.jpg)
Baca Juga
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menon-aktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/ BKPM Hasyim Daeng Barang. Penon-aktifan atau pencopotan jabatan tersebut, setelah Hasyim Daeng diperiksa Tim Penyidik KPK sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tanpa melalui mekanisme di Provinsi Maluku Utara.
Staf Khusus Menteri Investasi/ Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan, proses pemeriksaan Hasyim tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatannya Kementerian Investasi/ BKPM. Sebab, pemeriksaan itu berkaitan dengan jabatan Hasyim sebelumnya, yaitu saat masih berdinas di Pemprov Maluku Utara.
"Sebelumnya Bapak Hasyim merupakan pejabat di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yaitu sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian, menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur", kata Staf Khusus Menteri Investasi/ Kepala BKPM Tina Talisa dalam keterangan resminya kepada wartawan, Rabu (06/03/2024).
Tina menegaskan, bahwa proses pemeriksaan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/ BKPM Hasyim Daeng Barang tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/ BKPM.
"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi, proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/ BKPM", tegas Tina.
Terkait perkara dugaan korupsi yang menjerat Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara, Tim Penyidik KPK kini tengah mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Maluku Utara. Salah-satunya dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/ BKPM Hasyim Daeng Barang yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemprov Maluku Utara kemudian menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Maluku Utara. Datuk Daeng Barang pun pernah menjabat Penjabat sebagai (Pj.) Wali Kota Ternate.
Hasyim Daeng Barang dinon-aktifkan dari jabatannya sebagai Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/ BKPM setelah dipanggil dan diperiksa oleh Tim Penyidik KPK pada Jum'at (01/03/2024) lalu. Pemeriksaan di lakukan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.
"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya, antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK dalan keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (05/03/2024).
Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Pejabat Kementerian Investasi/ BKPM Hasyim Daeng Barang, di antaranya juga untuk menggali pengetahuannya tentang pemberian IUP atas pesanan Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara.
"Salah-satunya, dibidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari Tersangka Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara", jelas Ali Fikri.
Pemeriksaan Hasyim Daeng Barang yang merupakan mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Maluku Utara oleh Tim Penyidik KPK pada Jum'at (01/03/2024) lalu, merupakan kali kedua pemeriksaannya sebagai Saksi.
Sebelumnya, yakni pada Rabu 24 Januari 2024 lalu, Hasyim Daeng Barang juga diperiksa oleh Tim Penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan dan di antaranya didalami pengetahuannya tentang pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Provinsi Maluku Utara yang kembali menyeret nama Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara
Sebagaimana diketahui, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara ditetapkan Tim Penyidik KPK sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara setelah terjaring dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan (TT) Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK. Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara ditetapkan sebagai Tersangka perkara tersebut bersama 6 (enam) orang lainnya.
Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara bersama 6 (enam) Tersangka lain perkara tersebut sebelumnya terjaring dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK pada 18 Desember 2023. Mereka diduga melakukan tindak pidana korupsi suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Berikut daftar Tersangka perkara dugaan TPK suap jual beli jabatan dan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Maluku Utara:
1. Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Ghani Kasuba;
2. Kadis Perumahan dan Permukiman Malut, Adnan Hasanudin;
3. Kadis PUPR Malut, Daud Ismail;
4. Kepala BPPBJ Malut, Ridwan Arsan;
5. Ajudan Gubernur Malut, Ramadhan Ibrahim;
6. Pihak swasta, Stevi Thomas; dan
7. Pihak swasta, Kristian Wuisan.
Ada pun konstruksi perkara yang disampaikan KPK yang menjerat Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara dan para Tersangka lainnya tersebut, berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara.
Tim Penyidik KPK menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga ikut serta dalam menentukan siapa-siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan yang diprogramkan Pemprov Maluku Utara
Untuk menjalankan misinya, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga memerintahkan Adnan Hasanudin (AH) selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara, Daud Ismail (DI) selaku Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara dan Ridwan Arsan (RA) selaku Kepala BPPBJ Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan berbagai proyek yang akan dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara.
Besaran nilai berbagai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp. 500 miliar, di antaranya Pembangunan Jalan dan Jembatan Matuting–Rangaranga serta Pembangunan Jalan dan Jembatan Saketa–Dehepodo.
Tim Penyidik KPK menduga, dari proyek-proyek tersebut, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga menentukan besaran fee yang menjadi setoran dari para kontraktor. Tim Penyidik KPK pun menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.
Tim Penyidik KPK pun menduga, di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah Kristian Wuisan (KW) dan Stevi Thomas (ST). Tim Penyidik pun menduga, keduanya diduga juga telah memberikan uang kepada Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara melalui Ramadhan Ibrahim (RI) untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.
Adapun teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun ke rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.
Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp. 2,2 miliar. Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK membayar penginapan hotel dan pembayaran dokter gigi.
Dalam perkara ini, Tim Penyidik KPK menetapkan Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Maluku Utara, Ramadhan Ibrahim (RI) dan Ridwan Arsan (RA) sebagai Tersangka Penerima Suap. Adapun Stevi Thomas (ST), Kristian Wuisan (KW), Adnan Hasanudin (AH) dan Daud Ismail (DI) ditetapkan sebagai Tersangka Pemberi Suap.
Sebagai Tersangka Penerima Suap, AGK, RI dan RA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagai Tersangka Pemberi Suap, ST, AH, DI dan KW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dalam perkara tersebut, pada Selasa 05 Maret 2024, Tim Jaksa KPK telah melimpahkan Berkas Perkara dan Barang Bukti 4 (empat) serta Terdakwa Pemberi Suap Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Mereka segera diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Ternate.
Para Terdakwa Pemberi Suap tersebut adalah Kepala Dinas (Kadis) Perumahan dan Permukiman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Maluku Utara Daud Ismail dan 2 (dua) pihak swasta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan.
"Tim Jaksa telah selesai melimpahkan Berkas Perkara dan Surat Dakwaan dengan terdakwa Stevi C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Ternate", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri selaku Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan dalam keterangan terulisnya, pada Selasa (05/03/2024).
Dijelaskan Ali Fikri, dengan pelimpahan tersebut, penahanan ke-empat Tersangka menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor pada PN Ternate. Ke-empat Tersangka tersangka tersebut akan segera dipindahkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK ke tempat penahanannya yang lain.
"Dalam waktu dekat, segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan majelis hakim", jelas Ali Fikri.
Adapun sidang perdana perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dengan terdakwa Kadis Perumahan dan Permukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin, Kadis PUPR Pemprov Maluku Utara Daud Ismail dan 2 (dua) pihak swasta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan, diagendakan digelar pada Rabu 06 Maret 2024, dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan.
Sementara itu, belakangan ini Tim Penyidik KPK juga tengah mendalami dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara tanpa melalui mekanisme yang sah secara hukum. *(HB)*
BERITA TERKAIT:
