Senin, 12 Desember 2022

KPK Kembali Panggil Sekretaris MA

Baca Juga


Sekretaris MA Hasbi Hasan membuka map warna merah (kanan) di ruang lobi Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin 12 Desember 2022.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 12 Desember 2022, kembali memanggil Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan terkait penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan perkara di MA.

Tim Penyidik KPK kali ini akan memeriksa Hasbi Hasan sebagai Saksi untuk tersangka Gazalba Saleh selaku Hakim Agung MA dan kawan-kawan. Selain Hasbi Hasan, Tim Penyidik KPK juga memanggil pihak swasta Dadan Tri Yudianto. Keduanya diperiksa di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi, Jakarta Selatan.

"Hari ini (Senin 12 Desember 2022), pemeriksaan Saksi tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung, untuk tersangka Gazalba Saleh", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (12/12/2022).

Diketahui, pada Senin (12/12/2022) sekitar pukul 10.50 WIB, Hasbi Hasan terlihat di ruang lobi Gedung Merah Putih KPK memakai baju lengan panjang warna putih dengan didampingi beberapa orang. Berapa menit kemudian, atau sekitar pukul 11.02 WIB, Hasbi Hasan naik ke ruang pemeriksaan yang ada di lantai 2.

Hasbi Hasan selaku Sekretaris MA sebelumnya juga telah dipanggil Tim Penyidik KPK. Ia telah memenuhi panggilan Tim Penyidik KPK pada Jum'at 28 Oktober 2022 yang lalu.

Usai menjalani pemeriksaan, kepada sejumlah wartawan menyampaikan, MA telah memecat 4 (empat) pegawai MA terkait perkara dugaan TPK suap penanganan perkara di MA yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati.

Dikatakannya pula, bahwa Hakim Yustisial dan Elly Tri Pangestu termasuk di antara empat pegawai yang dipecat MA terkait perkara yang menjerat Hakim AgunbMA Sudrajad Dimyati 

"Betul ada SK pemecatan terhadap 4 (empat) pegawai, kemudian pemecatan terhadap Elly dan pemecatan terhadap sementara ya terhadap hakim agung Sudrajad Dimyati", kata Hasbi Hasan di lobi Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Jum'at (28/10/2022).

Hasbi menerangkan, untuk hakim agung Sudrajad hanya berstatus dipecat sementara. Pemecatan tersebut dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"(Sudrajad Dimyati) dipecat sementara oleh presiden. Kalau presiden (pecat) Sudrajad Dimyati, kalau Elly (dipecat) oleh MA, kalau empat pegawai itu saya yang mecat", terang Hasbi.

Dijelaskannya, bahwa ketidakhadirannya saat pemanggilan pertama Tim Penyidik KPK karena dirinya sakit. Hanya saja, Hasbi enggan menginformasikan materi pemeriksaannya.

"Saya kira gini aja, ke penyidik aja karena nanti kalau saya memberikan keterangan nanti ada gesekan", jelas Hasbi Hasan.

Sebagaimana diketahui, Gazalba Saleh resmi diumumkan KPK sebagai Tersangka perkara TPK suap pengurusan perkara di MA dan dilakukan upaya paksa penahanan pada Senin (28/11/2022) lalu.

Hakim Agung MA Gazalba Saleh terseret pengembangan kegiatan Tangkap Tangan (TT) KPK yang menjerat Hakim Agung MA Sudrajad Dimyati (SD). Selain Gazalba Saleh, KPK turut menetapkan 2 (dua) orang lain sebagai Tersangka.

Keduanya adalah Prasetio Nugroho selaku Hakim Yustisial/ Panitera Pengganti pada Kamar Pidana MA RI sekaligus Asisten Hakim Agung Gazalba Saleh, serta Redhy Novarisza selaku Staf Hakim Agung.

Tim Penyidik KPK menetapkan Gazalba Saleh selaku Hakim Agung MA dan 2 orang bawahannya tersebut sebagai Tersangka atas dugaan penerimaan suap dalam penanganan perkara di MA. KPK menduga Gazalba menerima uang Rp. 2,2 miliar melalui Desy Yustria PNS Kepaniteraan MA.

Suap diberikan agar MA memenangkan gugatan kasasi yang diajukan debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana (KSP ID) Heryanto Tanaka yang didampingi 2 (dua) pengacaranya, yakni Yosep Parera dan Eko Suparno.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membeberkan, perkara ini mulai terjadi di tahun ini ketika ada perselisihan di internal Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana (KSP ID). Perselisihan itu berlanjut ke meja hijau dan diadili di Pengadilan Negeri Semarang.

Dibeberkan Johanis pula, Heryanto Tanaka (HT) swasta/ debitur KSP ID saat itu melaporkan seorang bernama Budiman Gandhi Suparman. Heryanto kemudian menunjuk dua pengacara yakni Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES).

Di akhir persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, Budiman Gandhi dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi.

Di tingkat kasasi, Yosep dan Eko turut memantau sidang kasasinya. Yosep dan Eko pun dikatakan menghubungi Desy Yustria (DY) sebagai salah-satu staf kepaniteraan di Mahkamah Agung (MA) untuk mengondisikan putusan hakim.

"Karena YP dan ES telah mengenal baik dan biasa bekerja-sama dengan DY sebagai salah-satu staf kepaniteraan MA untuk mengkondisikan putusan, maka digunakanlah jalur DY dengan adanya kesepakatan uang sekitar SGD 202 ribu atau setara dengan Rp. 2,2 miliar", beber Johanis Tanak.

Johanis menjelaskan, untuk mengkondisikan putusan hakim, DY mengajak Nurmanto Akmal (NA) selaku Staf di Kepaniteraan MA. Dari situ, komunikasi dengan Gazalba Saleh mulai terjalin.

"Dan NA selanjutnya mengomunikasikan dengan RN (Redhy Novarisza) selaku Staf GS dan PN (Prasetio Nugroho) selaku Asisten Hakim Agung GS dan sekaligus sebagai orang kepercayaan GS yang adalah salah-satu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI", jelasnya.

Dalam persidangan Gazalba Saleh ditunjuk menjadi Hakim Anggota untuk perkara kasasi terdakwa Budiman Gandhi Suparman. Yang mana, putusan kasasinya adalah menghukum Budiman dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara.

"GS ditunjuk menjadi salah-satu Anggota Majelis Hakim yang menangani perkara terdakwa Budiman Gandhi. Selama proses kasasi, RN dan PN aktif komunikasikan keinginan HT, YP dan ES terkait pengondisian putusan. Putusan terpenuhi dengan Budiman terbukti bersalah dan dipidana selama 5 (lima) tahun penjara", jelas Johanis Tanak pula.

"Dalam mengondisikan putusan kasasi tersebut, sebelumnya diduga telah ada penerimaan uang pengurusan perkara melalui DY yang diduga uang tersebut dibagi di antara DY, NA, RN, PN dan GS", tambahnya.

Johanis menandaskan, saat ini Tim Penyidik KPK masih terus menelusuri penyerahan uang sebesar SGD 202.000,– tersebut. Tim Penyidik KPK juga masih mendalami bagaimana cara mereka membagikan uang tersebut.

"Sebagai realisasi pemberian uang YP dan ES juga menyerahkan uang pengurusan perkara di MA tersebut sebesar SGD 202 ribu melalui DY, sedangkan rencana distribusi pembagian SGD 202 ribu tersebut dari DY kepada NA, RN, PN dan GS, masih terus dikembangkan tim penyidik", tandasnya.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Gazalba Saleh, Prasetio Nugroho, Redhy Novarisza, Nurmanto Akmal dan Desy Yustria sebagai Tersangka Penerima Suap. Adapun Heryanto Tanaka, Yosep Parera dan Eko Suparno ditetapkan KPK sebagai Tersangka Pemberi Suap.

Sebagai Tersangka Penerima Suapmereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai Tersangka Pemberi Suap, mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengumuman penahanan Hakim Agung MA Gazalba Saleh ini juga dihadiri Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi. *(HB)*


BERITA TERKAIT: