Baca Juga
Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud (baju kotak) saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (12/08/2024).
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 12 Agustus 2024, telah memeriksa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud (KD) sebagai Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara/ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kembali menjerat Abdul Ghani Kasuba (AGK) selaku Gubernur Maluku Utara.
Tim Penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud (KD), di antaranya untuk mendalami pengetahuan KD tentang penerimaan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan AGK selaku Gubernur Maluku Utara.
“Tim Penyidik mendalami pengetahuan yang bersangkutan tentang penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan tersangka AGK", kata Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (12/08/2024).
Tessa menjelaskan, Tim Penyidik KPK juga mendalami pengetahuan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara KD tentang dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima AGK selaku Gubernur Maluku Utara yang diduga dialirkan ke pihak-pihak lain.
"Kesimpulan itu belum bisa dikonfirmasi, karena hanya pengetahuan tentang gratifikasi dan penerimaan oleh tersangka AGK. Nanti apakah dari situ mengalir ke tempat-tempat lain? Itu masih didalami benar atau tidaknya", jelas Tessa Mahardhika.
Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan, kepada sejumlah wartawan, Kuntu Daud mengaku ditanya Tim Penyidik KPK soal pembangunan Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-Perjuangan) Provinsi Maluku Utara.
“Terkait dengan Pak Gubernur, pembangunan kantor. Kantor PDIP. Enggak ada (aliran dana ke Kantor PDI-Perjuangan)", kata Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu, setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada Kavling 4 Setiabudi Jakarta Selatan, Senin (12/08/2024).
Daud menegaskan, bahwa lokasi Kantor DPD PDI-Perjuangan Provinsi Maluku Utara itu berada di Kelurahan Sofifi Kota Halmahera Provinsi Maluku Utara. "Di Sofifi", tegas Kuntu Daud.
Kuntu pun mengaku, dirinya juga dikonfirmasi Tim Penyidik KPK soal uang yang diduga berkaitan dengan proyek tersebut. Terkait pertanyaan Tim Penyidik ini, Kuntu mengaku dirinya dirinya tidak tahu-menahu.
“Ya dikira uangnya (dari AGK). Tetapi, saya enggak tahu pembangunannya. Saya cuma tahu sudah jadi, baru saya tahu. Saya cuma satu pertanyaan, iya (terkait pembangunan), (kantor) DPD", ujar Kuntu.
Tim Penyidik KPK sebelumnya menjadwal pemanggilan dan pemeriksaan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Kuntu Daud pada Rabu 07 Agustus 2024. Namun, Kuntu Daud pada penjadwalan tersebut berhalangan hadir dan dijadwalkan ulang hari ini.
Sementara itu Abdul Gani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara lebih dulu ditetapkan oleh Tim Penyidik KPK sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara setelah terjaring dalam serangkaian kegiatan Tangkap Tangan yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin 18 Desember 2023.
Tim PenyIdik KPK menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan nilai mencapai Rp. 500 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Tim Penyidik KPK pun menduga, Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara diduga memerintahkan bawahannya untuk memanipulasi progres proyek seolah-olah sudah selesai di atas 50 persen dengan maksud supaya pencairan anggaran bisa dilakukan.
Dalam perkara ini, terdakwa AGK selaku Gubernur Maluku Utara didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.
Tim Penyidik KPK kemudian kembali menetapkan Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara sebagai Tersangka. Setelah sebelumnya menjerat sebagai perkara dugaan TPK suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemprov Maluku Utara, Tim Penyidik KPK kemudian menetapkan Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penetapan sebagai Tersangka perkara dugaan TPPU tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan TPK suap proyek, perizinan dan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara yang sebelumnya telah menjerat Abdul Ghani Kasuba selaku Gubernur Maluku Utara.
Sebagai bukti awal dugaan TPPU tersebut, Tim Penyidik KPK menemukan adanya pembelian dan upaya menyamarkan asal-usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain. Estimasi nilai awal TPPU tersebut diduga setidaknya mencapai total Rp. 100 miliar. *(HB)*
