Baca Juga
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.
Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 7 (tujuh) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Mereka, yakni:
1. Mohamad Irwansyah, selaku Kepala Dinas Penataan Ruang Pemkot Semarang;
2. Endang Sri Rejeki, selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Sisdukcapil Semarang;
3. Satrio Imam Poetranto, selaku mantan Kabag Hukum Semarang;
4. Marthen Stevanus Da Costa AP, selaku Sekretaris Satpol PP Pemkot Semarang;
5. Alif, selaku BPBJ Semarang;
6. Dian Hidayatullah, selaku BPBJ Kota Semarang; dan
7. Siswoyo selaku Direktur CV Dua Putra yang juga Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang.
Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh Saksi tersebut, di antaranya untuk mendalami pengumpulan fee dan penunjukan langsung proyek di Pemkot Semarang. Pendalaman penyidikan dilakukan untuk mendalami dugaan terjadinya peristiwa pidana yang diduga menyeret nama Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.
"Didalami proses pengesahan SK Upah Pungut, proyek-proyek yang didapat Tersangka dari pihak swasta. Serta, Pengumpulan fee di muka terkait Pekerjaan Penunjukan Langsung (PL) di tingkat Kecamatan", kata Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2024).
KPK sebelumnya menyampaikan, bahwa pihaknya melakukan penggeledahan sejumlah ruang kantor di lingkungan Pemkot Semarang berkaitan dengan 3 (tiga) perkara dugaan TPK di Pemkot Semarang, yakni perkara dugaan TPK pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, perkara dugaan TPK pemerasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta perkara dugaan TPK penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.
Terkait perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah menetapkan 4 (empat) orang sebagai Tersangka. Tessa menjelaskan, bahwa Tim PenyIdik KPK telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada 4 Tersangka itu.
"Pasti sudah (SPDP) dikirim ke beberapa orang. Kemarin saya menginfokan 4 (empat) orang", jelas Tessa Mahardhika kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (23/07/2024).
Tim Penyidik KPK telah menggeledah 65 (enam puluh lima) lokasi sebagai rangkaian proses penyidikan perkara dugaan Tindak PIdana Korupsi (TPK) di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang yang tengah ditangani oleh Tim PenyIdik KPK.
Terkait itu, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto sebelumnya menerangkan, bahwa Tim PenyIdik KPK telah melakukan penggeledahan di 10 (sepuluh) rumah pribadi, Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah, 7 (tujuh) kantor perusahaan swasta, 46 (empat puluh enam) kantor dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Semarang dan 2 (dua) kantor pihak lain.
“Kegiatan penggeledahan dilakukan di Kota Semarang, Kudus, Salatiga dan lainnya", terang Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Selasa (30/07/2024).
Dijelaskan Tessa, bahwa serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut digelar Tim Penyidik KPK mulai pada Rabu 17 Juli 2024 sampai dengan hari Rabu 25 Juli 2024 atau selama 9 (sembilan) hari.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK berhasil mengamankan uang Rp. 1 miliar, uang asing 9.650 Euro, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dan 2024 serta Perubahan APBD (P-APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Lalu, barang bukti elektronik berupa laptop, hand-phone, hingga 10 unit jam tangan.
"Sejak 17 hingga 25 Juli 2024, Tim Penyidik telah melakukan penggeledahan pada 10 (sepuluh) rumah pribadi, 46 (empat puluh enam) kantor dinas atau OPD Pemkot Semarang. DPRD Jawa Tengah, 7 (tujuh) kantor swasta dan 2 (dua) kantor pihak lainnya", jelas Tessa Mahardhika.
Dari serangkaian penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK berhasil mengamankan uang Rp. 1 miliar, uang asing 9.650 Euro, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2023 dan 2024 serta Perubahan APBD (P-APBD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2023. Lalu, barang bukti elektronik berupa laptop, hand-phone, hingga 10 unit jam tangan.
"Tim Penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024. Uang sekitar Rp. 1 miliar dan mata uang asing 9.650 Euro, barang bukti elektronik berupa hand-phone, laptop dan lainnya, diduga mempunyai keterkaitan dengan perkara dimaksud", tandasnya.
KPK sebelumnya menyampaikan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan 3 (tiga) perkara dugaan TPK di Pemkot Semarang, yakni perkara dugaan TPK pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, perkara dugaan TPK pemerasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang serta perkara dugaan TPK penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.
KPK sebelumnya pun menyampaikan, bahwa terkait penyidikan 3 perkara tersebut, Tim Penyidik KPK telah melakukan upaya cegah-tangkal (Cekal) terhadap 4 (empat) orang supaya tidak bepergian ke luar negeri. Mereka terdiri atas 2 (dua) yang orang dari unsur penyelenggara negara dan 2 (dua) orang dari unsur swasta.
"Pada tanggal 12 Juli tahun 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 888 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri untuk dan atas nama 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang dari penyelenggara negara dan 2 (dua) orang lainnya dari pihak swasta", terang Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardika Sugiarto.
Cekal atau larangan bepergian ke luar negeri tersebut telah dikoordinasikan dengan Direktorat Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM yang berlaku selama 6 (enam) bulan ke depan dan dapat diperpanjang untuk kepentingan penyidikan.
"Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi", jelas Tessa Mahardhika. *(HB)*
BERITA TERKAIT:
