.jpg)
Baca Juga
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto saat memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (27/06/2022) sore.
"Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk tersangka LMRE selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2022 sampai 16 Juli 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur", kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Senin (27/06/2022) sore.
Rusdianto Emba ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka (baru) pengembangan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.
LM Rusdianto Emba ditetapkan sebagai Tersangka perkara tersebut bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke (SL) yang telah lebih dulu ditahan oleh KPK pada Kamis 23 Juni 2022.
Penetapan Tersangka terhadap keduanya merupakan pengembangan penyidikan perkara sebelumnya. KPK sebelumnya telah lebih dulu menetapkan 3 (tiga) orang Tersangka. Ketiganya, yakni mantan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri M Ardian Noervianto, Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur serta Laode M Syukur Akbar selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Kabupaten Muna
Mereka kemudian berkoordinasi dengan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto (MAN) untuk mendapatkan pinjaman dana PEN tahun 2021.
Dalam perkara tersebut, Andy Merya selaku Bupati Kolaka Timur menyuap Ardian agar melancarkan proses pengajuan pinjaman dana PEN Rp. 2,4 Miliar. Ardian sudah ditangani KPK dan kini sudah dalam proses persidangan.
Adapun uang-suap itu dikirim melalui rekening Laode M Syukur. Dan, atas perolehan bantuan pinjaman dana PEN tersebut, Rusdianto, Sukarman dan Laode M. Syukur Akbar turut menikmati uang Rp. 750 juta dari Andi Merya.
"Jadi, poses pemberian uang dari AMN (Andi Merya Nur) pada MAN (Mochamad Ardian Noervianto) dilakukan melalui perantaraan LMRE (LM Rusdianto Emba), SL (Sukarman Loke) dan LMSA (Laode M Syukur Akbar), di antaranya melalui transfer rekening bank dan penyerahan tunai. Atas pembantuannya tersebut, SL dan LMSA diduga menerima sejumlah uang dari AMN melalui LMRE, yaitu sejumlah sekitar Rp. 750.000.000,– (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)", jelas Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (23/06/2022) sore.
Untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut, KPK menahan Kepala Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna Sukarman Loke selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 12 Juli 2022.
Sukarman Loke ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Kavling C1. Sedangkan, LM Rusdianto Emba belum dilakukan penahanan. KPK pun meminta LM Rusdianto Emba kooperatif untuk hadir di KPK.
"KPK menghimbau, agar tersangka LMRE untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan Tim Penyidik berikutnya", tandas Nurul Ghufron.
Dalam perkara ini, LM Rusdianto Emba ditetapkan sebagai Tersangka pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Sukarman Lole ditetapkan sebagai Tersangka penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagaimana diketahui, dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengajuan pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021, KPK menetapkan 3 (tiga) Tersangka pada Kamis (27/01/2022) silam,
Ketiganya, yakni mantan Dirjen Keuda Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto, Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Muna Laode M. Syukur Akbar.
KPK saat itu langsung melakukan upaya paksa penahanan terhadap Kadis LH Pemkab Muna Laode M. Syukur setelah menetapkannya sebagai Tersangka. Adapun Bupati Kolaka Timur non-akrif Andi Merya Nur sedang menjalani proses persidangan atas perkara dugaan TPK suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, mantan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Muchamad Ardian Noervianto saat itu juga belum dilakukan upaya paksa penahanan. Pasalnya, Ardian tidak memenuhi panggilan dengan alasan sedang sakit.
“Dengan tugas tersebut, tersangka MAN (Mochamad Ardian Noervianto) memiliki kewenangan dalam menyusun surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas permohonan pinjaman dana PEN yang diajukan oleh Pemerintah Daerah", beber Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Rabu (02/02/2022) sore.
Dibebenya pula, bahwa bermula pada Maret 2021, Andi Merya mengontak Laode Syukur agar membantunya memperoleh pinjaman PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur. Selain menghubungi Laode, ada pula permintaan bantuan lain oleh Andi Merya selaku Bupati Kolaka Timur kepada LM Rusdianto Emba. Adapun Rusdianto Emba sendiri, telah mengenal baik M. Ardian Noervianto.
Dua bulan kemudian atau pada Mei 2021, Laode Syukur mempertemukan Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur dengan Ardian pada Mei 2021 di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Andi Merya Nur selaku Bupati Kolaka Timur saat itu mengajukan permohonan pinjaman dana PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur dengan nominal Rp. 350 miliar. Andi juga meminta Ardian untuk mengawal dan mendukung proses pengajuan permohonan pinjaman tersebut.
KPK menduga, ada persyaratan yang diminta oleh Ardian soal pemberian uang secara bertahap itu. Yakni 1 persen saat dikeluarkannya pertimbangan dari Kemendagri, 1 persen saat keluarnya penilaian awal dari Kemenkeu dan 1 persen saat ditanda-tanganinya MoU antara PT. SMI dengan Pemkab Kolaka Timur.
Ardian saat itu terus memantau proses penyerahan uang tersebut, meski sedang menjalani isolasi mandiri. Hal itu dilakukannya dengan terus berkomunikasi melalui orang-orang kepercayaannya yang sebelumnya telah diperkenalkan ke Laode Syukur.
Setelah transfer tahap pertama diterima, Ardian dan Laode Syukur bertemu di salah-satu restoran di Jakarta untuk membahas kelanjutan pengawalan pengajuan pinjaman serta jaminan terkait telah lengkapnya permohonan pinjaman dana PEN.
