Halal Bi-halal Diaula Kantor PCNU Kab. Mojokerto, Gus Ipul Minta Kualitas Guru Madrasah Ditingkatkan

     

Wagub Jatim Syaifulloh Yusuf saat menyampaikan sambutan dalam acara Halal Bi-halal dan Seminar Ideologisasi, Minggu (31/07/2016), di aula kantor PCNU Kab. Mojokerto.

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Tekad untuk memajukan dunia pendidikan dilingkup Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdatul Ulama (NU) bukan perkara mudah. Selain masih banyaknya persoalan infrastruktur dan kesejahteraan guru madrasah, saat ini dunia pendidikan dihadapkan pada pesatnya kemajuan IT dan pengaruh penyalah-gunaan Narkoba dikalangan pelajar.

Namun demikian, Wakil Gubernur Jatim Syaifullah Yusuf optimis, bahwa LP Ma'arih NU dapat menyajikan pendidikan secara baik ditengah kuatnya arus pengaruh kemajuan IT dan penyalah-gunaan Narkoba tersebut. "Saya yakin, Ma'arif NU bisa menghadirkan pendidikan yang baik di tengah isu-isu itu", ujar Wagub Jatim Syaifullah Yusuf yang juga akrab dengan sapaan gus Ipul, dalam acara halal bi-halal dan seminar ideologisasi diaula kantor PCNU Kabupaten Mojokerto, Minggu (31/07/2016). 

Gus Ipul ini menilai, masa depan Ormas NU, salah-satunya juga berada ditangan LP Ma'arif. Menurutnya, unggul atau tidaknya bibit-bibit calon pemimpin NU di masa depan, ditentukan oleh sistem pendidikan di LP Ma'arif NU saat ini. "Meski pengurus NU hebat, tapi kalau sekolahnya tidak hebat, maka masa depan NU akan hancur", tandasnya.

Terkait hal itu, Gus Ipul meminta kepada LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto agar lebih mendahulukan meningkatkan kualitas guru madrasah. "Guru-guru harus S1 semua. Saya minta, Yayasan menganggarkan agar guru-guru punya kesempatan untuk menambah ilmu, dengan sekolah lagi. Kalau lulusan S1 sudah ada standar gajinya", cetus Wagub Jatim Syaifullah Yusuh serasa meminta pada Yayasan.

Maka, apapun yang akan diupayakan untuk perbaikan ataupun pingkatan kualitas guru LP Ma'arif NU, Gus Ipul akan menyambutnya dengan baik, termasuk usaha menghidupkan kembali Koperasi At Taawun. Yang mana, saat ini Pengurus Cabang (PC) LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto memang sedang menghidupkan kembali Koperasi At Taawun.

             

Sebagaimana diketahui, fasilitas simpan usaha pada koperasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para guru di LP Ma'rif NU Kabupaten Mojokerto. Hingga saat ini, rata-rata tingkat kesejahteraan guru madrasah LP Ma'arf NU Kabupaten Mojokerto memang masih menjadi ganjalan bagi LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto dalam upayanya memajukan pelayanan pendidikan.

Dalam acara halal bi-halal dan seminar ideologisasi di aula kantor PCNU Kabupaten Mojokerto yang sekaligus diadakan launching Koperasi At Taawun yang dihadiri Wagub Syaifullah Yusuf, hadir pula Wakil Sekjen PBNU Suwandi Pranoto yang juga merupakan salah-satu nara-sumber dalam seminar tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto Lukman Sugiarto Wijaya menyatakan, bahwa dihidupkannya kembali koperasi At Taawun diharapkan bisa menopang seluruh kegiatan PC LP Ma'arif NU Kabupaten Mojojerto. "Kita hidupkan kembali koperasi LP Ma'arif NU At Taawun. Kalau koperasi jalan, bisa menopang seluruh kegiatan di LP Ma'arif", kata Ketua PC LP Ma'arif NU Kabupaten Mojokerto Lukman Sugiarto Wijaya.

Pria yang akrab disapa Gus Lukman inipun menjelaskan, bahwa saat ini di Kabupaten Mojokerto, LP Ma'arif NU menaungi 347 lembaga pendidikan yang terdiri dari 179 Madrasah Ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar), 73 Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP), 43 SMP, 27 Madrasah Aliyah (setingkat SMA), 15 SMA dan 10 SMK. Hanya saja, 10 persen dari lembaga pendidikan yang ada, kondisinya memprihatinkan lantaran belum mempunyai fasilitas perpustakaan dan laboratorium. Dan masih ditambah lagi, 60 persen sekolah yang ada, saat ini membutuhkan perbaikan gedung sekolah.

Menurut gus Lukman, pihaknya berupaya terus menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag agar mendapatkan bantuan dana rehab ataupun dana pembangunan sekolah. "Kami terus menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag Kabupaten Mojokerto. Kami memacu sekolah dalam pengusulan dana rehab atau pembangunan, sampai 2016 semoga bisa tertangani dengan baik", jelas gus Lukman.

Selain itu, persoalan yang dihadapi LP Ma'arif NU, lanjut gus Lukman, juga terkait kesejahteraan guru madrasah. Dari 4.337 guru madrasah yang ada, mayoritas penghasilannya masih jauh dibawah Upah Minimun Kabupaten (UMK). Sementara disisi lainnya, peningkatan kualitas SDM guru perlu ditingkatkan, baik dengan pelatihan maupun meningkatkan pendidikan guru hingga Strata Satu (S-1).

Menurutnya, dengan adanya Koperasi At Taawun ini, diharapkan bisa untuk membiayai peningkatan kualitas SDM guru madrasah. Yang mana, dengan menjadi anggota koperasi, para pendidik mulai tingkat MI hingga MA berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan melalui SHU. "Keuangan tak bisa sepenuhnya menggantungkan kepada Pemerintah. Sekolah bisa melakukan order kebutuhannya ke koperasi. Keuntungannya, nanti kami kembalikan ke siswa, guru dan pengurus" pungkasnya.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Serapan Anggaran Rendah, Dewan Sarankan Utamakan Skala Prioritas

        

Edwin Endra Praja, politisi partai Gerindra yang duduk sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
DPRD Kota Mojokerto berempati terhadap loyonya kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto akhir-akhir ini. Terkait itu, Komisi II lembaga legislatif setempat menyarankan agar eksekutif menerapkan skala prioritas pembangunan. "Sisi pembangunan Pemkot yang lemah, bisa disiasati dengan menerapkan skala prioritas. Sehingga, rendahnya serapan anggaran dengan cepat terasi sebelum tutup tahun", saran anggota Komisi II, Yunus Suprayitno, Minggu (31/07/2016).

Mantan ketua Dewan ini mengungkapkan, sebenarnya tidak ada alasan bagi Pemda untuk beralibi apapun atas lemahnya kerja pemerintahan. Namun, lanjut ia, ia tidak ingin masyarakat menjadi korban atas lemahnya serapan anggaran. "Jika ada skala prioritas mana-mana yang akan dibangun, maka rakyat akan lebih dapat merasakan faedahnya", pungkasnya.

Anggota DPRD lainnyapun sempat dibuat gemas atas kinerja lembaga eksekutif Kota Mojokerto. Bahkan, Edwin Endra Praja pun tampak kaget begitu mengetahui rapor kerja dari mitra kerjanya pada triwulan II  yang menunjukkan angka merah. "Ini sangat parah, serapan PU baru 13 persen...!? Secara umum saja, juga sangat jauh dibawah target", cetus Edwin Endra Praja, politisi Gerindra yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto.

Selaku partner, Edwin mengaku merasa prihatin dengan menurunnya etos kerja Pemkot Mojokerto. "Kami prihatin. Kejadian ini, mengulang kasus yang sama ditahun 2015 lalu. Dan faktanya, kami belum menemukan obyek pembangunan satupun kecuali Rejoto dan GMSC", sesalnya.

Meski ada beberapa SKPD yang dapat melampaui target kinerjanya, namun secara umum serapan APBD TA 2016 sampai 30 Juni 2016 baru mencapai 36,16 persen dari nilai Rp 1.007.722.667.300,_. Seperti halnya Balitbang (65,53 persen), Dispenduk (62,92 persen),  Kecamatan Prajurit Kulon (62,29 persen) dan Kecamatan  Magersari (60,40 persen), Pol PP dan BKBPP (55 persen).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, target serapan anggaran sejumlah SKPD di Kota Mojokerto lagi-lagi meleset. Yang mana, hingga akhir triwulan ke-dua tahun anggaran 2016 (tanggal 30 Juni lalu), pengeluaran belanja Pemkot Mojokerto baru tercatat 36,16 persen saja. Padahal, target belanja daerah Pemda setempat sampai akhir triwulan ke-dua seharusnya 55 persen dari nilai total APBD Kota Mojokerto TA 2016 Rp. 1.007.722.667.300,_ (satu triliun. tujuh miliar. tujuh ratus dua puluh dua juta. enam ratus enam puluh tujuh ribu. tiga ratus,- rupiah)

Sebagaimana katakan oleh Kabag Pembangunan Setdakot Mojokerto, Agoes Heri Santoso, bahwa Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menempati peringkat paling buncit pada daftar rekapitulasi belanja daerah. "Serapan anggaran SKPD secara umum mencapai 36,16 persen. Khusus DPU sejumlah 13,49 persen. Tertinggi ditempati Balitbang yakni sebanyak 65,53 persen", ujar Agoes Heri Santoso, Rabu (20/07/2016) yang lalu.

Dikonfirmasi terpisah, Sekdakot Mojokerto Agoes Nirbito Moenasi Wasono mengaku belum bisa mengungkapkan kendala penyerapan anggaran. Pasalnya, menunggu hari Senin (25/07/2016) depan, setelah mengumpulkan para Kepala SKPD. "Baru Senin nanti kita kumpulkan para kepala SKPD. Kita tanya persoalannya apa, kendalanya dimana dan kita cari bersama-sama solusinya", akunya.

Sekdakot Agus Nirbito pun mengaku, bahwa tidak bisa meraba-raba secara detail yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran untuk yang kesekian kalinya tersebut. Hanya saja, Sekdakot mengakui, jika sejumlah SKPD mengalami persoalan penyerapan anggaran. "Nanti saja, kita lihat dulu apa akar permasalahannya. Seperti PU itu, nanti kita lihat apa permasalahannya. Tapi biasanya terkait dengan termin", pungkasnya.

Hanya saja, ditunggu hingga lepas jauh dari 'Senin' yang konon akan diadakan rapat untuk mencari akar permasalahan dan merumuskan solusi dalam mencairkan kebekuan persoalan, Sekdakot Mojokerto Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono tak kunjung memberikan keterangan.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Mensos RI Resmikan e-Warung KUBE Di Kota Mojokerto

 

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat meninjau e-Warung KUBE di Kel. Blooto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Jum'at (29/07/2016).

 

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Warga Kota Mojokerto yang menjadi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial  Republik Indonesia (Kemensos RI) tahun kini tidak lagi menerima bantuan sosial (Bansos) dalam bentuk uang tunai, melainkan semacam kartu ATM yang dusebut Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS).

Perubahan Bansos PKH dari tunai menjadi non-tunai ini ditandai dengan peluncuran e-Warung Koperasi Usaha Bersama Elektronik (KUBE) dan KMIS oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jum'at (29/07/2016). "Kalau sebelumnya penyaluran dana bantuan program PKH diterimakan secara tunai, sekarang  cash-less, karena menggunakan kartu elektronik KMIS", cetus Mensos RI Khofifah Indar Parawansa.

Sebagaimana yang dinyatakan Khofifah Indar Parawansa dilokasi peresmian KUBE, bahwa program Bansos non-tunai tersebut merupakan kombinasi dengan e-warung, sehingga warga penerima bantuan bisa membeli keperluan tanpa menggunakan dana tunai, melainkan menggunakan kartu KMIS. Yang mana, warung dengan model transaksi non-tunai ini bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia (BNI). Sedangkan komoditas barang kebutuhannya, disediakam oleh Bulog.

Disampaikannya juga, bahwa diluncurkannya e-Warung tersebut diantaranya untuk menekan angka inflasi sehingga harga barang kebutuhan pokok tidak melejit. Selain itu, e-warung ini diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan melalui usaha bersama (KUBE). Yang mana, untuk saat ini, KMIS bisa digunakan untuk berbelanja 4 (empat) komoditi di Bulog yang merupakan mitra Kemensos RI. Sedangkan 4 macam barang komidi dimaksud yakni beras, gula, minyak goreng dan tepung terigu. "Kita juga  menjajaki kemungkinan pembelian gas elpiji dengan KMIS", imbuhnya.

Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, e-Warung KUBE ini merupakan efisiensi dari Bansos yang diberikan Kemensos pada warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Beras Sejahtera (Rastra). "Dengan menetapkan sasaran pada PKH dan rastra, maka pemilik Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera bisa memilih beras yang disukai dan berkualitas. Selama ini, penerima Rastra seperti di Sulsel dan Riau masih dijumpai ada beras yang berkerikil dan berkutu," jelasnya kepada wartawan, usai meresmikan e-Warung KUBE.

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa pun menegaskan, jika Bansos non-tunai ini juga merupakan bagian dari upaya dalam meminimalisir munculnya potongan bantuan dibanding dengan jika dibayarkan secara tunai. “Kalau melalui mekanisme transfer lebih efektif dan indikasi adanya pemotongan itu bisa teratasi", tegas Khofifah.

Mensos menambahkan, bahwa penerapan e-Warung KUBE ini telah menggandeng 4 (empat) bank BUMN. Yakni BNI, BTN, Mandiri dan BRI. Yang mana, untuk pengembagan e-Warung KUBE di Jatim, Kemensos bekerjasama dengan BNI dan BTN. Sedangkan untuk beberapa daerah lain akan digarap bank Mandiri dan BRI. Yang pasti, untuk pengembangan e-Warung KUBE tahun ini, ditargetkan 300 e-Warung KUBE se-Indonesia dan pada tahun depan sebanyak 3000 buah. "Kami berharap, dengan adanya e-Warung KUBE ini, harga sembako dan layanan bisa lebih mudah diakses", tambahnya.

Mensos RI Khofifah Indar Parawansa saat peresmian e-Warung KUBE di Kel. Blooto Kec. Prajurit Kulon Kota Mojokerto, Jum'at (29/07/2016).

Menanggapi adanya program PKH dari tunai menjadi non-tunai yang ditandai dengan peluncuran e-Warung Koperasi Usaha Bersama Elektronik (KUBE) dan KMIS tersebut, Wakil Direktur Utama Bank Nasional Indonesia (BNI) Suprajarto mengatakan, bahwa Bansos nantinya akan diterima dalam 1 (satu) kartu yang bisa dibelanjakan dan juga bisa ditabung oleh penerima bantuan. "Jadi semua kebutuhan bisa terintegrasi dalam satu kartu", katanya.

Menurut Suprajarto, e-Warung KUBE dapat dikembangkan sebagai Agen BNI 46 (Branchless Banking) agar memperoleh manfaat atau nilai tambah sebagai Agen BNI 46. Tambahan layanan pada e-Warung KUBE ini juga dapat memperluas usaha yang terkait dengan berbagai sarana pembayaran, seperti listrik, telepon, hingga pulsa. "Pembentukan Agen BNI 46 adalah salah satu bagian dari dukungan BNI terhadap program peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)", terang Suprajarto

Lebih jauh, Suprajarto menjelaskan, bahwa BNI telah menyiapkan sistem penyaluran bantuan yang terintegrasi dengan menggunakan sarana IT. Dengan dukungan sistem BNI itu, bantuan sosial yang diterima masyarakat yang berhak menerima akan diperlakukan sebagai bantuan non-tunai. "Saldonya akan menjadi Tabungan di BNI. Dan, Kartu Masyarakat Indonesia Sejahtera pun juga dapat difungsikan sebagai kartu debit yang dapat bertransaksi di ATM", jelasnya.

Manfaat adanya penyaluran bantuan sosial melalui BNI. Pertama, bantuan dapat disalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Kedua, terdapat dukungan lebih dari 1.800 kantor cabang BNI dan 11.000 Agen BNI Pandai di seluruh Indonesia yang akan melayani para penerima bantuan. "Selain itu, semua jenis bantuan sosial dapat dilayani melalui satu kartu saja", tandasnya.

Dalam rangkain acara peluncuran e-Warung KUBE tersebut, Mensos RI Khofifah Indar Parawansa didampingi Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dengan mengajak salah seorang warga sasaran PKH mengaktifkan KMIS sekaligus membelanjakannya disalah-satu e-warung KUBE.

Disela mendapingi Mensos RI Khofifah Indar Parawansa, saat dimintai tanggapannya atas program tersebut, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa e-warung yang merupakan hasil inovasi Mensos Khofifah Indar Parawansa dalam upaya mengatasi masalah sosial diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Mojokerto yang mencapai 6,3 persen dari total jumlah penduduk Kota Mojokerto. "Dari 124 ribu jiwa jumlah penduduk Kota Mojokerto, yang terkategori miskin 6,3 persen. Sedangkan warga sasaran PKH lebih dari 800 KK. Tentunya e-warung dan KUBE kita harapkan mampu menekan angka kemiskinan di Kota Mojokerto", tutur Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.

Sebagaimana diketahui, warung Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digagas Kementerian Sosial RI ini terus tumbuh diberbagai Daerah diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Jawa Timur, seperti halnya yang baru saja diresmikan di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Sebelumnya, juga telah diresmikan e-Warung KUBE di-tiga lokasi diwilayah Jatim. Yakni di Kepanjen, di Kota Malang dan di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dengan demikian, maka pemilik Kartu Indonesia Sejahtera bisa mengkonversi beras, gula, minyak goreng dan tepung yang dibutuhkanbya. Yang mana, harga sembako yang ada di e-Warung KUBE dipastikan lebih murah dari harga dipasaran, karena langsung didistribusi oleh Bulog dan BNI. 
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Kebijakan Wali Kota Mojokerto Sangat Diapresiasi Tim Penilai WTN 2016

 

Wali Kota Mojokerto saat menyampaikan cinderamata kepada tim penilai WTN 2016, Jum'at (29/07/2016), diruang Nusantara Pemkot Mojokerto.
 

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Pemaparan hasil penilaian tahap 2 dan 3 Wahana Tata Nugraha (WTN) 2016 terhadap Kota Mojokerto, Jum'at (29/07/2016), disampaikan secara langsung oleh Ketua Tim penilai WTN 2016 Marwanto Heru Santoso yang juga menjabat sebagai Kasubdit Pengendalian Keselamatan Direktorat Pembinaan Keselamatan Dirjen Perhubungan Darat RI, diruang Nusantara Pemkot Mojokerto.

Hadir dalam pemaparan tersebut, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Kapolresta Mojokerto AKBP Nyoman Budiarja, Anggota DPRD Kota Mojokerto, Kepala Dishubkominfo Kota Mojokerto bersama beberapa stafnya, segenap Kepala SKPD Kota Mojokerto serta Camat dan Lurah se-Kota Mojokerto.

Dalam Pemaparannya, Heru Santoso memaparkan, bahwa penilaian WTN 2016 terdiri dari 3 (tiga) tahap penilaian. Tahap ke-1 (pertama), penilaian dibidang administrasi yang dilakukan oleh tim penilai provinsi, yang meliputi penilaian perencanaan tata lalu lintas dan jalan, pendanaan, kelembagaan dan perundang-undangan, SDM, angkutan, prasarana, lalu lintas dan lingkungan. Sedangkan penilaian tahap 2 dan 3, dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari akademisi, tim penilai WTN 2016 Provinsi dan tim penilai WTN 2016 dari pusat.

Sebagaimana yang dipaparkan Heru Santoso, bahwa penilaian tahap 2 dan 3 di Kota Mojokerto terkait bidang teknis, operasional dan komitmen Kepala Daerah dibidang sarana, prasarana, manajemen lalu lintas dan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir. "Jadi, penilaian WTN 2016 telah kita lakukan dalam beberapa hari terakhir. Komitmen Kepala Daerah atau political will merupakan penilaian kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah atau yang  dalam hal ini Wali Kota dalam pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan", papar Heru.

Menurut Heru Santoso, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus telah membuat kebijakan yang sangat bagus. Salah-satunya, kebijakan angkutan sekolah gratis. Menurutnya juga, kebijakan sekolah gratis tersebut adalah merupakan terobosan kebijakan Wali Kota yang sangat diapresiasi oleh tim penilai. “Program angkutan sekolah gratis yang menggunakan angkutan umum eksisting dapat menjadi percontohan bagi Kota dan Kabupaten lainnya di Indonesia”, tandasnya.

Selain sangat mengapresiasi kebijakan 'Angkutan Sekolah Gratis', Ketua Tim penilai WTN 2016 pun sangat mengapresiasi atas kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana jalan, kelengkapan sarana angkutan umum dalam trayek, ruas badan jalan yang tertata dengan baik, trotoar atau fasilitas pejalan kaki, marka jalan, adanya CCTV persimpangan jalan atau ATCS yang terintegrasi, pengujian kendaraan bermotor dan terminal angkutan umum yang tertata dengan baik.

Sementara itu, terkait diluncurkannya kebijakan 'Angkutan Sekolah Gratis' tersebut, dalam sambutannya, Wali Kota Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa latar belakang diluncurkannya kebijakan tersebut karena dorongan keinginan untuk menekan angka korban kecelakaan yang menimpa pada pelajar. "Saya membuat kebijakan ini sebenarnya sederhana saja. Karena saya melihat angka kecelakaan paling banyak ada pada usia pelajar. Jadi, kita tidak ingin generasi pelajar kita menjadi korban kecelakaan lalu lintas", tutur Wali Kota Mojokerto.

Lebih jauh, Wali Kota Mojokerto menguraikan, bahwa selain tersebut diatas, diluncurkannya kebijakan 'Angkutan Sekolah Gratis' juga atas dasar tibgginya angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak usia pelajar. "Usia mereka belum bisa memenuhi syarat untuk memiliki SIM (red. Surat Ijin Mengemudi), tetapi mengendarai motor saat kesekolah. Atas dasar itulah, kita sebagai pembuat kabijakan tidak bisa tinggal diam. Dengan adanya 'Angkutan Sekolah Gratis' ini, juga untuk menegakkan disiplin berlalu-lintas di kalangan pelajar", urai Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Tak Laku Dilelang, 22 Mobdin Pemkot Mojokerto Ditaksir Ulang

 

Tim Lelang  PKNL tengah mengecek-ulang mobil tua yang memadati halaman Pemkot Mojokerto dalam kondisi kian buruk dan tak terawat, Kamis (28/07/2016).

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKNL) Jatim kembali memeriksa kondisi 22 mobil dinas (Mobdin) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yang bakal dilakukan penghapusan. Dilakukannya pemeriksaan ulang tersebut diduga terkait tingginya nominal kendaraan operasional Satker (Satuan Kerja) yang gagal dilelang tahun 2015 silam.

Tingginya standar harga satuan yang dipatok oleh tim appresial terhadap 22 Mobdin keluaran pabrik tahun 2001 saat itu, diduga kuat yang menjadi penyebab dari 'gagal lelang' atas 22 Mobdin tersebut, sehingga sama-sekali tidak diminati oleh pemakai.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakot (Sekretariat Daerah Kota) Mojokerto Tjatur Susanto mengatakan, bahwa ke-22 Mobdin tersebut ditaksir ulang PKNL Jatim karena nilai penyusutannya berkurang. "Kendaraan itu ditaksir ulang karena nilai penyusutannya kembali berkurang. Standar harga yang dipatok tahun 2015 lalu, kalau tahun, ini tentu turun lagi", kata Kabag Umum Setdakot Mojokerto, Tjatur Susanto, Kamis (28/07/2016) siang.

Tjatur pun tidak mengelak, ketika disebut jika gagalnya lelang disebabkan tingginya harga mobil yang dipatok. "Memang saya kira terlampau tinggi. Sehingga pengaruhnya ada", ujar Kabag Umum Setdakot Mojokerto Tjatur Susanto.

Namun demikian, ia mengelak ketika dikatakan peninjauan ulang itu atas permintaan Satkernya. Sebab, kata Tjatur, pihaknya tidak pernah mengajukan permohonan tersebut. "Itu bukan dari kami, coba ditanyakan DPPKA. Karena penghapusan itu kewenangan DPPKA", tepisnya.

Sebelumnya, berlarut-larutnya lelang 22 Mobdin milik Pemkot Mojokerto ini hingga membuat pihak anggota Dewan  setempat menawarkan opsi lain. Bahkan, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo menyarankan agar tim penghapusan aset bergerak tahun 2000-2001 itu mendatangi kantor Lelang untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas harga mobil yang telah ditetapkan.

"Kondisi mobil di pelataran Balai Kota itu tidak semakin bagus karena tidak segera laku. Kalau dianggap terlalu mahal dibandingkan dengan harga tahun yang sama dipasaran, Bagian Umum bisa meminta peninjauan kembali atas harga yang telah ditetapkan appresial Balai Lelang", ujar Purnomo.

Politisi Banteng ini menilai, bahwa nilai mobil jenis Toyota Kijang dan Isuzu Panther yang diputuskan terlalu mahal.
"Idealnya, harga yang ditawarkan 35 persen dibawah harga pasar, mengingat kondisi mobil yang relatif kurang terawat. Kalau harga Panther tahun 2001 dipasaran sekitar Rp. 75 juta, paling tidak ya Rp 35 juta lah...", cetus Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo.

Menurut purnomo, daripada membeli mobil yang masih harus dilakukan penegacatan, mengganti velg dan ban, dan masih harus dikenai biaya balik-nama, lebih baik membeli mobil yang langsung siap lakai. Itupun, masih ditambah dengan usia mobil yang rata-rata sudah diatas 15 tahun semua. "Daripada beli mobil yang masih harus ngecat dan mengganti aksesoris seperti ban dan velg, belum lagi harus balik nama, ya mending beli dipenjual yang bisa langsung pakai", tandasnya.

Selain meminta dilakukan peninjauan kembali, Purnomo juga menawarkan pilihan lain. Yakni, ditawarkan langsung kepada publik. "Kalau pemakai tidak mau, silahkan ditawarkan ke publik. Barang kali ada yang berminat, biar kondisinya gak tambah buruk saja", pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah pejabat dilingkup Pemkot Mojokerto bisa memiliki mobil murah, menyusul keluarnya Perwali yang menyetujui lelang atas 22 unit mobil dinas.  Dari lelang 22 unit mobil buatan tahun 2000-2001 ini, Negara akan mendapat pemasukan sekitar Rp. 990 juta. Nominal ini, merupakan perhitungan dari penjualan 22 unit Mobdin yang didominasi merk Isuzu Panther dan Toyota Kijang, dengan estimasi harga per-unit Rp. 45 juta.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setdakot Mojokerto Puji Hardjono membenarkan atas telah ditekennya regulasi lelang ini.
Mengacu Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolahan Barang Milik Daerah, lelang dengan harga satuan dibawah nominal yang ditentukan Badan Lelang bisa dilakukan daerah.

"Hasil Taksir Appresial (juru taksir) menyatakan, lelang bisa dilakukan oleh daerah. Dengan amanat Undang Undang ini, pemegang terakhir dan pejabat terakhir yang mau pensiun dan 10 tahun belum pernah dapat, mendapat prioritas mobil ini. Yang mana, untuk menghindari kebocoran, maka dasar Apressial itu yang dijadikan acuan", pungkasnya.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Bupati Dan Wabup Mojokerto Sambut Tim Penilai WTN 2016

 

Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa saat menyampaikan sambutan dan memamaprkan kesiapan materi penilaian WTN 2016, Kamis (28/07/2016), diruang SBK.
 

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Kedatangan rombongan tim penilai penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2016 ke Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Mojokerto, Kamis (28/07/2016), diterima dan disambut secara langsung oleh Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa dengan didampingi Wabup Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto beserta segenap jajaran Kepala Satuan Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Mojokerto, diruang rapat Satya Bina Karya (SBK) milik Pemkab Mojokerto.

Selain Bupati Mustofa Kamal Pasa dan Wabup Pungkasiadi, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Mojokerto Herry Suwito beserta segenap jajarannya Kapala SKPD terkait, tampak hadir pula dalam acara ini Pimpinan DPRD Kabupaten Mojokerto Ismail Pribadi,  juga unsur Forkopimda Mojokerto.

Dalam pemaparan terkait penilaian tahap II dan tahap III atas penghargaan WTN 2016, Bupati Mojokerto menguraikan jika kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Mojokerto, terus mengalami peningkatan cukup prima. Namun menurutnya masih ada tambahan sarana pendukung yang harus diperbanyak, yakni rambu-rambu atau penunjuk arah. Diterangkannya pula, sebagai salah satu aspek penilaian WTN, keberadaan rambu-rambu lalu lintas memang menjadi poin yang tidak dipisahkan.

"Dalam kurun waktu lima tahun ini, infrastruktur jalan terus kita tingkatkan dan lebarkan. Sampai pada saat ini telah terbangun akses jalan poros beton sepanjang kurang lebih 1.086 km. Kondisi jalan yang sudah bagus tentunya harus didukung rambu-rambu atau penunjuk arah. Kalau memungkinkan bisa tembus ke desa bahkan dusun-dusun, jumlahnya harus ditingkatkan. Saya kira ini harus menjadi atensi kita semua, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto saya minta kita segera mencari solusinya", papar Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.

Sementara itu, dalam paparan awal, Ketua Tim Penilai Nasional WTN 2016 Marwanto Heru Santoso menyatakan, bahwa WTN merupakan sebuah penghargaan yang diberikan kepada Provinsi, Kabupaten ataupun Kota yang dinilai mampu menata transportasi publik beserta penunjangnya dengan baik. Dirinya juga menjabarkan tahapan apa saja yang harus dilalui dan dipenuhi sebagai syarat utama penilaian. 

"Penilaian WTN tahun 2016 ini meliputi tiga tahap. Tahap petama, penilaian administrasi (perencanaan, pendanaan, kelembagaan, SDM, angkutan, prasarana, lalu lintas dan lingkungan). Tahap ke-dua, meliputi aspek teknis dan operasional, dan tahap III yakni komitmen (political will) Kepala Daerah dalam upaya pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan diwilayah kerja. Sedangkan materi penilaian lapangan antara lain sarana angkutan umum, prasarana, lalu lintas, disiplin, SDM, pelayanan kepada masyarakat dan lain-lain", papar Heru.

Disampaikannya juga, dengan dibantu oleh Tim Penilai Provinsi yang diketuai oleh Peri Sadjarwo, Marwanto Heru Santoso bersama seluruh tim penilai telah melaksanakan tugas ini kira-kira pada Mei yang lalu. "Kita sudah memulai penilaian kira-kira awal Mei. Kabupaten Mojokerto sudah termasuk baik. Diantaranya kedisiplinan lalu lintas pejalan kaki maupun bermotor, simpang apill, penerangan jalan umum, rambu, marka jalan, parkir on the street, zebra cross, dan juga sarana angkutan umum dalam trayek. Terminal Mojosari Tipe B juga kami nilai sudah baik, sudah lengkap dengan pos kesehatan dan bersih dari PKL. Kedisiplinan pengemudi angkot masih kurang, dimana banyak yang belum mematuhi penggunaan sabuk pengaman", pungkasnya.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Tertimpa Kertas 1,2 Ton, Karyawan PT. MSE Meninggal Dunia

 

Karyawan korban kecelakaan kerja di pabrik kertas PT. MSE, Kamis (28/07/2016).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Diduga akibat kecelakaan kerja, Soni Perngadi (42) karyawan pabrik kertas PT. Mega Surya Eratama (MSE) jalan Raya Jasem Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, yang sehari-harinya bekerja dibagian operator forklif, Kamis (28/07/2016) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dengan kondisi tubuh bagian kepala pecah dan kaki patah, setelah tertimpa kertas pres seberat 1,2 ton. Diduga pula, tumpukan kertas yang ditata terlalu tinggi itu ambruk lalu menimpa tubuh korban.

Sebagaimana yang yang dikatakan oleh Edi supervisor dari PT. MSE, bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia sekitar pukul 08.30 WIB. Yang mana, saat rekan kerja korban, Agus Sugiarto hendak memindahkan tumpukan kertas yang menjadi bahan baku, ke mesin penggilingan, Agus justru menemukan tubuh Soni warga Lingkungan Miji Baru I, Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto itu berada dibawah tumpukan kertas afalan yang berserakan telah berserakan dalam posisi tubuh tertelungkup dengan kondisi kepala pecah dan kedua kakinya patah. "Korban tertimpa kertas afalan yang dipres seberat 1,2 ton. Kejadiannya seperti apa, saya kurang tahu", kata Edi kepada wartawan dikamar jenazah RS Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek Kabupaten Pasuruan.

Menurut Edi, sebelumnya, Soni adalah karyawan pabrik kertas PT. MSE dibagian afalan yang sehari-harinya mengoperasikan forklif. Saat jazad korban  ditemukan, dilokasi kecelakaan dipenuhi tumpukan kertas bekas yang dipres dengan ketinggian mencapai 10 meter. Setiap pres kertas bekas itu beratnya mencapai 1,2 ton.

Hanya saja, ketika disentuh tentang standard keamanan kerja dipabrik kertas tersebut, supervisor PT. MSE ini enggan menjawabnya. "Soal safety, saya no comment. Silakan tanyakan kepenyidik saja", kelitnya.

Sementara itu, Kapolsek Ngoro Kompol Khoirul Anam menjelaskan, pihaknya baru memintai keterangan dua orang saksi, yakni karyawan pabrik yang pertama kali menemukan jasad korban. Yang mana, pemeriksaan itu dilakukan untuk mengungkap misteri Kematian Soni. "Untuk sementara, saksi hanya mengetahui korban sudah tewas. Saat itu, saksi sedang memindahkan tumpukan kertas. Posisi korban tertelungkup tertimpa tumpukan kertas", terangnya.

Kapolsek Ngoro menambahkan, selain memeriksa para saksi, pihaknya juga melakukan olah TKP. Sementara jasad korban dievakusi ke RS. Bhayangkara Pusdik Brimob Watukosek Kabupaten Pasuruan untuk diautopsi. "Untuk penyebab kecelakaan kerja ini, apakah ada kelalaian dari pihak perusahaan dalam menata barang, masih kami selidiki. Yang jelas, nanti pihak perusahaan akan kami periksa", tegas Kompol Khoirul Anam.

Ditandaskannya pula, jika terbukti kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh kelalaian dari PT. MSE, pihaknya berjanji tak akan tebang pilih. "Kalau ada kelalaian, perusahaan akan kami proses hukum", tandas Kapolsek Ngoro Kompol Khoirul Anam.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno Hadiri Munas APEKSI Ke-V Di Kota Jambi

               

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno saat mengikuti Munas APEKSI ke-V, Rabu (27/07/2016) di Gelora Kota Baru, gedung Abadi Convention Center, Kota Jambi.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Musyawarah Nasional (Munas) APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) ke-V digelar hari ini, Rabu (27/07/2016), di gedung Abadi Convention Center, Kota Jambi Provinsi Jambi. Begitu tiba dilokasi perhelatan Munas APEKSI ke-V tersebut, sebanyak 98 Wali Kota se Indonesia juga Gubernur Jambi Zumi Zola langsung disambut dengan tarian tradisional Kota Jambi.

Munas APEKSI ke-V dengan tema "Strategi Pelaksanaan Otonomi Pasca UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah" yang diikuti oleh 98 Pemerintah Kota (Pemkot) se Indonesia ini akan berlangsung hingga Jumat (29/07/2016).

Atas nama Pemkot Mojokerto, Wawali Suyitno didampingi sang istri Ninis Suyitno, Sekdakot Mas Agoes Nirbito Moenasi Wasono dan serombongan jajaran Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Mojokerto, hadir dalam Munas APEKSI ke-V di Kota Jambi tersebut.

Pembukaan Munas APEKSI ke-V dibuka oleh Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono dengan disampingi oleh Gubernur Jambi Zumi Zola. Beberapa rangkaian kegiatan lain yang akan diikuti oleh Walikota se-Indonesia dalam Munas APEKSI ke-V di Kota Jambi tahun 2016 ini antara lain spouse program, pawai budaya, expo, city tour dan penanaman pohon khas daerah.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya dimulainya Munas tersebut, Selasa-malam (26/072016), seluruh Wali Kota se-Indonesia yang hadir disambut dengan welcome dinner di gedung Ratu Convention Center, Jambi. Gala Dinner atau jamuan makan malam digelar sebagai bagian dari menyambut tamu-tamu daerah yang hadir.

Pembukaan Munas APEKSI ke-V, Rabu (27/07/2016) di Gelora Kota Baru, gedung Abadi Convention Center, Kota Jambi.

Selain acara penyambutan secara resmi, pra Munas APEKSI ke-V juga dimeriahkan dengan hiburan tarian Tradisional Jambi. Yang mana, dalam gala dinner ini disambut secara langsung oleh Walikota Jambi Syarif Fasha beserta segenap jajaran Pemkot Jambi.

Sementara itu dalam perhelatan Pawai Budaya, Pemkot Mojokerto menampilkan tarian khas Kota Mojokerto dan membawakan aksi cerita tentang 'Rengkik' yang merupakan ikan khas Kota Mojokerto. Ribuan Warga Jambi dan peserta Apeksi pun sangat antusias dalam menyimak cerita yang dibawakan oleh Dinas Pemuda Olah-raga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kota Mojokerto.

Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemkot Mojokerto, Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno yang hadir untuk mewakili Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus menyatakan, bahwa kegiatan ini merupakan ajang silaturahim Kepala Daerah se-Indonesia serta mengagendakan pemilihan Dewan Kepengurusan APEKSI periode 2016-2020.

Sebaimana yang dituturkan oleh Wawali Suyitno, bahwa dalam acara dimaksud, para Kepala Daerah pun mendiskusikan tentang perkembangan berjalannya Otonomi Daerah di Kotanya masing-nasing. Yang mana, ada bahasan diskusi yang sangat menarik bagi seluruh peserta Munas APEKSI ke-V, yakni tentang pelayanan publik. “Kedepan, semua Kota di Indonesia harus mengembangkan konsep Kota Pintar atau Smart City sebagai upaya memberikan pelayanan publik yang maksimal. Ini harus diterapkan di Kota Mojokerto yang mengusung visi sebagai kota pelayanan", tuturnya.

Menurut Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno, dengan konsep smart city semua pelayanan akan semakin cepat. Selain itu, juga akan mengurangi biaya operasional, karena semua sudah menggunakan sistem digital. “Tentunya juga akan mengurangi biaya operasional, karena semua sudah memakai sistem digital", pungkasnya.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Puluhan Mahasiswa Asing Dari 11 Negara Kunjungi Situs Dan Cagar Budaya Mojopahit di Mojokerto

 
Puluhan mahasiswa asing dari 11 Negara saat mengunjungi situs dan  cagar budaya Majapahit di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Selasa (26/07/2016).
 

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
40 mahasiswa dan dosen pendidik dari Asia, Eropa dan Amerika mengikuti liburan musim panas yang diisi dengan wisata pendidikan kesejumlah situs dan cagar budaya di Jawa Timur, selama tiga hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli hingga 28 Juli 2016. 

Para civitas akademika dari berbagai disiplin ilmu ini akan mengunjungi sejumlah candi dan museum di Mojokerto, Kediri dan Blitar. Sementara, saat di Mojokerto, mereka bakal mengunjungi sejumlah candi dan Museum Majapahit di Kawasan Cagar Budaya Nasional Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Wisata budaya tersebut merupakan bagian dari wisata pendidikan bertajuk Summer Program in Southeast Asian Art History & Conservation (Focus: Premodern Java) sejak 23 Juli hingga 2 Agustus 2016 mendatang. Kegiatan ini, diselenggarakan Universitas Surabaya (Ubaya) bersama The Nalanda-Sriwijaya Centre (NSC) at the ISEAS-Yusof Ishak Institute (Singapura) dan The School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London (Inggris).

Selama tiga hari, puluhan mahasiswa asing ini tinggal di Ubaya Penanggungan Center (UPC) yang merupakan unit lembaga baru di Kampus 3 Ubaya Training Center (UTC) di kaki Gunung Penanggungan, Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. "Kegiatan Summer Program ini dilakukan kedua kalinya dan temanya kali ini tentang sejarah seni Jawa kuno. Mereka akan dibekali materi setelah itu diskusi dan observasi di lapangan", ungkap Kepala UPC Kusworo Rahadyan, disela-sela mendampingi mahasiswa dari 11 negara itu, Selasa (26/07/2016).

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan oleh kampus-kampus luar negeri, untuk mengisi liburan musim panas yang sedang berjalan . "Mereka sebenarnya wisata namun diisi dengan wisata pendidikan", cetus Kepala UPC Kusworo Rahadyan.

Salah satu narasumber workshop yang juga arkeolog, Ismail Lutfi mengatakan, bahwa dengan melibatkan para mahasiswa dan pengajar asing, diharapkan akan bisa saling bertukar pikiran dan memberikan masukan. "Kami berusaha mendapatkan masukan dari teman-teman di belahan dunia agar ke depan bermanfaat bagi banyak pihak. Kita harapkan akan dapat pengetahuan lebih banyak", kata staf pengajar sejarah kuno dan arkeologi di Universitas Malang ini.

Sementara itu, salah-satu diantara puluhan mahasiswa asing itu, Sophia, mengatakan, bahwa wisata pendidikan ini sangat menarik baginya. "Sebab banyak situs atau struktur yang perlu diteliti baik kaitannya dengan agama maupun makhluk hidup zaman klasik di Jawa Timur", kata mahasiswa S3 Universitas California, Berkeley, Amerika Serikat ini.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Setiap Tahun 100-an PNS Pensiun, Kota Mojokerto Krisis Pegawai

 

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dengan didampingi Wawali Suyitno, Sekdakot Agoes Nirbito MW dan Assisten I Setdakot Kasih saat memimpin upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Penyusutan formatur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Mojokerto makin mengkhawatirkan. Setiap tahun, tercatat sekitar 100-an PNS pensiun. Padahal, penerimaan pegawai terakhir digelar tiga tahun yang lalu. "Yang pensiun setiap tahun hampir mencapai 100 an lebih," ungkap Kabag Humas Setdakot Mojokerto, Heryana Dodik, Selasa (26/07/2016).

Dodik menyebutkan, jika jumlah PNS di Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto yang pensiun pada tahun 2016 ini ada sebanyak 98 orang. Sedangkan pada tahun 2017 mendatang, sebanyak 72 PNS pun bakal habis masa kerjanya sebagai ASN di Pemkot Mojokerto ini. "Mereka berasal dari pegawai struktural, fungsional, staf, pejabat dan guru", sebut Kabag Humas Setdakot Mojokerto Heryana Dodik.

Peserta upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.

Diterangkannya pula, bahwa jumlah PNS yang dimiliki Pemkot Mojokerto hanya ada sebayak 3.682 PNS saja. Yang mana, untuk mengatasi bertumpuknya pekerjaan akibat minimnya pegawai, Pemkot mengoptimalkan pegawai yang ada. "Untuk mengatasi bertumpuknya tugas akibat banyaknya pegawai yang pensiun, maka Pemda mengoptimalkan pegawai yang ada. Sehingga pegawai ya harus lembur-lembur agar tidak terjadi stag dan fungsi pelayanan tetap optimal", terangnya.

Kurangnya tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah mendapat perhatian Komisi I DPRD Kota Mojokerto. Anggota Dewan Gunawan mengatakan kekurangan pegawai akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang menutup pengadaan pegawai.
’’Rata-rata instansi sudah mengalami kekurangan pegawai sejak dua tahun belakangan ini,’’ katanya.

Peserta upacara HUT KORPRI 2016, Kamis (17/03/2016) pagi, dihalaman kantor Pemkot Mojokerto.

Menurut Kabag Humas Setdakot Mojokerto, kondisi tersebut tentunya sangat memengaruhi hasil kerja dari instansi atau kinerja pegawai itu sendiri. Pasalnya, bagaimanapun juga kemampuan fisik manusia tentunya ada batas maksimalnya. ’’Meski bertumpuknya tugas itu dikerjakan dengan ekstra waktu, namun kemampuan fisik manusia tentu ada batasnya. Harusnya, persoalan ini juga dijadikan prioritas. Karena, nantinya bisa memengaruhi proses pembangunan pula", tandasnya.

Keadaan yang sedemikian mendesak ini, seharusnya menjadi atensi khusus bagi pihak eksekutif. Pasalnya, kondisi defisit pegawai ini tentunya dapat berakibat pada hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemda setempat. Yang mana, permasalahan defisit PNS yang mencapai jumlah hingga ratusan ini, disebabkan oleh jumlah pegawai di Pemkot Mojokerto selalu berkurang disetiap tahunnya karena pensiun.
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Tak Berijin, Pemkab Mojokerto Tutup Paksa Pabrik Baja

 
Pabrik besi baja PT. JSA yang berlokasi di Dusun Bulaksempu Desa Gebangsari Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto saat ditutup secara paksa oleh tim gabungan, Selasa (26/07/2016).

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Nekat beroperasi hingga selama 2 tahun tanpa memiliki ijin operasional, pabrik baja PT. JSA (inisial) yang berlokasi di Dusun Bulaksempu Desa Gebangsari Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto ditutup secara paksa oleh tim gabungan, Selasa (26/07/2016).

Dengan pengawalan aparat Polsek Jatirejo, secara mendadak, tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto melakukan inspeksi mendadak (Sidak) dan mengecek kelengkapan perijinan dari PT. JSA.

Wal-hasil, tim gabungan tersebut mendapati bahwa pabrik baja tersebut tidak memiliki ijin operasional. "Ternyata pabrik baja ini belum mempunyai izin HO (izin gangguan) dan IUI (Izin Usaha Industri). Oleh karena itu, kami hentikan perusahaan untuk tak beroperasi dulu", kata Kepala Satpol PP Kabupaten Mojokerto Suharsono dilokasi Sidak, Selasa (26/07/2016).

Menurut Harsono, pabrik yang menghasilkan batangan besi baja untuk cor bangunan tersebut telah beroperasi sejak sekitar 2 tahun yang lalu. Menurutnya juga, tahun 2014 yang lalu, pihaknya juga pernah menyegel pabrik yang berlokasi di Dusun Bulaksempu tersebut juga karena tidak memiliki ijin. "Hanya saja, saat itu pihak perusahaan berdalih, bahwa hanya melakukan uji coba saja", ujarnya.

Harsono menerangkan, bahwa beberapa bulan sebelumnya, warga sekitar yang mulai resah dengan adanya asap pabrik, mengadu kepada Bupati Mojokerto. Sehingga, pihaknya diterjunkan untuk mengecek legalitas pabrik yang berdiri diatas lahan seluas 4.000 meter persegi itu. "Atas pengaduan warga sekitar yang merasa terganggu dengan adanya asap pabrik ini, kita diterjunkan untuk melakukan pengecekan", terangnya.

Lebih jauh, Harsono menjelaskan, bahwa sejak 2014 hingga saat ini, pabrik tersebut terus beroperasi dan juga memperkerjakan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Terkait hal ini, maka pihak perusahaan dianggap telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Keterlibatan Masyarakat.

Atas pelanggaran tersebut, pihaknya menghentikan secara paksa aktivitas pengecoran baja dipabrik tersebut dengan jalan menyegel mesin cor dan memasang plakat penyegelan di pintu masuk pabrik. Sehingga, dengan terpaksa, puluhan pekerja pun dipulangkan. "Penutupan ini sampai izin operasional dikantongi. Pengawasan akan terus dilakukan oleh dinas terkait. Pemerintah Desa dan warga sekitar siap membantu mengawasi", jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPTPM Kabupaten Mojokerto Noerhono menjelaskan, sebelum beroperasi, pihak pabrik baja wajib mengantongi izin HO dan IUI. Yang mana, tahun 2014 lalu, PT JSA sudah berusaha mengajukan HO. Hanya saja, izin gangguan itu belum dikeluarkan, karena mendapat penolakan dari warga sekitar. "Saat itu ada keberatan dari warga karena limbah asap dari bahan bakar batu-bara dalam peleburan sangat mengganggu", jalasnya.

Menurut Noehono, hingga saat ini, pabrik baja tersebut hanya mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tak akan mengeluarkan izin HO selama keberatan warga belum dicabut. "Selama keberatan warga belum dicabut, maka HO tak bisa dikeluarkan. IUI sendiri baru bisa kami keluarkan kalau sudah ada izin HO", pungkasnya.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Serah Terima Jabatan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Djohan Darmawan Kepada Letkol Czi Budi Pamudji Diwarnai Isak Tangis Staf Dan Anggota

 

Mantan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf. Djohan Darmawan saat foto bersama dengan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Czi Budi Pamudji, Selasa (26/07/2016). 
 

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Jabatan Dandim 0815 Mojokerto resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Djohan Darmawan kepada Letkol Czi Budi Pamudji, Selasa (26/07/2016). Mencengangkannya, saat prosesi serah terima jabatan (Sertijab) diiringi isak tangis para anggota dan staf Kodim 0815 Mojokerto.

Suasana haru pun terlihat saat pelepasan mantan Dandim 0815 Mojokerto Letkol Inf Djohan Darmawan dengan prosesi Pedang Pora. Sementara, prosesi pergantian jabatan Dandim ini, Djohan sempat meninggalkan pesan tersendiri dalam hal pengamanan situasi teritorial Mojokerto. Khususnya, zero accident dan pelaksanaan program ketahanan pangan nasional yang menjadi fokus perwira ini.

Kepada waetawan, Letkol Inf Djohan Darmawan menyatakan, bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dia tekankan kepada Dandim baru dalam menjalankan tupoksinya sebagai garda depan ketahanan teritorial di Mojokerto. Salah satunya, yakni pengawasan dan pengawalan program ketahanan pangan yang dicanangkan Kementerian Pertanian (Kementan). 

Menurut Djohan, harus ada langkah konkrit dan konprehensif dalam pengawalannya menjaga kedaulatan pangan. ’"Pendampingan dan penyerapan gabah sampai saat ini sudah 50 persen. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Dandim yang baru Pak Budi, untuk menjaga teritorial", ujar Letkol Inf Djohan Darmawan.

Mantan Dandenintel Kodam V Brawijaya ini juga berpesan terkait kelanjutan pengawasan dan pelaksanaan program ketahananan. Djohan pun berharap kepada seluruh prajurit, agar turut serta membantu kinerja pimpinan. Salah satunya, yakni kesadaran anggota akan tupoksinya sesuai jabatan dan bagian masing-masing. Sebab, kata Djohan, hal itu sebagai modal untuk mempertahankan Zero Accident atau nihil insiden, sebagaimana saat dia menjabat.

Meski berada pada situasi Pilkada 2015, pihaknya selalu antisipatif dan update setiap gerakan yang menimbulkan konflik ditengah masyarakat. "Kita punya masa suram saat pilkada tahun 2010. Tapi pada pilkada tahun 2015 kita kerja sama dengan Kapolres dan Kapolresta, hingga tidak sampai terjadi insiden yang sama. Jadi, jangan sampai kita berdinas di Mojokerto cuman numpang nama doang, tapi tidak ada yang kita kerjakan", beber perwira penghobi gowes ini.

Mantan Dandim 0815 Mojokerto resmi diserahterimakan dari Letkol Inf Djohan saat dilepas dengan prosesi Pedang Pora, Selasa (26/07/2016). 

Sementara itu, menanggapi pesan dari mantan Dandim sebelumnya, Letkol Czi Budi Pamudji berjanji akan terus mempertahankan kondusifitias keamanan dan kenyamanan masyarakat Mojokerto yang telah terbangun selama ini. Bagi Budi, yang paling menonjol baginya adalah tidak adanya pelanggaran disiplin, baik dari anggota maupun insiden yang hadir di tengah-tengah masyarakat selama era kepemimpinan Djohan. 

Hal tersebut yang menjadi dan fokus utama untuk peningkatan stabilitas pertahanan dan keamanan Mojokerto dalam situasi apapun. "Prestasi sudah cukup banyak. Yang paling utama adalah tidak adanya pelanggaran dari anggota. Itu yang akan kita jadikan fokus utama untuk meningkatkan kinerja anggota", terang perwira alumus Akmil 1997.

Disinggung terkait kesiapan anggota dengan adanya rencana berdirinya Koramil Kranggan pasca pemekaran Kota Mojokerto, Budi menegaskan, bahwa jumlah personel dianggapnya sudah mencukupi untuk ditempatkan di setiap medan dengan segala kondisi yang ada. Hanya saja, pembentukan Kecamatan Kranggan di Kota Mojokerto yang baru berjalan selama sebulan ini belum bisa terpenuhi dalam waktu dekat.

Lebih jauh, Dandim 0815 Mojokerto menerangkan, bahwa pihaknya akan terus berusaha agar dampak dari Pemekaran Kota ini bisa segera disahkan untuk ditempati anggota dan perwira dalam menjaga wilayahnya masing-masing. "Untuk jumlah personel sudah ada 90 persen dan saya kira sudah cukup. Memang kita masih menunggu perintah dari atasan untuk tinjauan pembentukan Koramil Baru. Kita sesuaikan dengan proses adminsitrasi yang berjalan", terang Dandim 0815 Mojokerto Letkol Czi Budi Pamudji.

Sebagaimana diketahui, dalam pergantian jabatan ini, Djohan Darmawan sendiri akan berdinas di Mabes TNI AD sebagai Spamad (Staf Pengamanan Angkatan Darat). Sedangkan Budi Pamudji, sebelumnya bertugas dan menjabat sebagai Dan Denzibang 3/V Madiun.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Piala Adipura Kirana 2016 Dikirap Keliling Kota Mojokerto

 

Prosesi penyerahan Piala Adipura Kirana 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup oleh Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto Amin Wachid kepada Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Selasa (26/07/216) pagi.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Prosesi kirab menyambut raihan piala Adipura Kirana 2016 digelar Selasa (26/7/2016) pagi di Kota Mojokerto, dapat dikatakan sangat meriah. Ratusan personil PGC (Pasukan Gerak Cepat) sebutan petugas kebersihan DKP, Duta Kebersihan, Kader Berseri, Gus dan Yuk dan komunitas Sepeda Ontel juga komunitas Motor Gede (Moge) terlibat dalam kirab yang dilepas didepan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto jalan Gajahmada Kota Mojokerto.

Ratusan Pasukan Kuning, Gus—Yuk dan sejumlah elemen yang ada di Kota Mojokerto saat mengirab Piala Adipura Kirana 2016, Selasa (26/07/2016) pagi. 

Gus dan Yuk Cilik Kota Mojokerto minta difoto bersama saat akan mengikuti Kirab Piala Adipura Kirana 2016, Selasa (26/07/2016) pagi.

Gus dan Yuk Cilik Kota Mojokerto saat mengikuti Kirab Piala Adipura Kirana 2016, Selasa (26/07/2016) pagi.

Kirab piala Adipura Kirana 2016 dimulai pada pukul 07.00 WIB dan berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan stard dari depan perkantoran Pemkot Mojokerto jalan Gajahmada Kota Mojokerto menuju sejumlah ruas jalan utama. Antara lain jalan Pahlawan – jalan Raden Wijaya – jalan Brawiyaya – jalan Hayam Wuruk – jalan Letkol Sumarjo – jalan A. Yani – jalan Mojopahit – jalan Bhayangkara – jalan PB Sudirman – jalan HOS Cokro Aminoto dan finish didepan kantor Pemkot Gajahmada lagi. "Piala penghargaan Adipura Kirana ini kami kirab untuk menunjukkan kebanggan dan ungkapan rasa terima-kasih kepada seluruh warga Kota Mojokerto dan juga memotivasi masyarakat apa yang kita lakukan diapresiasi ole Presiden. Sehingga akan membuat warga lebih bersemangat", tutur Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus, Selasa (26/07/2016).

Komunitas Sepeda Ontel dan Pasukan Kuning Kota Mojokerto saat mengikuti Kirab Piala Adipura Kirana 2016, Selasa (26/07/2016).

Dilanjutkan dengan prosesi penyerahan lambang penghargaan tertinggi dibidang kebersihan dan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada Walikota Mojokerto Drs. H. Mas'ud Yunus. Warga dan para pelajar pun tampak antusias melihat arak-arakan panjang dengan pembawa penghargaan prestisius yang sempat terlepas 2 (dua) kali berurutan pada tahun sebelumnya dan kini bertengger lagi di Kota mungil dengan luas wilayah kurang-lebih 16,47 kilometer-persegi ini.

Komunitas Moge Kota Mojokerto saat mengikuti Kirab Piala Adipura Kirana 2016, Selasa (26/07/2016).

Dalam prosesi penyerahan piala Adipura Kirana 2016 kepala Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Mas'ud menuturkan, bahwa penghargaan Adipura Kirana ini merupakan yang pertama kalinya diraih oleh Kota Mojokerto. Tentunya ini menjadi kejutan bagi semua pihak setelah 2 (dua) tahun berturut-turut gagal meraih penghargaan Adipura. "Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemkot, tapi juga untuk seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Karena, masyarakat sendirilah yang menentukan Kotanya menjadi bersih, indah, nyaman, aman, sehat dan ramah lingkungan", tutur Wali Kota Mojokerto.

Piala Adipura Kirana ini, lanjut Mas'ud Yunus, juga tak lepas dari hasil kerja-keras dari para petugas kebersihan. Terkait itu, Wali Kota berjanji akan meningkatkan kesejahteraan 217 Pasukan Kuning (Paskun) Kota Mojokerto. "Kami akan tingkatkan kesejahteraan Pasukan Kuning. Reward akan kami berikan saat tasyakuran acara wayangan 14 Agustus nanti. Akan kami pikirkan apa yang akan kami berikan kepada mereka", cetus Wali Kota Mas'ud Yunus.

Kendati begitu, Mas'ud Yunus meminta agar masyarakat dan SKPD terkait tak mudah puas diri. Menurutnya, ada beberapa yang masih perlu ditingkatkan. Antara lain terkait persoalan pengelolaan sampah, penghijauan dan merubah maindset seluruh masyarakat agar peduli terhadap lingkungan. "Maindset masyarakat dari yang kurang peduli lingkungan harus diubah menjadi peduli lingkungan", pungkasnya.

Sementara itu, puncak prosesi dari perayaan atas raihan penghargaan Adipura Kirana 2016 ini dilakukan pada hari Minggu 14 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB, didepan kantor Pemkot Mojokerto. Sebagai rasa syukur atas raihan penghargaan tersebut dan rasa terima-kasihnya atas peran-aktif seluruh warga Kota Mojokerto, Pemkot akan menggelar pagelaran wayang kulit semalam suntuk.  *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Pasca Lantik Relawan PMI, Walikota Mas'ud Yunus Minta Jaga Netralitas

               

Puluhan relawan segaligus pengurus PMI Kota Mojokerto saat dikukuhkan dan dilantik oleh Wali Kota Mojokerto, Senin (25/07/2016), di pendopo Graha Praja Wijaya.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Puluhan relawan sekaligus pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto yang bernaung dalam Korp Suka Rela (KSR) dan Tenaga Suka Rela (TSR) dikukuhkan dan dilantik Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus di Balai Kota Graha Praja Wijaya, Senin (25/7/2016).

Dalam sambutannya, Walikota Mojokerto Mas’ud Yunus sekaligud selaku Ketua PMI Kota Mojokerto meminta kepada segenap relawan PMI Kota Mojokerto agar bersikap netral dan menjauhi perilaku yang berbau SARA. “PMI memeiliki tugas mulia dibidang kemabusiaan, untuk itu, saya minta agar menjaga netralitas. Tidak boleh membedakan agama, ras dan golongan tertentu. Ini sesuai dengan prinsip PMI", tutur Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus.

Lebih jauh, pengukuhan sekaligus pelantikan pengurus PMI Kota Mojokerto yang diikuti segenap pengurus PMI dan dihadiri Direktur Unit Transfusi Darah PMI Kota Mojokerto Widyawati ini, Wali Kota Mas’ud Yunus menegaskan, sebagai organisasi besar yang bergerak dalam bidang kemanusiaan di Indonesia, PMI harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. “Seperti dalam hal penanggulangan bencana alam, pelayanan kesehatan, donor darah dan berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, PMI harus terus memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya", tegas Wali Kota Mas'ud Yunus.

Ditandaskannya pula, jika saat ini PMI Kota Mojokerto telah mempunyai pengurus yang sekaligus relawan, maka dalam mengemban tugas pun harus selalu 'Siap Setiap Saat' dalam menjalankan misi gerakan kemanusiaan. “KSR dan TSR ini merupakan ujung tombak PMI di lapangan. Keberadaannya dalam bidang kemanusiaan, sangatlah dibutuhkan. Wadah ini dimaksud untuk menyiapkan tenaga kepalang-merahan yang berada dalam keadaan siaga. Maka, dengan rasa senang dan tulus ikhlas setiap saat menyiapkan diri untuk memberi bantuan dan pertolongan sesuai dengan kemampuannya bagi semua umat yang memerlukan", tandas Mas’ud Yunus.

Karenaya, Wali Kota Mojokerto berharap agar anggota KSR dan TSR PMI Kota Mojokerto harus memiiki kesadaran tinggi untuk mengabdi dalam tugas kemanusiaan. "Oleh karena itu, anggota KSR dan TSR PMI harus selalu sadar untuk mengabdi bagi tugas kemanusiaan dalam mewujudkan peranan PMI dengan melakukan berbagai upaya agar dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna", harap Wali Kota Mas'ud Yunus.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Libatkan Ratusan Paskun dan Gus Yuk Kota Mojokerto, Tropi Adipura Dikirap Keliling Kota

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus saat menerima piala Adipura Kirana 2016 dari Wakil Presiden RI Yusuf Kala.

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).

Prosesi penyerahan piala Adipura Kirana 2016 kepada Wali Kota Mojokerto Masud Yunus, gambarannya bakal meriah. Tak tanggung-tanggung, ratusan personil pun bakal dilibatkan dalam arak-arakan keliling kota, Selasa (26/07/2016) pagi.
"Ratusan Pasukan Kuning (red. Paskun) DKP (red. Dinas Kebersihan dan Pertamanan) bakal dilibatkan dalam arak-arakan ini. Piala Adipura ini dikirap keliling Kota bersama Duta Wisata dan Guk Yuk Mojokerto", papar Kabag Humas Setdakot Mojokerto Heryana Dodik, Senin (25/07/2016) siang.

Trophy bergengsi yang sempat lepas 2 (dua) tahun berturut-turut dari genggaman Kota Mojokerto ini, akan dikirap mulai pukul 07.00 WIB dengan stard dan finish dijalan Gajah Mada, depan kantor Pemkot Mojokerto
"Rutenya, start dari Pemda - jalan Pahlawan - Raden Wijaya - Brawiyaya - Hayam Wuruk - Letkol Sumarjo - A. Yani - Mojopahit - Bhayangkara - PB Sudirman - Cokro Aminoto - Gajah Mada dan finish di Pemda", jelas Dodik.

Menyambung rasa syukur atas diraihnya kembali penghargaan Adipura Kirana 2016 ini, puncak prosesi akan diadakan pada hari Minggu 14 Agustus 2016 pukul 20.00 WIB. Yang mana, Pemkot akan menggelar pagelaran wayang kulit dalam rangka tasyakuran atas diraihnya Adipura Kirana Kota Mojokerto tahun 2016 tersebut. "Insya' ALLAH... pada hari Minggu, 14 Agustus 2016 malam, akan dipagelarkan kesenian wayang kulit", pungkas Kabag Humas Heryana Dodik.

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno saat Sidak dalam rangka mengawal penataan TPA Randegan dengan didampingi Kepala DKP Kota Mojokerto Amin Wachid, Kasatpol PP Mashudi, Kepala Inspektorat Akhnan dan Kabag Humas Setdakot Mojokerto Heryana Dodik.

Sementara itu, keberhasikan Kota Mojokerto meraih penghargaan Adipura inipun dengan 'Poin' yang cukup tingg, yakni 81. Poin tertinggi tersebut dicapai dari pembenahan disejumlah titik penilaian. Seperti halnya Tempat pembuangan Akhir (TPA) Randegan, Alun-alun Kota Mojokerto, Terminal Kertajaya dan jalan-jalan protokol.

Terkait tersebut, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto Amin Wachid menyslatakan, bahwa selain terus membenahi TPA Randegan, pihaknya juga akan mengoptimalkan fungsi Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Yang mana, saat ini telah ada 24 Kepala Keuarga (KK) warga sekitar TPA Randegan yang menikmati gas untuk memasak secara gratis dari energi methan. Kedepan, DKP menargetkan 100 KK yang bisa menikmati gas methan gratis di TPA seluas 2,6 hektar tersebut. "Kedepan, kita targetkan 100 KK sekirar TPA Randegan, dapat menikmati gas metan secara gratis",
*(Yd/DI/Red)*

Selengkapnya..

Pastikan Kondisi Lapangan, Wawali Suyitno Sidak Saluran Air Di BC Dan Cakarayam

 

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno saat Sidak dilokasi saluran air Lingkungan Balong Cangkring I Kelurahan Mentikan, Senin (25/07/2016).

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno, kembali turun lapangan untuk memastikan kondisi saluran air disalah-satu kawasan pinggiran Kota Mojokerto, Senin (25/07/2016). Kali ini, orang nomor dua dijajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tersebut menilik saluran air yang berada di-dua titik diwilayah Kecamatan Prajurit Kulon, yakni di Lingkungan Balong Cangkring I Kelurahan Pulorejo dan Pasar Cakarayam di Kelurahan Mentikan.

Tak hanya menengok saluran air saja, Wawali Suyitno juga menampung aspirasi warga dan bahkan keluhan warga setempat. Seperti saat Sidak untuk memastikan kondisi gorong-gorong diwilayah RW 2  Lingkungan Balongcangkring I. “Ini (red. gorong-gorong) kondisinya tersumbat pak..., kalau hujan pasti airnya meluap dan banjir”, ujar Heri, ketua RW setempat, Senin (25/07/2016).

     

Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno saat Sidak lokasi saluran air di Lingkungan Cakarayam Kelurahan Mentikan, Senin (25/07/2016).

Suyitno yang saat itu didampingi Kepala DKP (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) Amin Wachid dan Kasatpol PP (Kepala Satuan Polisi Pamon Praja) Kota Mojokerto Mashudi langsung menindak-lanjutinya dengan memerintahkan staf Dinas Pekerjaan Umum yang mengikuti sidak agar segera memperbaiki. “Ini harus segera ditindak-lanjuti, karena dapat menyebabkan banjir. Kalau banjir, masyarakat dapat terkena penyakit", cetus Wawali Suyitno.

Demikian juga ketika Sidak dipasar Cakarayam, begitu menerima keluhan masyarakat menyangkut selokan pasar yang mampet, ia langsung merespon dengan meminta Diskoperindag dan UPT Pasar agar segera melakukan perbaikan selokan. “Pasar ini tidak saja tempat jual beli barang bekas, tapi juga untuk jual beli unggas. Kalau kondisi selokannya mampet, maka ancaman serangan penyakit tak bisa terhindarkan. Apalagi kalau sampai turun hujan, bisa lebih parah lagi”, tandasnya.  *(DI/Red)*

Selengkapnya..

Kabupaten Mojokerto Raih Penghargaan Adipura Buana 2016

               

Asisten Setdakab Mojokerto Musta'in, saat menerima piala Adipura Buana 2016 dari Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Jum'at (22/07/2016).
 

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Kabupaten Mojokerto sukses meraih penghargaan Adipura Buana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Penghargaan ini diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto Musta'in mewakili Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP). Piala pengharagaan Adipura Buana 2016 tersebut, diterima Musta'in mewakili Bupati Mojokerto MKP dari Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla, bertepatan dengan acara puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup 2016 dihalaman Istana Siak (Sri Indrapura) Kabupaten Siak Provinsi Riau pada Jum’at (22/07/2016) kemarin.

“Pemerintah Kabupaten Mojokerto menerima Adipura Buana Kota Mojosari Tahun 2016. Kita masuk dalam kategori Kota Kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Adipura Buana menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk Kota yang layak huni (liveable city) yang mercerminkan dari masyarakat yang peduli lingkungan. Dan, kita mampu memenuhi kriteria tersebut. Lingkungan dan sosial berjalan imbang, itu esensinya", terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Mojokerto, Zainul Arifin.

Meski berhalangan hadir secara langsung, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa mengucapkan rasa syukur dan apresiasi penuh kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto yang sangat partisipasif dan kooperatif dalam mensukseskan Adipura 2016. “Alhamdulillah kita bisa meraih Adipura Buana Kota Mojosari Tahun 2016. Adipura Buana yang kita dapatkan merupakan bentuk apresiasi atas usaha menggabungkan semangat sosial dan lingkungan. Terimakasih kepada seluruh masyarakat yang sangat partisipasif dan kooperatif, juga kepada seluruh tim pembina cluster-cluster penilaian Adipura yang sudah bekerja keras. Tantangan menanti kita, ayo kita bersama-sama konsisten menyeimbangkan lingkungan dan sosial untuk prestasi lebih gemilang lagi ke depan", tutur Bupati MKP

Sebagaimana diketahui, mulai tahun 2016 ini tidak ada lagi piala Adipura Kencana. Melainkan menggunakan kategori atau nama baru Adipura Buana, Kirana, Karya, Bhakti dan Adipura Paripurna. Yang mana, Penilaiannyapun menggunakan titik berat yang lebih kompleks. Sementara, pelaksanaan program Adipura di Kabupaten Mojokerto sendiri dipimpin langsung oleh Bupati Mojokerto MKP dengan melibatkan seluruh SKPD di Kabupaten Mojokerto yang tergabung dalam Tim Pembina Adipura.

Selain menyasar pada tata kelola persampahan, penilaian Adipura juga mengambil dari keadaan perwajahan kawasan Kota atau Ibu Kota Kabupaten. Yang lebih esensial, adalah kepedulian dan atensi kepala daerah dalam menyinergikan lingkungan dan sosial dalam satu paket utuh.

Sementara itu, Program Adipura sendiri adalah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan Pemkot atau Pemkab dalam membangun partisipasi dan peran aktif masyarakat. Selain itu, juga terdapat adanya peran dunia usaha untuk ikut serta dalam mewujudkan pembangunan di Kota atau Ibu Kota Kabupaten yang berkesinambungan secara ekologis, sosial, maupun ekonomis, melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Kota Mojokerto Akhirnya Meraih Kembali Penghargaan Adipura 2016

 

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus bersama rombongan tim Kota Mojokerto saat foto bareng usai menerima penghargaan Adipura Kirana 2016 yang diterimakan oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Jum'at (22/07/2016).
 

Kota MOJOKERTO — (harianbuana.com).
Setelah 2 tahun sebelumnya berturut-turut gagal, ditahun 2016 ini Kota Mojokerto kembali meraih penghargaan sebagai Kota Adipura. Piala penghargaan Adipura Kirana 2016 ini, diterima secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus pada hari Jum'at (22/07/2016), dihalaman Istana Siak (Sri Indrapura), Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Penghargaan Adipura yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Mojokerto, disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Jusuf Kalla, bersamaan dengan acara Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2016. Adapun indikator penilaiannya yaitu dalam hal kebersihan dan keteduhan kota untuk menjaga kondisi fisik lingkungan. Juga dalam hal pengelolaan lingkungan (nonfisik) yang meliputi institusi, manajemen dan daya tanggap pemerintah.

Seusai acara, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus menuturkan, bahwa penghargaan Adipura ini adalah milik seluruh masyarakat Kota Mojokerto. Pasalnya, penghargaan Adipura dapat diraih karena kerja keras dan dukungan masyarakat dalam memelihara lingkungan, menjaga kebersihan dan menjaga keindahan Kota Mojkerto. "Semua ini tidak dapat tercapai tanpa kerja keras dan dukungan masyarakat dalam memelihara lingkungan, menjaga kebersihan dan menjaga keindahan kota", tutur Wali Kota Mas'ud Yunus,usai menerima penghargaan, Jum'at (22/07/2016).

Dijelaskannnya pula, jika piala Adipura Kirana adalah merupakan penghargaan Adipura yang diberikan kepada Kota/ Ibu Kota Kabupaten yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism, and investment berbasis pengelolaan lingkungan hidup (attractive city). "Piala Adipura Kirana adalah penghargaan Adipura yang diberikan kepada Kota/ Ibu Kota Kabupaten yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism, and investment berbasis pengelolaan lingkungan hidup", jelas Wali Kota Mojokerto.

Lebih jauh, Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus memaparkan, bahwa sebelumnya Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui SKPD terkait telah berupaya untuk berbenah, mempercantik dan memperindah Kota Mojokerto. Yang mana, penghargaan ini adalah merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat atas usaha Pemkot Mojokerto beserta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup di Kota Mojokerto. "Dukungan masyarakat sangat besar, sehingga Pemkot bisa kembali meraih Adipura," jelas Wali Kota Mas'ud Yunus.

Menurut Wali Kota Mas'ud Yunus, tanpa adanya dukungan dari masyarakat dengan selalu melakukan penghijauan di lingkungannya, menjaga kebersihan serta menjaga fasilitas umum, maka penghargaan bergengsi ini tak mungkin dapat diraih. Oleh karenanya,  Wali Kota Mas'ud Yunus bersyukur dan berterima-kasih serta memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Mojokerto atas diraihnya penghargaan Adipura Kirana ini. "Kedepan, saya berharap partisipasi seluruh masyarakat agar terus dijaga dan selalu ditingkatkan. Semangat kebersamaan dan gotong-royong masyarakat dalam menghijaukan dan melestarikan lingkungan harus terus diupayakan", harap Wali Kota Mojokerto.

               

Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus saat menerima penghargaan Adipura Kirana dari Wakil Presiden RI Yusuf Kalla, Jum'at (22/07/2016).

Dengan diraihnya penghargaan ini, kedepannya, Pemkot Mojokerto akan terus mengedepankan dan menggalakkan program-program yang berwawasan lingkungan hidup, keindahan, kebersihan, kesehatan serta peningkatan ekonomi masyarakat. Seperti halnya pembenahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, operasional bank sampah, sampai pengelolaan taman hijau terbuka dan pemberdayaan masyarakat bidang lingkungan hidup.

Peran-serta masyarakat melalui aktivasi bank sampah akan terus ditingkatkan. Karena, dengan adanya bank sampah akan dapat mereduksi jumlah produksi sampah di Kota Mojokerto. Demikian pula dengan optimalisasi bank sampah yang dapat mendaur ulang sampah. "Dengan demikian, selain dapat mengurangi jumlah sampah di Kota juga dapat untuk menambah pendapatan masyarakat. Sehingga perekonomian warga juga dapat meningkat", papar Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Mojokerto Amin Wachid menyampaikan rasa terima kasihnya kepada segenap eleman di Kota Mojokerto serta seluruh lapisan masyarakat Kota Mojokerto yang turut berpartisipasi dan mendukung penuh dalam upayanya menjaga lingkungan hidup melalui bidang persampahan, taman hingga kesehatan masyarakat.

"Kami sangat berterima-kasih sekali kepada semua pihak juga seluruh masyakat Kota Mojokerto yang turut terlibat baik langsung maupun tidak-langsung  dalam peran-sertanya meraih penghargaan yang sangat membanggakan ini. Karena, piala Adipura Kirana ini, bisa kita raih berkat dukungan dan semangat gotong-royong seluruh masyarakat Kota Mojokerto serta semua pihak yang ikut andil dalam pembangunan Kota Mojokerto", ujar mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kota Mojokerto ini.

Rencananya, sebagai ungkapan rasa bangga, syukur dan ungkapan rasa terima-kasihnya kepada seluruh pihak yang turut ambil bagian dalam meraih penghargaan tersebut, piala Adipura Kirana ini akan dikirap keliling Kota Mojokerto pada Selasa (26/07/2016) mulau 07.30 WIB dan Minggu (14/08/2016) malam akan diselenggarakan pagelaran wayang kulit dalam rangka tasyakuran atas diraihnya penghargaan Adipura Kirana 2016, dijalan Gajahmada Depan Kantor Pemkot Mojokerto .

"Insya' ALLAH... akan kita kirap keliling Kota Mojokerto, Selasa-depan (red. 26/07/2016) mulai pukul 07.30 hingga selesai dan Minggu-malam tanggal 14 Agustus 2016, akan diselenggarakan pagelaran wayang kulit dalam rangka tasyakuran atas diraihnya Adipura Kirana Kota Mojokerto tahun 2016, dijalan Gajahmada depan kantor Pemkot Mojokerto", pungkas Amin Wachid.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..

Suminto Adi Bakal Dijebloskan Ke Lapas Kelas II-B Mojokerto Akhir Pekan Ini

 

E.Suminto Adi saat baru saja jatuh tersungkur dari ketinggian 6 meter ketika berusaha kabur dari incaran petugas, Jum'at (15/07/2016) jelang waktu sholat Jum'at.

 

Kab. MOJOKERTO — (harianbuana.com).
E. Suminto Adi, tersangka kasus dugaan kredit fiktif di Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Pasar Kabupaten Mojokerto, yang sekira 2 (dua) tahun belakangan ini sempat menjadi buronan tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto, hingga saat ini masih menjalani perawatan medis pada pinggul dan kaki kanannya yang patah, di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto sejak Jum'at-malam (15/07/2016) lalu.

E. Suminto Adi, tersangka kasus dugaan kredit fiktif di PD. BPR Bank Pasar  Kabupaten Mojokerto tahun 2008 dengan kerugian negara Rp. 1.8 miliar itu, ditangkap oleh tim gabungan dari Kejari Mojokerto dan Kota Malang dengan dibantu oleh pihak kepolisian juga Perangkat Lingkungan setempat dengan sebelumnya mengepung terlebih dahulu sebuah rumah yang berada di Perum Griya Shanta Blok C nomor 420 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yang diduga menjadi tempat persembunyian E. Suminto Adi selama masa buron 2 tahun belakangan ini.

Dalam proses penangkapannya, tersangka E. Suminto Adi nekad berusaha kabur dengan cara menjebol plafon rumahnya, lantas berlari diatas genting rumahnya dan tetangga sebelah timur rumahnya lalu meloncat dari atap rumah setinggi kurang lebih 6 meter. Hanya saja, dimungkinkan tak dapat menjaga keseimbangan badan dan faktor usia yang tergolong udzur serta kindisi fisik yang tidak terlatih. Sehingga, kontan saja membuat dirinya langsung jatuh tersungkur begitu kakinya menyentuh tanah dan tak mampu berdiri lagi lantaran tulang pinggul dan kakinya patah.

Begitu dapat diamankan, Suminto Adi pun segera dilarikan ke UGD Rumah Sakit dr. Saiful Anwar Kota Malang untuk mendapatkan perawatan darurat. "Tersangka mencoba kabur dengan loncat dari atap rumah. Jadi tersangka nekat menjebol plafon belakang, kemudian mencoba kabur melewati atap dan genting. Kemudian loncat dan patah tulang. Sementara ini, kami akan membawa tersangka untuk mendapatkan perawatan medis dirumah sakit terdekat", ungkap Kasi Pidsus Kejari Mojokerto Fathur Rohman, dilokasi penangkapan, Jum'at (15/07/2016) siang jelang sholat Jum'at, seraya bergegas turut menggelandang tandu yang membawa tersangka kemobil ambulance.

E.Suminto Adi saat akan diangkut kemobil ambulance oleh petugas, Jum'at (15/07/2016) jelang waktu sholat Jum'at.

Namun, Jum'at-petang pada tanggal yang sama, menyusul kabar bahwa E. Suminto Adi tersangka kasus dugaan kredit fiktif di PD. BPR Bank Pasar  Kabupaten Mojokerto tahun 2008 dengan kerugian negara Rp. 1.8 miliar ini akan dirawat di RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Yang mana, pada malam harinya, tersangka E. Suminto Adi pun telah tiba di rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan medis.

Sementara itu, proses penyembuhan terhadap tersangka E. Suminto Adi di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo sendiri akan difokuskan pada pinggul dan kaki Suminto yang patah agar bisa segera keluar dari rumah sakit pada akhir pekan ini dan kemungkinan besar akan langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Mojokerto.

Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo, dr. Sugeng Mulyadi, bahwa sejak dibawa kerumah sakit pada Jumat (15/07/2016) malam, mantan direktur BPR Bank Pasar Kabupaten Mojokerto E. Suminto Adi harus menjalani perawatan kaki kanannya yang patah dan pinggulnya yang bergeser. "Untuk kakinya yang patah, sudah membaik. Karena telah dioperasi pada Senin (red. 18 Juli 2016) kemarin", ungkap dr. Sugeng kepada wartawan, Kamis (21/07/2016).

                 

E.Suminto Adi saat tiba di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, Jum'at (15/07/2016) malam.

Menurut dr. Sugeng, kondisi tulang pinggul E. Suminto Adi masih butuh perawatan agar kembali normal. Untuk itu, tim rehabilitasi medik pihak RSUD akan memasang alat serupa ransel yang disebut Torakho Lumbal Sacral Orthesa (TLSO). Alat ini akan dipasang di punggung  suminto, agar posisi tulang belakang dan pinggulnya dapat normal lagi. "Istilahnya cedera lumbal satu. Alat TLSO itu rencananya dipasang Jumat besok (red. 22 Juli 2016). Karena, memang besok (red. Jum'at, 22 Juli 2016) baru jadi", jelas Direktur RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, dr. Sugeng Mulyadi.

Pun ditegaskannya, setelah alat itu dipasang di punggung, maka E. Suminto Adi tersangka kasus kredit fiktif tersebut harus menjalani latihan dari bagian rehabilitasi medik untuk memulihkan kondisi pinggul dan kakinya. Untuk itu, Sugeng memperkirakan kondisinya membaik dan bisa keluar RS dan menjalani hukuman pada akhir pekan ini. "Bisa Sabtu (red. 23 Juli 2016) atau Minggu (red. 24 Juli 2016) depan", tegas dr. Sugeng.

Terkait hal ini, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mojokerto Fathur Rohman mengungkapkan, bahwa tersangka akan langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II-B Mojokerto, setelah E. Suminto Adi diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit. "Tersangka masih menjalani perawatan di RSUD. Kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Sudah boleh pulang apa belum. Yang jelas kami tak mau ambil resiko", ungkap Kasi Pidsus Kejari Mojokerto Fathur Rohman.

Menjawab pertanyaan 'apakah akan ada tenggat waktu bagi tersangka atau langsung dijebloskan ke Lapas Kelas II-B Mojokerto, Fathur Rohman menyatakan, bahwa ia hanya menegaskan bahwa akan melihat kondisi tersangka terlebih dahulu. "Dilihat kodisinya dulu. Kalau memang kondisinya baik, baru bisa langsung ditahan", pungkas Kasi Pidsus Kejari Mojokerto Fathur Rohman.
*(DI/Red)*

Selengkapnya..