Sidang Ke-12 Kasus OTT Dugaan Suap Proyek PENS, KPK Tolak Permohonan Wiwiet Sebagai Justice Collaborators ~ Harian BUANA

Jumat, 20 Oktober 2017

Sidang Ke-12 Kasus OTT Dugaan Suap Proyek PENS, KPK Tolak Permohonan Wiwiet Sebagai Justice Collaborators

By Admin Harian BUANA 10/20/2017 02:45:00 PM

Baca Juga

Terdakwa mantan Kadis PUPR Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto saat berunding dengan PH-nya, setelah pembacaan tuntutan tim JPU KPK dan penolakan pengajuan terdakwa Wiwiet Febryanto sebagai JC KPK, Jum'at (20/10/2017).

Kota SURABAYA - (harianbuana.com).
Sidang ke-12 (dua belas) kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan 'suap' pengalihan pengalihan dana-hibah (Dana Alokasi Khusus/ DAK) anggaran proyek pembangunan kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto Tahun Anggaran 2017 senilai Rp. 13 miliar yang digelar di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) jalan Juanda - Surabaya pada Jum'at 20 Oktober 2017 ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan terdakwa mantan Kepala Dinas (Kadis) PUPR Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto.

Sidang kasus OTT dugaan 'suap' pengalihan anggaran proyek tersebut, selain bersubstansi Pembacaan Tuntutan atas dakwaan yang didakwakan oleh JPU KPK terhadap terdakwa mantan Kadis PUPR Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto, JPU KPK juga membacakan penolakan atas Permohonan sebagai Justice Collabiratos (JC) yang diajukan oleh terdakwa Wiwiet Febryanto.

Dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang diketuai HR. Unggul Warso Mukti ini, atas kasus dugaan tindak pidana 'suap' yang diduga telah diperbuatnya, tim JPU KPK mendakwa terdakwa Wiwiet Febryanto telah melanggar Pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP dan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut, dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan membayar denda Rp. 250 juta subdider 6 bulan kurungan. “Terdakwa Wiwiet Febyanto terbukti telah melanggar Pasal 55 ayat 1 dan 2 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 KUHP", lontar JPU KPK Iskandar Marwanto, saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jum'at (20/10/2017) siang.

Selain dikenakan tuntutan Pasal dan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal tersebut, permohonan sebagai Justice Collaborators (JC) yang diajukan terdakwa mantan Kadis PUPR Pemkot Mojokerto Wiwiet Febriyanto pun 'ditolak' oleh KPK. Konon, penolakan pengajuan sabagai JC yang diajukan terdakwa Wiwiet Febryanto dinilai JPU KPK tidak memenuhi kualifikasi sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK atau JC KPK. "Kami berpendapat, bahwa permohonan JC patut untuk tidak dikabulkan", ujar JPU KPK Iskandar Marwanto, saat membacakan surat tuntutan.

JPU KPK Iskandar Marwanto menerangkan, bahwa permohonan sebagai saksi pelaku harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Yang mana, dalam SEMA tersebut dijelaskan, bahwa pemohon bukanlah pelaku utama dalam tindak pidana. 'Selain itu, pemohon juga harus mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sebagai saksi", terang JPU KPK Iskandar Marwanto, dalam sidang.

Dijelaskannya, bahwa berdasarkan kesepahaman antara penegak hukum, telah diatur, bahwa saksi pelaku adalah pelaku yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengembalikan aset negara yang hilang dalam tindak pidana. "Caranya, pemohon dapat memberikan informasi dan keterangan kepada penegak hukum. Namun dalam fakta yuridis selama persidangan, terdakwa Wiwiet Febryanto melakukan perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tercela", jelasnya.

Iskandar Marwanto menandaskan, bahwa fakta persidangan menjelaskan jika Wiwiet juga mampu menentukan kehendaknya sendiri atas tindakannya (suap), apakah akan dilaksanakan atau tidak, sehingga terdakwa Wiwiet Febryanto dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab secara hukum. “Bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat pertanggung-jawaban pidana diri terdakwa", tandas JPU KPK, Iskandar Marwanto.

Sementara itu, sebagaimana diketahui, Wiwiet Febryanto telah mengajukan diri sebagai JC KPK pada Senin 24 Juli 2017 dan di bulan Oktober 2017. Dimana, saat mengajukan diri sebagai JC KPK, Wiwiet menyatakan jika dirinya bersedia mengakui semua perbuatan yang telah dia lakukan dengan sejujur-jujurnya serta bersedia memberikan informasi yang sebenar-benarnya dalam mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi. *(DM/DI/Red)*