%20BUPATI-TMMD-1.JPG)
Baca Juga
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu 14 Desember 2022, kembali memeriksa Wakil Bupati Pamekasan Fattah Jasin di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan.
Fattah kembali diperiksa sebagai Saksi penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) periode tahun 2014–2018.
Tim Penyidik KPK pun kembali memeriksa Wabup Pamekasan Fattah Jasin dalam kapasitas selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Tim Penyidik KPK kali ini juga memeriksa Fattah Jasin sebagai Saksi untuk tersangka Budi Setiawan (BS) selaku Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014–2016 yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017–2018.
Fattah Jasin didalami pengetahuannya tentang dokumen proses pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung.
"Saksi hadir dan didalami serta dikonfirmasi pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan berbagai dokumen saat pengusulan permintaan Banprov untuk Pemkab Tulungagung", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).
Selain Fattah Jasin, Tim Penyidik KPK juga memanggil beberapa Saksi lainnya. Mereka, antara lain Iwan selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Toni Indrayanto selaku Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur.
Berikutnya, Mochamad Ismanto selaku Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, Amalia Rizqina selaku karyawan PT. BPW Shafira Lintas Semesta.
Kemudian, Erwin Novianto selaku Pelaksana-tugas (Plt.) Kepala Bappeda kabupaten Tulungagung/ Kabid Infrastruktur Persampahan dan Pertamanan di Dinas PUPR Pemerintah kabupaten Tulungagung periode 2015–2016.
Ali menjelaskan, dalam pemeriksaan kali ini, Tim Penyidik KPK juga melakukan penyitaan sejumlah dokumen yang disinyalir berkaitan dengan perkara ini.
"Dari para Saksi tersebut, Tim Penyidik melakukan penyitaan berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini", jelas Ali Fikri.
Sebelumnya, Tim Penyidik KPK pada Selasa (06/12/2022) lalu juga telah memeriksa Fattah Jasin sebagai Saksi penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap terkait pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) periode tahun 2014–2018.
Pemeriksaan terhadap Fattah Jasin dilakukan Tim Penyidik Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan. Fattah diperiksa dalam kapasitas selaku mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur.
Fattah Jasin diperiksa sebagai Saksi untuk tersangka Budi Setiawan (BS) selaku Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014–2016 yang juga Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017–2018. Fattah didalami pengetahuannya tentang dokumen proses pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kabupaten Tulungagung dan daerah lainnya.
"Saksi didalami soal penjelasan dokumen proses (pemberian) bantuan keuangan provinsi ke kabupaten saat ia menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jatim", terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (07/12/2022).
KPK menetapkan Budi Setiawan sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan berdasarkan fakta hukum yang muncul pada persidangan perkara yang menjerat Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung dan kawan-kawan (Dkk.) serta perkara Direktur PT. Kediri Putra Tigor Prakasa.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan, KPK mengungkapkan, tersangka Budi Setiawan yang saat itu menjabat Kepala BPKAD Provinsi Jatim diduga membuat kesepakatan memberikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jatim kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung dengan pemberian fee antara 7–8 % (persen) dari total anggaran itu yang diberikan.
Selanjutnya, pada tahun 2015, Pemkab Tulungagung mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 79,1 miliar.
Atas alokasi Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung itu, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp. 3,5 miliar.
Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, tersangka Budi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jatim secara mutlak menjadi kewenangan tersangka Budi Setiawan.
Di tahun 2017 pula, Sutrisno atas ijin Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung mencarikan anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim. Sutrisno kemudian menemui tersangka Budi Setiawan untuk meminta alokasi anggaran bagi Pemkab Tulungagung.
Dari hasil pertemuan itu, sehingga pada anggaran perubahan tahun 2017, Pemkab Tulungagung mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 29,2 miliar.
Atas alokasi Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim yang diberikan kepada Pemkab Tulungagung itu, Sutrisno selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp. 3,5 miliar.
Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017, tersangka Budi Setiawan diangkat menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, sehingga kewenangan pembagian alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jatim secara mutlak menjadi kewenangan tersangka Budi Setiawan.
Di tahun 2017 pula, Sutrisno atas ijin Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung mencarikan anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim. Sutrisno kemudian menemui tersangka Budi Setiawan untuk meminta alokasi anggaran bagi Pemkab Tulungagung.
Dari hasil pertemuan itu, sehingga pada anggaran perubahan tahun 2017, Pemkab Tulungagung mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan dari Pemprov Jatim sebesar Rp. 30,4 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp. 29,2 miliar.
KPK menduga, sebagai komitmen pengalokasian anggaran Bantuan Keuangan yang dialokasikan untuk Pemkab Tulungagung pada 2017 dan 2018 tersebut, Syahri Mulyo selaku Bupati Tulungagung melalui Sutrisno diduga memberikan fee kepada tersangka Budi Setiawan sebesar Rp. 6,75 miliar.
Dalam perkara ini, tersangka Budi Setiawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(HB)*
BERITA TERKAIT :
> Diperiksa KPK, Pakde Karwo Pastikan Pemberian Hibah Sesuai Prosedur
> Pakde Karwo Penuhi Panggilan KPK
> KPK Kembali Panggil Pakde Karwo 28 Agustus Depan
> Pakde Karwo Absen Dari Panggilan KPK
> KPK Agendakan Pakde Karwo Diperiksa Terkait Perkara Dugaan Suap APBD Tulungagung
> KPK Geledah 3 Lokasi Di Jatim Terkait Dugaan Suap Pengesahan APBD Tulungagung
> KPK Tetapkan Ketua DPRD Kab. Tulungagung 2014–2019 Sebagai Tersangka
> Mantan Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo Menyerahkan Diri Ke KPK
> KPK Akan Masukkan Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung ke DPO
> KPK Minta Wali Kota Blitar Dan Bupati Tulungagung Non-aktif Serahkan Diri
> Pakde Karwo Penuhi Panggilan KPK
> KPK Kembali Panggil Pakde Karwo 28 Agustus Depan
> Pakde Karwo Absen Dari Panggilan KPK
> KPK Agendakan Pakde Karwo Diperiksa Terkait Perkara Dugaan Suap APBD Tulungagung
> KPK Geledah 3 Lokasi Di Jatim Terkait Dugaan Suap Pengesahan APBD Tulungagung
> KPK Tetapkan Ketua DPRD Kab. Tulungagung 2014–2019 Sebagai Tersangka
> Mantan Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo Menyerahkan Diri Ke KPK
> KPK Akan Masukkan Wali Kota Blitar dan Bupati Tulungagung ke DPO
> KPK Minta Wali Kota Blitar Dan Bupati Tulungagung Non-aktif Serahkan Diri
