Baca Juga
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 07 Agustus 2024, menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud (KD) sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK)/ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kembali menjerat Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Maluku Utara.
Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menerangkan, Tim Penyidik KPK menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Kuntu Daud, untuk didalami pengetahuannya terkait perkara dugaan TPK/TPPU untuk tersangka AGK selaku Gubernur Maluku Utara. Pemeriksaan dilangsungkan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.
"Hari ini, (Rabu 07 Agustus 2024), Tim Penyidik menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Saksi dugaan TPK/ TPPU (di lingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Maluku Utara dengan tersangka AGK", terang Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangan tertulis saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (07/08/2024).
Selain Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud, Tim Penyidik KPK juga menjadwal pemqggilan dan pemeriksaan Olivia Bachmid istri Muhaimin Syarif, Tersangka Pemberi Suap Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara. Lebih rinci, berikut Saksi-saksi perkara tersebut yang pada Rabu (07/08/2024) ini dijadwal dipanggil dan diperiksa Tim Penyidik KPK:
1. KD, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara;
2. DS, ajudan Gubernur/ anggota TNI AD;
3. OB, swasta;
4. ZS, karyawan PT Mineral Trobos;
5. SL alias AC, direktur PT l. Modern Raya Indah Pratama (PT. MRIP);
6.LM, Direktur PT Mineral Jaya Molagina (PT. MJM);
7. PBH, Pimpinan Departemen Divisi Legal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.; dan
8.KHSR, Group Head AML/ APU PPT Group PT. Bank Syariah Indonesia Tbk.
Sementara itu Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara lebih dulu ditetapkan oleh Tim Penyidik KPK sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara setelah terjaring dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin 18 Desember 2023.
Tim PenyIdik KPK menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nilai mencapai Rp. 500 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Tim Penyidik KPK pun menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah-olah sudah selesai di atas 50 persen dengan maksud supaya pencairan anggaran bisa dilakukan.
Dalam perkara ini, terdakwa AGK selaku Gubernur Maluku Utara didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Tim Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara sebagai Tersangka. Setelah sebelumnya menjerat sebagai perkara dugaan TPK suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Maluku Utara, Tim Penyidik KPK kemudian menetapkan Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penetapan sebagai Tersangka perkara dugaan TPPU tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang sebelumnya telah menjerat Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara.
Sebagai bukti awal dugaan TPPU tersebut, Tim Penyidik KPK menemukan adanya pembelian dan upaya menyamarkan asal-usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain. Estimasi nilai awal TPPU tersebut diduga setidaknya mencapai total Rp. 100 miliar. *(HB)*
BERITA TERKAIT:
