama yang telah berjalan baik akan lebih ditingkatkan di masa mendatang", ujarnya.

Gubsu yang hadir bersama Ketua TP PKK Provsu Nawal Lubis Edy Rahmayadi disambut oleh bupati/wakil bupati dan pemuka adat dengan memakaikan ulos yang diartikan sebagai ucapan selamat datang dan mendoakan Gubsu agar sehat selalu dalam menjalankan tugasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Anggota DPRD Provsu Muchrid Nasution, anggota DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, dan Forkopimda Labusel. Juga hadir sejumlah OPD Pemprovsu dan Pemkab Labusel, serta sejumah elemen masyarakat Labusel. *(Riva/Humas Provsu/HB)*

Selengkapnya..

Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi Sidak Proyek Normalisasi Sungai Sadar

Salah-satu suasana saat Wabup Mojokerto Pungkasiadi bersama rombongan melakukan Sidak pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar, di kawasan wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, Rabu (09/01/2019).

Kab. MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wakil Bupati (Wabup) Mojokerto Pungkasiadi melakukan Sidak (inspeksi mendadak) pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar dalam upaya penanggulangan banjir di kawasan wilayah Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto, yang tengah dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dimana, upaya penanggulangan banjir itu sendiri mendapat perhatian serius Pemkab Mojokerto.

Sidak yang di gelar pada Rabu (09/01/2019) ini, diikuti oleh 3 (tiga) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Mojokerto, antara lain Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto.

Aktivitas pengerjaan proyek Normalisasi Sungai Sadar  yang di tinjau rombongan Sidak itu diantaranya pelebaran sungai, pengangkatan sedimen (endapan) sungai dan pembangunan plengsengan sungai.

"Proyek normalisasi ini bukan milik Pemkab Mojokerto. Namun, karena pelaksanaannya di Kabupaten Mojokerto, maka kita wajib untuk ikut mengawasi. Sebab proyek ini bisa menjadi solusi penanganan banjir di Kecamatan Mojoanyar", ujar Wabup Mojokerto Pungkasiadi di tengah Sidak, Rabu (09/01/2019), di lokasi.

Menurut Wabup Mojokerto, pemicu banjir di Kecamatan Mojoanyar tidak lain adalah luberan air Sungai Sadar saat musim hujan tiba. Menurutnya pula, posisi Pemkab Mojokerto kesulitan untuk mengatasi secara cepat dan tanggap. Sebab kewenangan melakukan normalisasi sungai bukan ada pada daerah, melainkan pusat dalam hal ini BBWS. “Jadi mumpung ada pengerjaan normalisasi dari pusat, kita terbuka menawarkan diri untuk membantu", ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Muhammad Zaini mengatakan, sebelum ada proyek normalisasi, sejumlah desa di sepanjang Sungai Sadar selalu terdampak banjir. “Kalau hujannya lebat dan menerus, Desa Sadar Tengah bisa tenggelam hingga seukuran paha. Desa Sadar Tengah yang terparah", katanya.

Ia berharap, setelah ada proyek tersebut, bisa mengurangi problem banjir yang hampir setiap tahunnya menjadi langganan disejumlah yang ada di sepanjang Sungai Sadar. Terkait itu, untuk pihaknya juga perlu melakukan normalisasi untuk anak sungai.

Sayangnya, normalisasi anak sungai tidak menyentuh semuanya. Sehingga pihaknya mengambil inisiatif untuk melakukan patungan swadana membenahi Anak Sungai Sadar yang belum tersentuh proyek BBWS ini.

"Jadi kemarin BPBD, Dinas PUPR dan desa mengadakan urunan untuk membenahi anak sungai yang memang urgent untuk dibenahi. Karena dari pengamatan kami, sia-sia saja normalisasi Sungai Sadar kalau anak sungainya tidak dibenahi juga", terang Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Muhammad Zaini.

Sementara itu pula, Kepala Dinas PUPR Pemkab Mojokerto Didik Pancaning Argo menjelaskan, bahwa proyek Normalisasi Sungai Sadar dijadwalkan tuntas pada akhir Desember 2019 ini. “Ini proyek multiyears milik BBWS. Start pengerjaan bulan Desember 2017 lalu dan berakhir bulan Desember 2019 ini. Jika tuntas, proyek Normalisasi Sungai akan menyentuh Kali Porong di Kecamatan Ngoro", jelasnya.

Menurutnya, tujuan proyek Normalisasi Sungai Sadar ini diharapkan mampu mengurai persoalan banjir yang selama ini diakibatkan oleh luberan Sungai Sadar di kala musing penghujan. Pihaknya pun berharap, dengan progres pembangunan yang sudah mencapai 50 persen lebih ini, hasilnya bisa langsung dirasakan warga yang selama ini terdampak banjir akibat luberan Sungai Sadar. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo Doakan Kesembuhan Untuk Ustaz Arifin Ilham

Presiden RI Joko Widodo saat menjenguk Ustaz Arifin Ilham di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo – Jakarta, Rabu (09/01/2019).

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo mendoakan kesembuhan untuk Ustaz Arifin Ilham yang sedang di rawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Hal ini, diungkapkan Presiden Joko Widodo seusai acara pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Istana Negara.

“Kita semua, masyarakat, mendoakan agar beliau cepat sembuh dan penyakitnya diangkat oleh Allah SWT, disembuhkan dan bisa berkegiatan kembali, berdakwah, bersyiar, memberikan tausyiah kepada kita", ujar Presiden RI Joko Widodo penuh harap, di Istana Negara Jakarta, Rabu (09/01/2019).

Presiden RI Joko Widodo saat menjenguk Ustaz Arifin Ilham di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo – Jakarta, Rabu (09/01/2019).

Sebelum acara pelantikan itu sendiri,  Presiden RI Joko Widodo juga sempat menjenguk ustaz kelahiran Banjarmasin 49 tahun silam ini di RSCM tersebut.

Presiden RI Joko Widodo menjenguk Ustad Arifin Ilham setibanya di RSCM sekira pukul 08.05 WIB dan langsung menuju paviliun Kencana di lantai 7, tempat Ustaz Arifin Ilham dirawat. Kedatangan Presiden RI Joko Widodo disambut oleh keluarga Ustaz Arifin Ilham yang berada di ruang perawatan.

Presiden RI Joko Wododo dan Ustaz Arifin Ilham kemudian sempat berbincang beberapa jenak. Setelah itu, Presiden RI Joko Widodo berpamitan kepada Ustaz Arifin Ilham dan keluarganya, baru kemudian meninggalkan RSCM. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Presiden RI Joko Widodo Lantik Letjen Doni Monardo Sebagai Kepala BNPB

Presiden RI Joko Widodo saat memberikan ungkapan selamat kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo atas jabatan barunya sebagai Kepala BNPB, Rabu (09/01/2019), di Istana Negara – Jakarta.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo resmi melantik Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan berlangsung di Istana Negara – Jakarta, Rabu (09/01/ 2019). Doni Monardo dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam pelantikan tersebut, Doni Monardo juga diambil sumpah jabatannya oleh Presiden RI Joko Widodo. “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara", ucap Doni dalam sumpah jabatannya, Rabu (09/01/2019), di lokasi.

Presiden RI Joko Widodo saat mengambil sumpah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo atas jabatannya sebagai Kepala BNPB, Rabu (09/01/2019), di Istana Negara – Jakarta.

Selepas acara, Presiden RI Joko Widodo menuturkan, bahwa BNPB dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia membutuhkan kepemimpinan dan penguasaan lapangan yang kuat. Menurut Presiden, kepemimpinan tersebut ada dalam diri Doni Monardo.

“Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini dikelilingi oleh _ring of fire_ sehingga perlu sebuah manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi agar cepat merespons bencana yang ada. Saya lihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo ini orangnya", tutur Presiden.

Presiden RI Joko Widodo menandaskan, dalam waktu dekat, Kepala BNPB yang baru memiliki tugas besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah-wilayah terdampak bencana seperti di Lombok, Palu, Banten dan Lampung juga daerah-daerah lain. “Saya kira pekerjaan besar bagi Pak Doni Monardo ini masih banyak sekali", tandasnya.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja serta segenap pimpinan lembaga tinggi negara yang sekaligus turut memberikan ucapan selamat kepada Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, selepas acara pelantikan. *(Ys/HB)*

Selengkapnya..

Di Duga Korupsi Rp. 1 M, Kejari Kota Mojokerto Tahan Mantan Dirut PDAM Maja Tirta

Mantan Dirut PDAM MAja Tirta Kota Mojokerto Trisno Nurpalupi saat akan di bawa Tim Penyidik Kejari Kota Mojokerto ke Lapas kelas II B Mojokerto, Selasa (08/01/2019) sore.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Setelah melalaui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto akhirnya menjebloskan mantan Direktur Utama PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto Trisno Nurpalupi (48 Th) ke tahanan. Tersangka Trisno Nurpalupi selaku Dirut PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto di tahan di Lapas Klas IIB Mojokerto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 6 (enam) jam, mulai 09.00 WIB, atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana penyertaan modal dan kas PDAM sebesar Rp. 1 miliar

Sebagaimana diterangkan Kepala Seksie (Kasi) Intelejen Kejari Kota Mojokerto Dwi Hatmoko pada Selasa 08 Januari 2019, bahwa Tim Penyidik Kejari Kota Mojokerto menetapkan Trisno Nurpalupi sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana penyertaan modal dan kas PDAM sebesar Rp 1 miliar. Untuk menjalani proses hukum selanjutnya, sementara waktu, ia di tahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II B Mojokerto, jalan Taman Siswa Kota Mojokerto.

Diterangkannya pula, bahwa sesuai Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2019, tersangka Trisno Nurpalupi di tahan selama 20 (dua puluh) hari kedepan.

"Pada hari ini juga langsung kami lakukan penahanan terhadap tersangka Trisno Nurpalupi. Berdasarkan Surat Penetapan Kejari Kota Mojokerto  01 Januari 2019, di tahan 20 hari ke depan", terang Kasi Intelejen Kejari Kota Mojokerto Dwi Hatmoko, Selasa (08/01/2019) sore.

Dijelaskannya, Tim Penyidik Kejari Kota Mojokerto telah mengantongi bukti dan alasan kuat untuk membawa Trisno Nurpalupi selaku Dirut PDAM Maja Tirta Kota Mojokerto ke dalam penjara. Dijelaskannya pula, dalam penyelidikan dan penyidikan, Tim Penyidik Kejari Kota Mojokerto menemukan banyak dugaan modus yang di duga digunakan Tersangka untuk menyelewengkan dana penyertaan modal dan kas PDAM Maja Tirta sejak tahun 2013 hingga 2015

“Di antaranya, penggunaan dana penyertaan modal dan kas PDAM Maja Tirta tidak sesuai peruntukan, penggunaan dana kas PDAM tidak mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan pembelian bahan kimia PDAM tanpa melalui proses pengadaan", jelas Dwi Hatmoko.
 
Menurut  Dwi Hatmoko, dalam perkara ini, tidak menutup kemungkinan Tim Penyidik Kejari Kota Mojokerto akan menjerat pihak-pihaj lain. Ditandaskannya, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejari Kota Mojokerto akan terus mengembangkan perkara tersebut.

“Masih dalam proses pendalaman teman-teman Tim Penyidik. Nanti kami update lagi", pungkas Dwi Hatmoko, tandas.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2013 lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto telah mengalirkan dana penyertaan modal ke PDAM Maja Tirta hingga Rp 5 miliar. Meski Pemkot Mojokerto kembali menggelontorkan dana penyertaan modal ke PDAM Maja Tirta pada tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 5 miliar, namun perusahaan air bersih milik Pemkot Mojokerto tersebut tak kunjung bangkit dari kebangkrutannya. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Rakor Program Pembangunan 2019, Wali Kota Mojokerto Targetkan Percepat Pembangunan Infrastruktur

"Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari Serukan, Seluruh OPD Agar Efisiensi Anggaran Seremonial"

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat memyampaikan sambutan dalam Rakor Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2019, di hotel Novotel Surabaya, Selasa 08 Januari 2019.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa 08 Januari 2019, hadir sekaligus membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, di Hotel Novotel Surabaya yang dihadiri Wakil Wali Kota Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Harlistyati, Asisten, serta kepala OPD di jajaran Pemerintah Kota Mojokerto.

Hadir pula sebagai narasumber dalam Rakor Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 ini, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri), Muhamad Valiandra.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menuturkan, SKPD jangan terbebani dengan masa-lalu yang tidak-baik, melainkan terus melangkah berbenah di internalnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah kemajuan yang sesuai dengan slogan dalam kepemimpinannya selaku Wali Kota Mojokerto, yaitu: “Maju Melangkah, Ayo Berbenah”.

"Kita jangan merasa terbebani dengan masa lalu kita yang tidak baik. Tetapi, ini adalah titik awal kita dengan semangat baru. Di awal 2019 ini untuk terus melangkah berbenah di internal kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat", tutur Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa (08/01/2019).

Dari kiri: Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Kemendagri Muhamad Valiandra, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekdakot Mojokerto Harlistyati saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengawali prosesi Rakor Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2019, di hotel Novotel Surabaya, Selasa 08 Januari 2019.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Mojokerto pun menyempatkan diri menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Valiandra, karena berkenan memberikan materi pada seluruh SKPD Pemkot Mojokerto. Pada kesempatan ini pula, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga menyampaikan atensinya atas kehadiran seluruh Kepala OPD dalam Rakor ini.

Menurutnya pula, hal itu merupakan salah-satu bentuk perhatian dan dukungan setelah dirinya dilantik pada 10 Desember 2018 lalu, yang selanjutnya turut melaksanakan tahapan Penyusunan RPJMD Tahun 2019–2023 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota Mojokerto selama 5 (lima) tahun kedepan, guna terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur-sejahtera dan bermartabat.

"Untuk itu saya menyampaikan khususnya kepada saudara Sekretaris Daerah untuk mendukung dan berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi saya. Diharapkan seluruh OPD bisa mengaplikasikan serta melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing", tegas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Lebih lanjut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memaparan, bahwa tahun 2019 ini merupakan masa transisi dari RPJMD sebelumnya. Terkait itu, Ika Puspitasari berharap, agar masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkup Pemkot Mojokerto dapat menyesuaikan pelaksanaan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 ini untuk mengarah pada RPJMD Kota Mojokerto yang baru, yang sekarang masih dalam proses penyusunan.

Dimana, yang menjadi atensi Wali Kota Mojokerto dalam penyusunan RPJMD Kota Mojokerto tersebut adalah sebagaimana dalam amanat undang-undang/ mandaroris spanding, bahwa urusan pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah, urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja belanja daerah dan belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen dari total belanja daerah.

Dipaparkannya pula, bahwa anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan tahun 2019 dalam APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 sudah memenuhi mandatoris spanding, akan tetapi untuk anggaran infrastruktur tahun anggaran 2019 hanya bernilai 18,03 persen saja dari total belanja daerah. Terkait itu, untuk memenuhi amanat undang-undang, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menekankan beberapa hal, diantaraanya masing-masing OPD harus melakukan efisiensi anggaran. 

"Masing-masing OPD harus melakukan efesiensi anggaran dengan melaporkan kepada saudara Sekretaris Daerah dan Kepala BPPKA. Guna melaksanakan program kegiatan yang sesuai dengan visi misi saya, pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2019", papar Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Para peserta Rakor Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2019, saat menyanyikan lagu Indonesia Raya mengawali prosesi Rakor Program Pembangunan dan Verifikasi DPA SKPD Pemkot Mojokerto Tahun Anggaran 2019, di hotel Novotel Surabaya, Selasa 08 Januari 2019.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menandaskan, anggaran yang harus diefisiensi adalah biaya perjalanan dinas, sosialisasi, pelatihan, studi banding dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat seremonial. Dimana, efisiensi itu akan dituangkan dalam Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019 yang jatuh waktunya ditargetkan dipercepat.

"Saya menargetkan untuk perubahan APBD tahun anggaran 2019  ini agar bisa dipercepat waktunya. Supaya program pembangunan yang menjadi atensi tersebut dapat segera dilaksanakan", tandas Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari.

Dipenghujung sambutannya, Wali Kota Mojokerto menekankan, agar semua kegiatan tahun 2019 pada Aplikasi SIRUP segera ditayangkan paling lambat minggu pertama bulan Pebruari 2019. Ditekankannya pula, agar pembangunan gedung serta infrastruktur lainnya yang dibiayai oleh pemerintah supaya dilaksanakan dengan desain arsitektur yang bercorak khas Mojopahit.

"Saya harap seluruh OPD memperhatikan beberapa hal yang menjadi atensi saya, segera laksanakan program yang sudah direncanakan agar pembangunan di Kota Mojokerto dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat", tekan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. *(Kha/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Komisi III Minta Dispendik Pemkot Mojokerto Penuhi Guru Dan Fasilitas Siswa Inklusi

Komisi III DPRD Kota Mojokerto saat Sidak keberadaan siswa inklusi di sekolah, Selasa (08/01/2019).

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Komisi III DPRD Kota Mojokerto mengatensi agar Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto lebih memberi perhatian lagi terhadap siswa inklusi atau berkebutuhan khusus. Atensi Wakil Rakyat tersebut muncul, menyusul temuan sejumlah kekurangan dalam proses belajar yang dialami siswa berkebutuhan khusus di sejumlah sekolah. Sejumlah sekokah mengeluhkan kurangnya fasilitas bagi siswa inklusi di sejumlah sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus (ABK) itu.

Temuan itu, diketahui saat Wakil Rakyat yang duduk di Komisi III DPRD Kota Mojokerto tersebut meninjau langsung Proses Belajar Mengajar (PBM) siswa inklusi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mentikan dan SDN Wates. Dimana, saat meninjau di dua sekolah tersebut, Komisi III mendapati keluhan siswa maupun guru pendamping siswa berkebutuhan khusus itu diantaranya terkait minimnya guru pendamping dan fasilitas penunjang seperti buku pelajaran, alat peraga dan toilet.

"Dari dua SD yang kita kunjungi, guru pendamping sangat tidak ideal yang seharusnya tiga siswa didampingi satu guru Namun yang terjadi, hampir tujuh siswa didampingi satu guru", ungkap anggota Komisi III asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Choiroyaroh, Selasa (08/01/2019).

Lebih lanjut, politisi asal PKB ini menjelaskan, bahwa tidak hanya guru pendamping saja yang kurang, guru psikologi pun sangat kurang. Sedangkan untuk siswa, ia mendapati keluhan siswa inklusi yang masih harus menggunakan buku pelajaran yang sama dengan siswa biasa. "Harapan kami, Dinas Pendidikan memberikan atensi atas keluhan yang ada. Baik toilet hingga alat peraga harus khusus. Detail-detail seperti ini yang belum diperhatikan diknas", jelasnya.

Atas temuan anggota Dewan yang membidangi  pendidikan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Pemkot Mojokerto Amin Wachid berjanji, temuan Komisi III akan ditindak-lanjutinya. Ditegaskannya, bahwa untuk tahun ini, pihaknya fokus atas pemenuhan fasilitas sekolah inklusi yang meliputi alat peraga, penambahan buku juga pemenuhan tenaga psikolog sebagai pendamping siswa. "Kebetulan, tahun ini, semua yang terkait dengan temuan kawan-kawan Dewan, sudah ada anggarannya, tinggal realisasinya", tegas tegas Kepala Dispendik Pemkot Mojokerto Amin Wachid.

Amin Wachid menjelaskan, sekolah yang mengakomodir siswa Inklusi di Kota Mojokerto yakni SDN Mentikan 1 sebanyak 26 siswa, di SDN Wates 1 ada 6 siswa dan di SMP 8 ada 8 siswa. Ditandaskannya, pihaknya memang bersinergi dengan kalangan Dewan untuk memberikan koreksi dan masukan dalam pengembahan sekolah inklusi. "Kami memang bersinergi dengan teman-teman dewan untuk kemajuan pengembangan sekolah inklusi", tandasnya. *(DI/HB)*

Selengkapnya..

Gubsu Edy Rahmayadi Terima Penghargaan Dari Kemenag RI

Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi saat menghadiri acara Malam Amal Bhakti sekaligus Tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kementerian Agama Republik Indonesia, di Medan International Convention Centre jalan Gagak Hitam Kota Medan, Senin (07/01/2019) malam.

(Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu : Veri Ardian).

Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menerima penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), karena dinilai berkontribusi terhadap pendidikan agama dan kemasyarakatan, serta kemajuan Kemenag Kanwil Sumut.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syarifudin pada acara Hari Amal Bhakti dan Tasyakuran Hari Jadi ke-73 Kementerian Agama RI di Medan International Convention Centre, Jalan Gagak Hitam, Medan, Senin (07/01/2019) malam.

Selain kepada Gubsu, penghargaan tersebut juga diberikan kepada para tokoh lintas profesi yang juga berkontribusi pada Kemenag dalam bidang pendidikan, seni, pers, budaya dan lainnya. Diantaranya, Tokoh Masyarakat H. Anif Shah, penyanyi Melayu legendaris Nurainun, Pemimpin Umum Harian Waspada Rayati Safrin, Walikota Medan T. Dzulmi Eldin, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua FKUB Sumut Maratua Simanjuntak, dan Tokoh Agama Kristen JA. Fernandus.

Gubsu Edy Rahmayadi sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepadanya. Gubsu mengatakan akan terus berkontribusi dalam bidang pendidikan agama dan kemasyarakatan tersebut. Apalagi, hal itu selaras dan beriringan dengan menjadikan Sumatera Utara yang bermartabat “Amanah itu akan kita laksanakan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri Agama RI Lukman Hakim Syarifudin juga mengapresiasi Gubsu yang telah berperan dan berkontribusi untuk pengembangan Kementerian Agama dalam memberikan palayanan bidang keagamaan dan kemasyarakatan di Sumut. Tidak hanya gubernur, Lukman juga mengapresiasi peran-peran yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota serta Forkopimda di Sumut. “Terima kasih gubernur yang telah memiliki peran besar,” ujarnya.

Selain itu, Lukman juga mengatakan kepada para ASN di lingkungan Kemenag agar mensyukuri usia 73 tahun yang telah dicapai. Menurutnya, Kementerian Agama yang telah berdiri sejak 1946 itu merupakan warisan peninggalan para pendahulu yang harus dijaga. “Hari Amal Bhakti merupakan ungkapan rasa syukur dari kurang lebih 226 ribu ASN Kemenag se Indonesia yang memiliki komitmen dan dedikasi yang luar biasa,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Sumut Iwan Zulhami mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan inisiasi Kementerian Agama untuk memberikan apresiasi pada tokoh-tokoh yang telah mengabdi pada kemajuan Kementerian Agama maupun kemasyarakatan.

“Ini ungkapan rasa syukur, kami menginisiasi memberikan penghargaan kepada tokoh agama, seni budaya, pendidikan, media yang ikut membangun, membesarkan Kementerian Agama, pendidikan agama, kemasyarakatan, khususnya di Sumatera utara,” kata Iwan.

Acara Hari Amal Bhakti tersebut, juga diisi dengan kegiatan penggalangan dana untuk korban bencana alam yang terjadi di Mandailing Natal (Madina) dan Tapanuli Selatan (Tapsel). Donasi yang terkumpul dari seluruh keluarga besar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Sumut mencapai Rp 100 juta.

Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada Gubsu, agar nantinya dapat diserahkan langsung kepada para korban bencana alam. Gubsu pun mengapresiasi penggalanan dana tersebut. “Terimakasih. Nanti akan segera kita serahkan kepada korban bencana,” ujar Gubsu.

Juga ada peluncuran buku Madrasah Hebat Bermartabat yang disusun oleh komunitas Ngobrol Pendidikan Islam. Selain itu, acara juga diisi oleh pergelaran musik oleh Violis Hendri Lamiri serta Gambus Ahmad Baqi El Suraiya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy, Kepala Dinas Pendidikan Provsu Arsyad Lubis, Kepala BPBD Provsu Riadil Akhir, serta ribuan ASN Kemenag Kanwil Sumut dan kabupaten/kota. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Babinsa Koramil Jenu Turut Wujudkan Lingkungan Aman Melalui Patroli Malam

Babinsa Koramil 0811/15 Jenu Serka Basori saat mengintesifkan kegiatan patroli wilayah malam hari, Senin (07/01/2018) malam.

Kab. TUBAN – (harianbuana.com).
Kondisi Kamtibmas yang aman dan nyaman, menjadi tanggung jawab bersama. Khususnya peran masyarakat sekitar dengan pendampingan TNI–Polri dari unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang rutin melaksanakan patroli khususnya malam hari. Terkait itu, kegiatan patroli malam, menjadi rutinitas yang dilakukan Babinsa jajaran Kodim 0811 Tuban.

Seperti yang dilakukan Babinsa Koramil 0811/15  Jenu Serka Basori dengan mengintesifkan kegiatan patroli wilayah di malam hari. "Setiap malam personel Koramil 0811/15 Jenu melaksanakan kegiatan patroli malam, dengan menyambangi tempat yang dimungkinkan rawan gangguan Kamtibmas", terang Serka Basori, Senin (07/01/2019) malam.

Kegiatan ini, lanjut Serka Basori, merupakan wujud kepedulian Babinsa menjaga keamanan di wilayah teritorialnya, yang dalam hal ini, kususnya wilayah Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Hal ini dilakukan, sekaligus membantu pihak Kepolisian dalam mewujudkan Kamtibmas.

Selain itu, pelaksanaan patroli ini juga bertujuan untuk menggugah semangat warga untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungannya dan memberikan informasi keamanan kepada aparatur keamanan. “Kami berharap juga kepada masyarakat untuk berperan aktif mambantu aparat keamanan", ujar Serka Basori, penuh harap. *(Penrem 082/HB)*

Selengkapnya..

Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto, Ning Ita – Cak Rizal Berharap Raperda Wujudkan Visi Misi Wali Kota

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat berjabat-tangan dengan Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati usai penanda-tanganan Berita Acara Keputusan Bersama DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama, Senin (07/01/2019), di ruang rapat kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO – (harianbuana.com).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto, pada Senin 07 Januari 2019, menggelar sidang paripurna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto.

Dalam rapat paripurna yang di gelar di ruang rapat DPRD Kota Mojokerto ini
beragendakan Penyampaian Laporan Gabungan Komisi DPRD, Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Mojokerto Tahun 2018-2038, Penanda-tanganan Keputusan Bersama DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama. Dan, yang terakhir adalah Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Mojokerto.

Hadir dalam rapat paripurna kali ini Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik serta para anggota DPRD Kota Mojokerto, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Mojokerto Harlistyati, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Halila Rama Purnama, Wakapolresta Mojokerto,  segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, para Camat serta Lurah se Kota Mojokerto.

Dari kiri (depan): Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati dan Ketua DPRD Kota Mojokerto Junaedi Malik saat menyanyikan lagu Indonesia, mengawali digelarnya rapat paripurna DPRD, Senin (07/01/2018), di ruang rapat kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dengan sapa'an "Ning Ita" ini menyampaikan, Raperda yang akan di susun oleh DPRD Kota Mojokerto bersama Wali Kota Mojokerto sebagaimana Peraturan Kemendagri, maka Raperda harus disampaikan kepada Gubernur. "Penyampaian Raperda kepada Gubernur bertujuan agar Raperda tersebut sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak  bertentangan dengan kepentingan umum", jelas Ning Ita.

Lebih lanjut, Ning Ita memaparkan, bahwa setelah dilaksanakan evaluasi dari Gubernur, maka Raperda ini akan disesuaikan dengan hasil evaluasi yang kemudian akan disampaikan kepada DPRD Kota Mojokerto untuk memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD, karena persetujuan Pimpinan DPRD merupakan kelengkapan nomor register kerja dari Gubernur Jatim.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari didampingi Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria saat menanda-tangani Berita Acara Keputusan Bersama DPRD dan Berita Acara Persetujuan Bersama dihadapan Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati serta disaksikan para hadirin, Senin (07/01/2019), di ruang rapat kantor DPRD Kota Mojokerto jalan Gajah Mada No. 145 Kota Mojokerto.

Dipenghujung sambutannya, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengungkapkan, kebijakan di susun dalam Raperda itu dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Mojokerto. Tak lupa, diakhir sambutannya, Ning Ita pun
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran anggota DPRD Kota Mojokerto.

"Kami berharap kebijakan yang kita susun dalam bentuk Raperda dapat kita laksanakan dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di KotaMojokerto untuk mewujudkan visi misi Kota Mojokerto. Serta memberikan manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh", pungkas Ning Ita. *(Na/Kha/Hms/HB)*

Selengkapnya..

Ikuti Kompetisi Penemu Inovasi Dunia SIEI Di China, Muhammad Ja’far Diharapkan Harumkan Nama Sumut

Muhammad Ja’far Hasibuan saat foto bersama Sekdaprovsu Sabrina didampingi Kepala Balitbang Pemprovsu Efendy Pohan dan Kepala BPKA Pemprovsu Agus Tripriyono, usai audensi, Senin (07/01/2019), di ruang kerja Sekdaprov Sumut.

Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengapresiasi dan mendukung Muhammad Ja’far Hasibuan yang menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti Kompetisi Penemu Inovasi Dunia Shanghai International Exhibition of Inventions (SIEI) di Shanghai World Expo Exhibilition Hall, China pada 19–21 April 2019. Diharapkan, Ja’far dapat meraih juara dan mengharumkan nama Indonesia, khususnya Provinsi Sumut.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) Sabrina ketika menerima audiensi Muhammad Ja’far Hasibuan di ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (07/01/2019). "Diharapkan Muhammad Ja’far Hasibuan benar-benar berjuang, sehingga dapat membawa nama harum Sumatera Utara", ujar Sekdaprovsu Sabrina, yang didampingi Kepala Balitbang Pemprovsu Efendy Pohan dan Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu Agus Tripriyono.

Sekdaprovsu mengatakan, kegiatan kompetisi seperti itu merupakan hal yang positif dan bergengsi. Selain berkesempatan bersaing dengan peserta dari berbagai negara di dunia, kompetisi tersebut juga dapat meningkatkan aktivitas, terutama generasi muda, sehingga lahir ilmuwan muda Indonesia asal Sumut. Juga dapat mengurangi berbagai kegiatan negatif bagi generasi muda seperti narkoba.

Sabrina juga berpesan, agar kegiatan tersebut tidak menjadi beban. Kompetisi harus dihadapi dengan dengan hati yang tenang dan fokus. "Hadapilah kompetisi ini dengan hati yang tenang dan fokus, sehingga seluruh kemampuan dan potensi dapat dimaksimalkan untuk meraih juara. Semoga berhasil", ujarnya.

Sebelumnya, Muhammad Ja’far Hasibuan yang juga Duta Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara menuturkan, bahwa dirinya menjadi delegasi Indonesia untuk mengikuti Kompetisi Penemu Inovasi Dunia SIEI di Shanghai China dengan salah satu inovasinya yang berjudul “Use of Terasi as an Alternative Treatment for Skin Diseases for Humans and Animal” setelah berhasil meraih juara umum Santripreneur Award 2018 kategori Boga Olahan Makanan Tingkat Nasional dan dinyatakan lolos oleh Indonesian Innovation and Invention Promotion Association (INNOPA) melalui suratnya bernomor: 1440/NO /SL XXII /2018.

Dikatakannya, Santripreneur Award 2018 merupakan event digelar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bersama Santripreneur Indonesia pada acara Indonesia Syariah Fair 2018, yang dibuka Presiden RI Joko Widodo, pada 27 November 2018 di Kartika Expo Balai Kartini Jakarta.

Pada even tersebut, Ja’far juga berhasil meraih juara 1 Santripreneur Award 2018 kategori boga Tanaman Langka (olahan pangan) lewat Koperasi Bumi Balakka Paluta. "Produksi olahan pangan Balakka adalah berupa aneka makanan hasil inovasi Balakka dan ramuan Balakka yang merupakan tanaman langka di Paluta. Seperti ini", ujar Ja’far sambil memperlihatkan beberapa hasil olahannya.

Pada kesempatan itu, Ja’far juga mengucapkan terimakasih kepada Sekdaprovsu Sabrina yang bersedia meluangkan waktu dan menerima kedatangannya. Serta memohon doa dan dukungan dari Pemprovsu dan seluruh masyarakat Sumut, agar dirinya berhasil mengikuti Kompetisi Penemu Inovasi Dunia SIEI di Shanghai World Expo Exhibilition Hall China, dan berhasil mengharumkan nama Indonesia, khususnya Sumut. "Mohon do'a dan dukungannya dari Pemprovsu dan seluruh masyarakat Sumut", ujar Ja’far. *(Hms/HB)*

Selengkapnya..

Gubsu Edy: Pendidikan Yang Membuat Negara Kita Besar

Gubsu Edy Rahmayadi saat menghadiri Milad ke-68 Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Milad ke-67 UISU, Milad ke-67 Fakultas Hukum UISU, Milad ke-61 FKIP UISU, serta Pengukuhan Guru Besar Profesor Roswita Sitompul SH., MHum., PhD., di Auditorium UISU Lantai III Kampus UISU jalan SM. Raja Teladan Kota Medan, Senin (07/01/2019).

Kota MEDAN – (harianbuana.com).
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Karena itu, pendidikan menjadi salah satu yang prioritas untuk dibenahi, dalam membangun negara yang besar dan maju.

Seperti Jepang, pasca bom Hiroshima dan Nagasaki, berjuang dan bangkit kembali dari keterpurukan dengan mengandalkan sektor pendidikan. Hasilnya, kini Jepang menjadi salah satu negara maju yang diperhitungkan di kancah dunia.

“Kalau kita mau maju, pendidikan yang harus kita benahi seperti negara Jepang. Karena pendidikan lah yang bisa membuat negara kita besar", ujar Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi saat menghadiri Milad ke-68 Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Milad ke-67 UISU, Milad ke-67 Fakultas Hukum UISU, Milad ke-61 FKIP UISU, serta Pengukuhan Guru Besar Profesor Roswita Sitompul SH., MHum., PhD., di Auditorium UISU Lantai III Kampus UISU jalan SM. Raja Teladan Kota Medan, Senin (07/01/2019).

Gubsu mengatakan bahwa dirinya memiliki ikatan emosional yang kuat dengan kampus UISU. Pasalnya, di masa lalu, sebelum memasuki Akademi Militer, Edy pernah berkuliah selama setahun di Fakultas Hukum UISU. Jadi, katanya, dirinya menaruh harapan besar pada UISU agar turut memperbaiki Sumut lewat pendidikan.

"Di sini saya sampaikan selamat kepada Yayasan dan UISU, fakultas, dan pengukuhan guru besar Profesor Roswita Sitompul SH MHum PhD. Semoga semakin banyak lahir inovasi dan semakin banyak kontribusi yang diberikan untuk Sumut yang kita cintai ini", tutur Edy, yang didampingi istrinya Ny Nawal Lubis Edy Rahmayadi selaku alumnus UISU.

Dalam kesempatan itu, Edy juga menyampaikan pujian dan rasa bangganya kepada para mahasiswa. Dikatakannya, sejarah menjadi bukti bahwa mahasiswa miliki peran besar dalam mempertahankan keutuhan negara ini.

"Untuk itu, berikan kebebasan bagi mahasiswa bersuara. Tetapi tentunya dengan cara-cara yang beradab. Karena mereka lah salah satu kelompok yang sangat peduli dengan negara kita ini. Jangan sampai, mahasiswa-mahasiswa penerus bangsa kita memiliki cara pandang yang tertutup dan apatis", ucapnya.

Sepakat dengan Gubsu Edy Rahmayadi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumut Prof Dr Dian Armanto mengatakan bahwa pendidikan miliki peran besar memajukan negara melalui peningkatan kualitas SDM.

"Bapak Gubernur, saat ini kita punya 269 Perguruan Tinggi Swasta di Sumut. Namun demikian, ada beberapa kabupaten/kota kita yang belum miliki Perguruan Tinggi yakni di Dairi, Sergai, Batubara, dan Langkat, tetapi hanya bidang agama dan kesehatan. Mungkin jika ditambah PTS di Sumut, tentunya bisa menampung lebih banyak SDM untuk berkuliah", ujar Dian.

Sementara itu, Rektor UISU Prof Dr Mhd Asaad MSi menuturkan bahwa UISU memiliki visi untuk menjadikan UISU sebagai universitas berbasis riset pada tahun 2042 dan menjadi perguruan tinggi unggul bertaraf internasional pada tahun 2026.

"Kita yakin semua ini bisa terwujud. Apalagi dengan bertambahnya guru besar kita. Perlu diketahui bahwasanya dari 42 guru besar di Sumut, UISU menyumbang sebanyak 11 guru besar", katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Dr Drs Arsyad MM, mahasiswa dan para alumni UISU, keluarga pendiri UISU, dan civitas akademik di lingkungan UISU. *(Hms/HB*

Selengkapnya..