Selasa, 30 November 2021

KPK Terima 7.709 Laporan Gratifikasi Senilai Rp. 171 Miliar


Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dalam diskusi daring, Selasa (30/11/2021) siang.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 7.709 laporan gratifikasi senilai Rp. 171 miliar. Ribuan laporan tersebut diterima KPK sejak Januari 2015 sampai September 2021.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam webinar 'Pengendalian Gratifikasi: Mencabut Akar Korupsi' di YouTube KPK pada Selasa (30/11/2021).

"Ini yang perlu kami sampaikan statistik laporan gratifikasi yang apa, yang masuk itu ada 7.709, yang kemudian kami tetapkan menjadi milik negara itu 6.310. Sementara nilainya kalau di uangkan ada Rp171 miliar", ungkap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam diskusi daring, Selasa (30/11/2021).

Ghufron memaparkan, banyaknya laporan gratifikasi yang diterima KPK tersebut tidak menjamin Indonesia terbebas dari korupsi. Karena, sering kali gratifikasi yang dilaporkan hanya yang bernilai kecil.

"Sudah banyak dilaporkan, tetapi yang dilaporkan yang kecil-kecil, ternyata yang besar tidak dilaporkan. Ini juga menjadi fenomena dan mudah-mudahan, sekali lagi gratifikasi harus menjadi kesadaran bahwa setiap penyelenggara negara harus bebas menerima sesuatu dalam memberikan layanan publiknya", papar Ghufron.

Ghufron menegaskan, para penyelenggara negara seharusnya dengan penuh kesadaran melaporkan gratifikasi yang diterima ke KPK, baik yang bernilai kecil maupaun bernilai besar. Ditegaskannya pula, para penyelenggara negara pun seharusnya memahami, bahwa gratifikasi membuat mereka tidak obyektif dalam melaksanakan pelayanan masyarakat.

"Tujuan kita, menolak dan/atau melaporkan gratifikasi itu agar penyelenggara negara objektif kepada siapapun, tidak berbasis pada pemberiannya. Sehingga diharapkan tidak ada deal-deal untuk melaksanakan atau melanggar kewajiban ataupun melakukan sesuatu yang ataupun tidak melanggar kewajibannya itu perlu di perlu dihindari", tegasnya. *(Ys/HB)*

Terima Suap Dan Gratifikasi Untuk Beli Speed Boat Dan Jetsky, Nurdin Abdullah Dihukum 5 Tahun Penjara


Salah-satu suasana sidang putusan perkara dugaan suap dan gratifikasi terdakwa Nurdin Abdullah dengan menggunakan fasilitas teleconference, Senin (29/11/2021) malam.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar pada Senin (29/11/2021) malam, menjatuhkan vonis, Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum 'bersalah' telah menerima gratifikasi senilai Rp. 5,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura. Uang-uang itu salah-satunya digunakan untuk membeli speed boat dan jetski untuk anaknya M. Fathul Fauzi Nurdin.

Persidangan beragenda 'Pembacaan Vonis atau Putusan Hakim' yang digelar di Pengadilan Tipikor Makassar pada Senin (29/11/2021) malam, berlangsung dengan menggunakan fasilitas teleconference. Yang mana, Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah sebagai Terdakwa mengikuti jalannya persidangan dari Gedung KPK di Jakarta, sedangkan Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dan sebagian Penasihat Hukum Terdakwa hadir di Pengadilan Tipikor Makassar.

"Terdakwa dalam jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018–2021 terbukti menerima gratifikasi senilai total 200 ribu dolar Singapura dan Rp. 5,587 miliar", kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Makassar, Senin (29/11/2021) malam.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan berupa sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 500 juta subsider 4 (empat) bulan kurungan, karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 350.000 dolar Singapura dan Rp. 8,087 miliar.

Hakim Ketua Ibrahim Palino menilai, Nurdin terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dari terpidana Edy Rahmat dan kontraktor Agung Sucipto.

“Menjatuhkan pidana pada Terdakwa, oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 500 juta dan jika denda tidak dibayar akan diganti 4 (empat) bulan kurungan", kata Ketua Majelis Hakim Ibrahim Palino dalam persidangan.

Nurdin juga dijatuhi hukuman membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.187.600.000,– dan 350.000 dollar Singapura. Apabila tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya bisa dirampas untuk menutupi kerugian negara.

“Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan", tegasnya.

Majelis Hakim menilai, dakwaan pertama Tim JPU KPK terbukti, yakni Nurdin Abdullah selaku Gubernur Sulawesi Selatan terbukti menerima suap dari Agung Sucipto selaku pemilik PT. Agung Perdana Bulukumba dan PT. Cahaya Sepang Bulukumba senilai Rp. 2,5 miliar dan 150.000 dolar Singapura.

Majelis Hakim pun menilai, dakwaan kedua Tim JPU KPK terbukti, yakni Nurdin Abdullah terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp. 5,587 miliar dan 200.000 dolar Singapura dari beberapa pihak.

Meski demikian, Majelis Hakim tidak setuju dengan Tim JPU KPK yang menyatakan Nurdin Abdullah menerima gratifikasi Rp. 1 miliar dari Petrus Yalim, Thiawudy Wikarso dan Direksi PT. Bank Sulselbar di rekening Bank Sulselbar atas nama Pengurus Masjid Kawasan Kebun Raya Pucak pada periode Desember 2020–Februari 2021.

"Benar Pengurus Masjid Kebun Raya Maros menerima gratifikasi Rp. 1 miliar, namun jauh sebelum pemberian, Terdakwa ingin mewakafkan tanahnya untuk masjid dan ditindak-lanjuti dengan pembuatan panitia. Terdakwa tidak ada keinginan untuk menerima pemberian dan tidak ada kesadaran melakukan perbuatan jahat, sehingga tidak dapat dikualifikasi menerima gratifikasi untuk pembangunan masjid Puncak Maros", tegas hakim pula.

Selain hukuman badan dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman bagi Nurdin Abdullah untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 2,187 miliar dan 350.000 dolar Singapura subsider 3 tahun penjara.

"Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan sebesar 150 ribu dolar Singapura dan Rp. 2,5 miliar dari uang suap yang diterima Terdakwa ditambah 200 ribu dolar Singapura dan Rp. 5,587 miliar dan dikurangkan Rp. 2,2 miliar yang sudah disita dan Rp. 1,2 miliar dari pembelian jet ski dan speed boat yang juga sudah disita. Sehingga, pembebanan uang pengganti adalah Rp. 2,187 miliar dan 350 ribu dolar Singapura", tandas hakim.

Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak Nurdin Abdullah selesai menjalani pidana pokoknya. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:
> Dituntut JPU KPK 6 Tahun Penjara, Gubernur Non-aktif Sulawesi Selatan Minta Dido'akan
> Geledah Dua Lokasi Di Makassar, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
> Geledah Rumah Gubernur Sulsel Non-aktif Nurdin Abdullah, KPK Amankan Miliaran Rupiah Dan Ribuan Dolar
> Kronologi KPK OTT Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya
> KPK Tetapkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Sebagai Tersangka
> OTT, KPK Amankan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dan 5 Orang Lainnya

KPK Limpahkan Berkas Perkara Ke Pengadilan, Azis Syamsuddin Segera Diadili


Ilustrasi gedung KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara mantan Wakil Ketua DPR-RI Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 29 November 2021.

"Jaksa KPK Yoga Pratomo telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 30 November 2021.

Ali Fikri menjelaskan, dengan telah adanya pelimpahan tersebut, maka penahanan selanjutnya terhadap Azis Syamsuddin beralih dan menjadi wewenang pihak Pengadilan Tipikor Jakarta.

"Tim Jaksa masih menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim yang akan memimpin jalannya persidangan dan penetapan hari sidang dengan agenda awal Pembacaan Surat Dakwaan oleh Tim Jaksa", tegas Ali Fikri.

Dalam perkara ini, Azis Syamsuddin didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b  Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:
> Azis Bersaksi Beri Rp. 200 Juta Ke Penyidik KPK Sebagai Hutang Urusan Keluarga


BACA JUGA:

Senin, 29 November 2021

SPRI Hadirkan Wartawan Profesional Di Pelatihan Pers 6 Desember 2021




Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Peningkatan kompetensi wartawan di Indonesia saat ini menjadi perhatian serius Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI). Pada tanggal 6 Desember 2021, DPP SPRI akan menggelar Pelatihan Jurnalistik untuk Skema Wartawan Muda Kameramen, Madya dan Utama bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana dan kameramen. 

Pelatihan bagi wartawan ini serangkaian dengan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan dan Uji Kompetensi Wartawan yang akan dilaksanakan di LSP Pers Indonesia. 

"Sekarang ini masih tahapan pelatihan untuk mendukung program sertifikasi profesi wartawan melalui mekanisme yang diakui negara", ungkap Hence Mandagi, Ketua DPP SPRI melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Senin (29/11/2021). 

Mandagi menambahkan, tenaga pelatih yang dihadirkan pada pelatihan ini adalah wartawan-wartawan  senior yang berpengalaman belasan tahun di media TV nasional dan media mainstream. 

Pemateri terdiri dari, Harwin Brams, Chaidar Sulaiman, Jimy Wibowo, Yaskur Jamhur, Azhar Azis dan Hence Mandagi. 

Selain kompetensi wartawan, peserta Diklat akan dilatih tentang tekhnik khusus menjadi video jurnalis.

"Tujuan pelatihan ini untuk menambah pengalaman dan membagi ilmu tentang praktek jurnalistik televisi bagi wartawan. Agar wartawan bisa memproduksi berita berbasis televisi melalui chanel yuotube", pungkas Mandagi yang juga menjabat Ketua LSP Pers Indonesia. 

Jumlah peserta pelatihan ini sengaja dibatasi panitia agar sesuai kapasitas ruangan tempat pelaksanaan. Bagi pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan kameramen yang duluan mendaftar dapat menjadi peserta mengingat tempat terbatas hanya 50 orang peserta yang dibagi dua kelas. 

Peserta yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi bagian pendaftaran di nomor kontak: 081389517337. 

Waktu pelaksanaan diklat pada, Senin 6 Desember 2021 jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore di Ruang Serba Guna kantor Dewan Pers Indonesia. 

Panitia mencatat, peserta yang sudah mendaftar berasal dari berbagai daerah dengan latar belakamg media yang bervariasi. *(HM/HB)*

KPK Limpahkan Berkas Perkara Kepala BPBD Kolaka Timur Anzarullah Ke Pengadilan


Salah-satu suasana konferensi pers penetapan Tersangka dan penahanan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kabupaten Kolaka Timur Anzarullah di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Rabu (22/09/2021) malam, saat petugas menunjukkan barang bukti uang yang berhasil turut diamankan bersama kedua Tersangka dalam serangkaian kegiatan OTT.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Anzarullah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari, Senin 29 November 2021.

Anzarullah selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kolaka Timur merupakan terdakwa perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur Tahun Anggaran 2021.

"Hari ini, Jaksa KPK Erlangga Jayanegara telah melimpahkan berkas perkara dan Surat Dakwaan dari terdakwa Anzarullah ke Pengadilan Tipikor di PN Kendar", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Ali menjelaskan, dengan penyerahan berkas perkara dan Surat Dakwaan tersebut, maka penahanan Anzarullah menjadi wewenang Pengadilan Tipikor Kendari dan untuk sementara waktu masih dititipkan penahanannya di Rutan KPK Kavling C1 (Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK) Jakarta.

"Selanjutnya, menunggu penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan", jelas Ali Fikri.

Ditegaskannya, AZR sebagai Terdakwa pemberi suap didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Kembali Periksa Franky Widjaja Terkait Dugaan Suap Bupati Kuantan Singingi


Bupati Kuansing Andi Putra memakai rompi khas Tahanan KPK warna oranye usai ditetakan sebagai Tersangka saat diarahkan petugas menuju mobil tahanan  yang akan membawanya ke Rumah Tahanan, Rabu (20/10/2021) malam, di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 29 November 2021, kembali memanggil Komisaris PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) Franky Widjaja. Kali ini, ia akan dimintai keterangan sebagai Saksi lagi atas penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap perpanjangan ijin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2021 yang menjerat Andi Putra selaku Bupati Kuansing.

"Senin (29/11/2021) bertempat di Gedung Merah Putih, tim penyidik mengagendakan Saksi untuk tersangka AP (Andi Putra) Dkk", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Sebelumnya, Franky Widjaja sudah pernah diminta keterangannya oleh Tim Penyidik KPK pada Selasa (16/11/2021) lalu. Melalui Franky, Tim Penyidik KPK menggali informasi terkait pengurusan perpanjangan HGU perkebunan sawit PT. Adimulia Agrolestari yang berujung pada terjaringnya Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dalam serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan pengurusan perpanjangan HGU oleh PT. AA yang diduga ada penyerahan sejumlah uang pada tersangka AP (Andi Putra) agar mendapatkan persetujuan HGU dimaksud", kata Plt  Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Rabu (17/11/2021) lalu.

Dalam perkara ini, pada Selasa (19/10/2021) malam, KPK telah menetapkan Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi periode 2021–2026 dan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari (PT. AA) sebagai Tersangka.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menerangkan, Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi diduga telah menerima suap terkait perijinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit dari Sudarso sebesar Rp. 700 juta. Suap itu diberikan, diduga untuk memperpanjang ijin HGU perkebunan sawit perusahaan milik Sudarso.

"Diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR (Sudarso) kepada AP (Andi Putra) berupa uang sebesar Rp. 500 juta. Lalu, pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP menyerahkan uang sekitar Rp. 200 juta", terang Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021) malam.

Keduanya ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut, setelah diamankan bersama 6 (enam) orang lainnya melalui serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar Tim Satuan Tugas (Satgas) Penindakan KPK pada Senin (18/10/2021) sore.

Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi ditetapkan KPK sebagai Tersangka penerima suap. Sedangkan Sudarso selaku General Manager PT. Adimulia Agrolestari ditetapkan KPK sebagai Tersangka pemberi suap.

Terhadap Andi Putra selaku Bupati Kuantan Sengingi, KPK menyangkakan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan terhadap Sudarso selaku General Manager PT. AA, KPK menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT:

Gempur Rokok Ilegal



KPK Periksa Mantan Kepala Divisi Teknik PTPN XI Terkait Dugaan Korupsi Mesin Giling Tebu Di PG Djatiroto

Salah-satu suasana konferensi pers penetapan status hukum Tersangka dan penahanan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 ) serta Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore 


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin 29 November 2021, menjadwalkan pemeriksaan Ir. Reda selaku Kepala Divisi Teknik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015–2016.

Reda akan diperiksa sebagai Saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Direktur Produksi PTPN XI 2015–2016 Budi Adi Prabowo (BAP) yang sudah menyandang status hukum sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016.

"Kami periksa Reda dalam kapasitas Saksi untuk tersangka BAP (Budi Adi Prabowo)", terang Pelaksana-tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/11/2021).

Hanya saja, Ali Fikri belum mengonfirmasi detail hal-hal yang akan didalami oleh Tim Penyidik dari pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Ir. Reda selaku Kepala Divisi Teknik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode tahun 2015–2016.

Dalam perkara ini, pada Kamis (25/11/2021) sore, KPK telah menetapkan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016.

"Adapun dugaan kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek pengadaan ini sejumlah sekitar Rp. 15 miliar dari nilai kontrak Rp. 79 miliar", terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Budi Adi Prabowo (BAP) selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri di Gedung Merah KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.

Dalam konferensi pers, Alexander Marwata mengungkap kronologi terjadinya TPK perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016 tersebut.

Bermula dari tersangka Budi Adi Prabowo selaku Direktur PTPN XI mengenal baik tersangka Arif Hendrawan (AH) selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandiri. Keduanya melakukan pertemuan beberapa kali pada tahun 2015.

'Yang di antaranya menyepakati, bahwa pelaksana pemasangan mesin giling di PG Djatiroto adalah tersangka AH (Arif Hendrawan) walaupun proses lelang belum dimulai sama sekali", ungkap Alexander Marwata.

Sebelum proses lelang proyek dimulai, tersangka Budi bersama beberapa staf PTPN XI dan tersangka Arif melakukan kunjungan kerja studi banding ke salah-satu pabrik gula di Thailand.

"Dalam kunjungan tersebut, diduga dibiayai oleh tersangka AH disertai dengan adanya pemberian sejumlah uang kepada rombongan yang ikut, termasuk salah-satunya tersangka BAP", terang Alex.

Sepulang dari Thailand, tersangka Budi memerintahkan salah-satu staf PTPN XI untuk menyiapkan dan memroses pelelangan yang nantinya dimenangkan oleh PT. Wahyu Daya Mandiri.

"Tersangka AH diduga menyiapkan perusahaan lain agar seolah-olah turut sebagai peserta lelang", kata dia.

KPK menduga, pengadaan dan pemasangan six roll mill atau mesin penggiling tebu di Pabrik Gula (PG) Djatiroto PTPN XI tahun 2015–2016 diduga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp. 15 miliar dari nilai kontrak Rp. 79 miliar.

Dalam perkara ini, KPK menyangka Budi Adi Prabowo selaku Direktur PTPN XI periode 2015–2016 dan Arif Hendrawan selaku Direktur PT. Wahyu Daya Mandir melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. *(Ys/HB)*


KPK Periksa 3 Saksi Dugaan Suap Proyek Infrastruktur Di Dinas PUPR Kota Banjar

Logo KPK.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan 3 (tiga) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar tahun 2012–2017.

Tiga Saksi yang dipanggil Tim Penyidik KPK tersebut, yakni Rudyatno selaku Bagian Administrasi dan Keuangan pada PT. Primayasa Adiguna (Prima Grup), Erwin Rahdiawan selaku Direktur PT. Pribadi Manunggal dan Irwan Kurniawan selaku Direktur PT. Primayasa Adiguna.

"Hari ini (Senin 29 November 2021), bertempat di Gedung Merah Putih, Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan Saksi-saksi", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11/2021).

Diketahui, KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan TPK suap terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Pemkot Banjar tahun 2012–2017. Hanya saja, KPK belum menyampaikan detil perkara maupun pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka atas perkara tersebut.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman Tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan", ujar Ali Fikri, Jum'at (10/7/2020) silam. *(Ys/HB)*


KPK Panggil Kontraktor Dan 2 Anggota DPRD Lampung Utara Terkait Gratifikasi


Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Senin 29 November 2021, memanggil 3 (tiga) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (KPK) penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2015–2019.

Mereka akan dikonfirmasi terkait dugaan gratifikasi yang diduga diterima Akbar Tandaria Mangkunegara (ATMN) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Lampung Utara yang notabene adik kandung mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Ketiganya, yakni Hanizar Habim selaku Direktur CV. Abung Timur Perkasa serta 2 (dua) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Arnold Alam dan Nurdin Habim. akan. 

"Senin (29/11/2021) ini, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan Saksi untuk tersangka ATMN", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakab KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Akbar Tandiniria Mangkunegara di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Jum'at (15/10/2021) sore, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menerangkan, bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

Keduanya telah menjalani serangkaian proses persidangan hingga perkara keduanya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini, Akbar berperan sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara periode 2014–2019 dalam menentukan pengusaha mendapatkan kuota proyek di Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

“Di mana yang bersangkutan berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019", terang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (15/0/2021) sore.

Karyoto menjelaskan, selama kurun tahun 2015 – 2019, Akbar bersama kakaknya Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan sejumlah orang lainnya diduga telah mengumpulkan uang mencapai Rp. 100,2 miliar.

Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara sendiri telah divonis 'bersalah' dan dihukum 7 tahun penjara atas perkara tersebut. Agung juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 74,6 miliar.

KPK mengembangkan perkara itu dan menemukan bukti yang cukup atas dugaan adanya peran dari Akbar Tandiniria Mangkunegara dalam perkara tersebut.

KPK menduga, dari jumlah uang yang dikumpulkan yang mencapai Rp. 100,2 miliar tersebut, Akbar Tandiniria Mangkunegara menerima bagian sebesar Rp. 2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap Akbar Tandaniria Mangku Negara, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.  *(Ys/HB)*


Minggu, 28 November 2021

Kuburan “Roh” Kemerdekaan Pers Di Tengah Uji Materi UU Pers


Ketua Dewan Pers Indonesia Heintje Mandagi yang juga Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia.


Oleh: Heintje Mandagi/ Ketua Dewan Pers Indonesia.

Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Baru-baru ini ‘Kuburan’ Kemerdekaan Pers kembali terisi ‘jasad’ karya jurnalistik. Kali ini ‘batu nisan’ kemerdekaan pers  itu bertuliskan nama Muhammad Asrul, wartawan media online Berita.News yang divonis 'bersalah' dengan hukuman pidana 3 bulan penjara akibat karya jurnlistik. ‘Roh’ kebebasan pers milik Asrul ini pada akhirnya menyatu dengan jasad Udin wartawan Bernas dan Muhammad Yusuf wartawan Kemajuan Rakyat. 

‘Kuburan’ kemerdekaan pers milik Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang belum juga kering, kini sudah terisi lagi ‘jasad’ kemerdekaan pers milik Asrul. Kasus kriminalisasi pers yang dialami keduanya itu seolah-olah menyatu dengan ratusan ‘Roh’ kebebasan pers milik wartawan di berbagai penjuru tanah air yang terkubur di ‘pekuburan’ umum Kemerdekaan Pers Indonesia yang dibangun penguasa tunggal bernama Dewan Pers. 

Berkaca dari kasus Torozidu Lahia, wartawan Harian Berantas yang memberitakan kasus korupsi Bupati Bengkalis, justeru dihadiahi PPR Dewan Pers yang menyatakan media Harian Berantas tidak terverifikasi Dewan Pers dan Torozidu belum mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Dan, dengan entengnya Dewan Pers merekomendasi penyelesaian perkara tersebut dapat dilakukan di luar Undang-Undang Pers. 

Ujung-ujungnya Torozidu dipejara, meskipun kemudian dinyatakan bebas murni. Namun sang Bupati Bengkalis akhirnya terbukti korupsi dan ditangkap KPK serta divonis bersalah dan dihukum penjara sesuai perbuatannya sebagaimana apa yang pernah ditulis Torozidu di Harian Berantas. Ini bukti, tulisan berita Torozidu benar tapi diganjar PPR Dewan Pers melanggar kode etik. 

Di penghujung 2018 lalu, almarhum Muhamad Yusuf, wartawan Kemajuan Rakyat dan Sinar Pagi Baru pun mengalami nasib yang sama diproses hukum pidana di luar UU Pers setelah PPR Dewan Pers diterbitkan. Yusuf tewas dalam tahanan. Meregang nyawa dalam status sebagai Tersangka akibat karya jurnalistiknya. Kasus serupa juga dialami ratusan wartawan di berbagai daerah.

Kasus di atas memang berbeda dengan apa yang dialami Muhammad Asrul. Dewan Pers melakukan pembelaan dan menyatakan kasus Asrul harus diproses menggunakan UU Pers. Namun, polisi dan jaksa tetap meneruskan kasus tersebut hingga ke pengadilan. Dewan Pers pun menghadirkan saksi ahli. Namun majelis hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan dipidana 3 bulan penjara. 


Lantas apa yang dilakukan Dewan Pers pasca putusan vonis Asrul tersebut adalah membuat surat pernyataan keprihatinannya. Tidak ada langkah luar biasa untuk mengatasi persoalan serius terkuburnya kemerdekaan pers ini. Isi surat pernyataan Dewan Pers terkait kasus Asrul tidak ada menyebutkan perjuangan organisasi pers tempat Asrul bernaung. Seakan-akan semua hanya mengenai Dewan Pers. Polisi, Jaksa dan Hakim yang terlibat perkara Asrul ini seharusnya dilaporkan ke lembaganya masing-masing untuk diberi sanksi karena tidak profesional menangani perkara pers. 

Faktanya juga, organisasi pers tidak hadir di kasus Asrul. Padahal sebagai wartawan, Asrul wajib dilindungi oleh organisasi pers tempat dia bernaung. Hal itu karena organisasi pers tidak diberi ruang sedikitpun untuk mendampingi atau membela kepentingan Asrul di Dewan Pers. 

Ketika Asrul dilaporkan, Organisasi Pers tidak hadir. Dewan Pers yang maju sebagai pahlawan. Tapi sayangnya rekomendasi  Dewan Pers terlalu ‘banci’ dan maaf ‘abal-abal’ alias tak berkualitas. UU Pers sudah jelas Lex Specialis. Jadi, ketika wartawan dilaporkan, harus ada tindakan tegas memita kepolisian menghentikan penyidikan dan melimpahkan penanganan perkara pers ke Dewan Pers. 

Sebagaimana  lazimnya penanganan perkara dilimpahkan ke tingkatan yang sesuai dengan lokasi kejadian. Hal itu pun seharusnya berlaku di perkara pers. Karena kewenangan itu ada di Dewan Pers untuk menyelesaikan perkara pers, maka pihak kepolisian wajib melimpahkan berkas perkara ke Dewan Pers. 

Apapun alasan kepolsian untuk menerima aduan perkara pers dibalut UU ITE harus dihormati, tapi perlu dikritisi. Karena Pers memiliki UU Pers yang melindungi kemerdekaan pers sebagai wujud perlindungan hakiki terhadap hak asazi manusia yang diakui dunia internasional. Tak heran Indonesia selalu berada di urutan menengah ke bawah dalam hal kebebasan pers internasional. 

Jika sekelas Dewan Pers tunduk kepada Kepolisian, padahal penanganan perkara pers adalah kewenangannya, maka apa gunanya Dewan Pers hadir sebagai lembaga independen jika tidak mampu bersikap menjalankan amanah UU Pers. 

MOU Dewan Pers dengan Polri sesungguhnya adalah bentuk pelecehan terhadap UU Pers. Pers seolah mengemis perlindungan hukum kepada polisi yang jelas-jelas hal itu adalah kewajiban Polri memberi jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara. 

Organisasi pers yang menjadi induk pembinaan dan perlindungan pers sudah dirampas haknya oleh supremasi Dewan Pers. Setiap kasus perkara pers, tidak ada organisasi pers yang dihadirkan untuk melakukan pembelaan dan pembinaan atau bahkan melewati tahapan sidang majelis kode etik di masing-masing organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung dan berlindung. 

Mediator ‘abal-abal’ yang dihadirkan Dewan Pers dalam menangani aduan pers pun hampir seluruhnya tidak bersertifikat resmi sebagai mediator. Padahal setiap mediator harus bersertifikat dan disahkan Pengadilan. Akibatnya, wartawan yang menjadi pihak teradu selalu berada pada posisi lemah dalam penanganan perkara pers. 

Seharusnya penyelesaian perkara pers bukan PPR Dewan Pers yang jadi hasil akhir. Namun harus berdasarkan kesepakatan antara pengadu dan teradu. Bukan keputusan penilaian Dewan Pers. Itulah fungsi mediator dalam penanganan perkara pers agar tidak ada kriminalisasi pers. 

Dewan Pers juga, faktanya,  tidak membuka akses bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemberitaan di seluruh Indonesia untuk menampung pengaduan. Dampaknya, warga masyarakat yang dirugikan pers terpaksa harus mengadu atau melapor ke Polisi. Dan, ketika diproses pidana UU ITE dan pidana pencemaran nama baik, penyidik Polri dari seluruh Indonesia harus meminta PPR Dewan Pers di Jakarta yang anggotanya hanya berjumlah 9 orang saja. Tidak ada sikap Dewan Pers meminta pelimpahan penanganan perkara pers ke Dewan Pers agar tidak ada kriminalisasi. 

Sejatinya, Pengadu dapat diberi keleluasaan untuk mendapatkan pelayanan hak jawab. Dan, Teradu yakni Pimred media wajib menjalankan pemenuhan hak jawab Teradu dan kewajiban koreksi. Peran mediator yang harus hadir di situ. Sayang sekali, penyelesaian perkara ini hanya terhenti di PPR Dewan Pers. Dan, kasus tetap berlanjut di kepolisian. UU Pers jadi memble atau tidak berfungsi. Peran organsiasi pers pun sama, yaitu tidak pernah diberi ruang. 

Organisasi pers sebagai wadah tempat wartawan bernaung pun tidak pernah menyelesaikan perkara pers menggunakan tahapan sidang majelis kode etik dan pemberian sanksi. Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik menjadi tidak berlaku atau tidak berguna tanpa implementasi karena semua terpusat di Dewan Pers. Padahal, yang paling paham tentang anggota wartawan pastinya adalah pimpinan organisasi pers. 

Atas kondisi di atas, sudah barang tentu kesimpulan akhir harus disematkan kepada Dewan Pers yaitu gagal total dan tidak berguna dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga independen yang ditugaskan menjamin kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. 

Tak heran Uji Materi Undang-Undang Pers di Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya jalan keluar dari kegagalan Dewan Pers. Harus ada keputusan dan penilaian objektif Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat persoalan ini. 

Norma yang terkandung dalam UU Pers khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f tentang fungsi Dewan Pers yang berbunyi "Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan", harus dimaknai menjadi: “Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers oleh masing-masing organisasi pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan” agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dan, juga tidak menghilangkan fungsi dan kewenangan organisasi pers membuat peraturan pers untuk melindungi anggota wartawan dan perusahaan pers.

Buntut uji materi di MK, muncul reaksi berlebihan dari kelompok konstituen Dewan Pers. Ada pandangan hukum yang menyebutkan, uji materi UU Pers ini adalah kesesatan pikir dari pemohon dan jika dikabulkan akan menyebakan ketidak-pastian hukum dan dapat menimbulkan peraturan-peraturan pers yang bersifat terpisah, sporadis dan justeru bertentangan dengan kemerdekaan pers. 

Dewan Pers yang tak berdaya melawan kriminalisasi pers terhadap Asrul dan bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses kriminalisasi pers terhadap media yang belum terverifikasi dan wartawan yang belum UKW. 

Kelompok pers yang termarjinalkan juga sulit berkembang di berbagai daerah dengan stigma negatif media abal-abal dan wartawan abal-abal. Media Terverifikasi dan UKW menjadi jualan Dewan Pers untuk meraup untung dari bisnis UKW ilegal dan pengelompokan media terverifikasi. 

Segelintir pemilik media yang belum berbadan hukum dijadikan senjata pamungkas Dewan Pers untuk memotret puluhah ribu media online dengan stigma media abal-abal. Celakanya, pemerintah daerah ikut terbius dengan propaganda negatif Dewan Pers tersebut kemudian menerbitkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang mewajibkan kerja sama perusahaan pers dengan pemerintah daerah harus terverifikasi Dewan Pers.

Kendati pada prateknya, media terverifikasi Dewan Pers tidak ada jaminan memiliki jumlah pembaca organik dan banyak, serta konten beritanya berkualitas. Buktinya, baik rating media dan perolehan pendapatan iklan komersil masih jauh dari kata mencukupi biaya operasional. Wartawan yang bekerja di media terverifikasi masih begitu banyak yang tidak digaji. Dewan Pers pura-pura tutup mata dan gak tau apa-apa. 

Padahal monopoli belanja iklan oleh konglomerat media sudah berlangsung selama belasan tahun di negeri ini. Media dan pers lokal termarjinalkan tanpa solusi dari Dewan Pers. Ratusan triliun rupiah belanja iklan pertahun hanya dinikmati segelintir konglomerat media nasional. 

Lebih parah lagi, pendapatan media mainstream nasional berjumlah triliunan rupiah per tahun tapi wartawannya masih jauh dari kata sejahtera. Sialnya, organisasi pers konstituen Dewan Pers hanya organisasi AJI yang konsisten berteriak sendiri soal batas minimal gaji wartawan pemula berada diangka 9 juta rupiah perbulan. 

Meski angka tersebut masih terlalu sedikit dibanding taruhan independensi wartawan tergadaikan akibat nyambi terima amplop dari nara sumber. Seharusnya, gaji wartawan level reporter yang bekerja di media nasional peraih pendapatan triliunan rupiah wajib menggaji wartawannya di angka 15 juta rupiah. 

Belum lagi peraih belanja iklan nasional itu adalah media televisi nasional yakni di angka 80 persen. Lembaga riset Media Business Nielsen Indonesia mencatat, nilai belanja iklan tahun 2020 di Indonesia sebesar Rp.229 triliun di semua tipe media yang dimonitor, yakni TV, Cetak, Radio dan Digital. Dan Nielsen menyebutkan, media TV masih menjadi ruang beriklan yang paling dominan yakni di atas 70 persen dari Rp. 229 triliun belanja iklan tahun 2020 lalu. 

Berkaca dari kondisi ini, perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Pasal 17 ayat (3) UU Penyiaran menyebutkan, “Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan". 

Kemudian pada ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. Disebutkan,” Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)” dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,– (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp. 10.000.000.000,– (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. 

Pada UU Pers juga diatur tentang kesejahteraan wartawan pada Pasal 10 yakni: “Perusahaan Pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya". 

Nah, kedua undang-undang tersebut di atas sudah sangat jelas mengatur tentang pemberian kesejahteraan terhadap karyawan (termasuk wartawan pada UU Penyiaran) dan kepada wartawan dan karyawan pers (pada UU Pers). 

Lantas di mana kehadiran Dewan Pers dan organisasi konstituen Dewan Pers terkait perjuangan hak-hak wartawan dan karyawan pers di media mainsream nasional. Jangankan peberian saham atau pembagian laba, wartawan di media penyiaran swasta nasional saja masih ada wartawan yang tidak digaji tapi hanya dibayar berdasarkan jumlah berita yang ditayangkan di siaran berita televisi. Koresponden atau kontributor TV nasional di daerah banyak yang mengalami nasib tidak digaji tapi hanya dibayar per berita tayang. 

Muncul pertanyaan besar, adakah Dewan Pers dan organisasi konstituen IJTI melaporkan pidana pemilik Lembaga Penyiaran Swasta Nasional yang melanggar ketentuan pidana Pasal 57 huruf a. UU Penyiaran? Lembaga Penyiaran Swasta wajib memberikan bagian laba perusahaan dan jika melanggar kewajiban ini dapat dipidana dengan pidana pejara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak banyak Rp. 10.000.000.000– (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi.

Kemudian, adakah Dewan Pers sebagai lembaga yang diakui negara memperjuangkan hak-hak wartawan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya dari pemilik perusahaan pers?. 

Kondisi ini yang menjadi perhatian serius organisasi-organisasi pers di luar konstituen Dewan Pers untuk membentuk Dewan Pers Indonesia yang independen dalam rangka memperjuangkan hak-hak wartawan dan media tersebut yang terabaikan. 

Dewan Pers Indonesia sudah bertekad untuk memperjuangkan kepentingan perusahaan-perusahaan pers lokal agar bisa mendapatkan porsi iklan komersil. Agar tidak ada lagi media lokal ‘mengemis’ iklan kerja sama dengan pemerintah daerah. 

Dan belanja iklan nasional yang mencapai ratusan trililun rupiah itu bisa terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Ke depan nanti tidak boleh ada monopoli perusahaan agensi iklan yang hanya menyalurkan belanja iklan kepada media-media televisi nasional. 

Dewan Pers Indonesia saat ini sedang berjuang membina puluhan media online berbasis SEO Google agar bisa meraup untung dari belanja iklan di google yang cukup besar. Di tahun 2022 ada program Dewan Pers Indonesia melalui Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia (DPP SPRI) membina lebih banyak lagi media berstandar SEO Google. Targetnya 1000 media online di 2022 sudah terpasang SEO Google pro. 

Dengan cara ini tidak ada lagi pemerintah bekerja-sama hanya dengan media terverifikasi Dewan Pers. Karena media yang terpasang SEO Google pro pasti akan lebih berkualitas dibanding media terverifikasi Dewan Pers karena rating dan jumlah pembacanya pasti organik dan jauh lebih banyak dari media yang terverifikasi Dewan Pers. 

Jika seluruh media online lokal terdampak dengan program pemasagan SEO Gogle premium ini maka diperkirakan belanja iklan akan terbagi ke seluruh Indonesia atau tidak lagi domonopoli oleh media nasional yang berada di Jakarta saja. Karena kualtas media sudah merata di seluruh Indonesia.

Mengingat legitimasi Dewan Pers Indonesia belum juga disahkan oleh Persiden RI Joko Widodo, maka sangat diharapkan permohonan uji materi UU Pers, khususnya Pasal 15 ayat (3) bisa dikabulkan Majelis Hakim MK. Permohonan itu menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU Pers bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: “Keputusan presiden bersifat administrasi sesuai usulan atau permohonan dari organisasi-organisasi pers, perusahaan-perusahaan pers dan wartawan yang terpilih melalui mekanisme kongres yang demokratis". *(HM/HB)* 

Penulis adalah Ketua Dewan Pers Indonesia, Ketua Umum DPP SPRI dan Ketua LSP Pers Indonesia.


Sabtu, 27 November 2021

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Dugaan Aliran Uang Ke Bupati Bintan Dan Pihak Lain


Salah-satu suasana konferensi pers penetapan status hukum sebagai Tersangka dan penahanan Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis 12 Agustus 2021.


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ajudan Bupati Bintan periode 2016–2021 Rizki Bintani dan seorang pihak swasta, Norman. Kedunya diperiksa sebagai Saksi atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016–2018 yang menjerat Apri Sujadi selaku Bupati Bintan.

Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menerangkan, Rizki Bintani dan Norman diperiksa di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Jum'at (26/11/2021) kemarin.

Keduanya dalami pengetahuannya tentang dugaan adanya aliran uang yang diterima oleh tersangka Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan pihak terkait lainnya, mulai sebelum diberikannya ijin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya ijin.

"Kedua Saksi hadir dan Tim Penyidik mendalami pengetahuan keduanya terkait dengan dugaan aliran uang yang diterima oleh tersangka AS dan pihak terkaitnya baik sebelum diberikannya ijin kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan hingga terbitnya ijin dimaksud", terang Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Sabtu (27/11/2021).

Ali Fikri menjelaskan, pada Kamis (25/11/2021) lalu, Tim Penyidik KPK juga telah memeriksa Bupati Bintan non-aktif Apri Sujadi sebagai Tersangka untuk mengonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah diamankan KPK.

Barang bukti yang diamankan KPK itu diantaranya berupa beberapa dokumen terkait perijinan kuota rokok dan minuman beralkohol di BP Bintan yang diduga telah diatur siapa saja yang akan mendapatkan ijin kuota rokok dan minuman berakohol tersebut.

Dalam perkara dugaan TPK pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Kabupaten Bintan Tahun 2016–2018 ini, KPK masih menetapkan 2 (dua) Tersangka, yakni Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan sebagai Tersangka.

KPK menduga, Apri Sujadi selaku Bupati Bintan diduga menerima Rp. 6,3 miliar. Sementara Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan diduga menerima uang total Rp. 800 juta.

Dalam konferensi pers tentang penetapan status hukum sebagai Tersangka dan penahanan Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar selaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Kamis (12/08/2021) silam, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membeber konstruksi perkara tersebut.

Bermula dari tersangka Apri Sujadi pada 17 Februari 2016 dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Kemudian, pada awal Juni 2016, bertempat di salah-satu hotel di Batam, Apri Sujadi selaku Bupati Bintan memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan. Yang mana, dalam pertemuan tersebut diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh Apri dari para pengusaha rokok yang hadir.

Atas persetujuan Apri, dilakukan penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian, yakni golongan A sebanyak 228.107,40 liter, golongan B sebanyak 35.152,10 liter, dan golongan C sebanyak 17.861.20 liter.

Pada tahun 2017, BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA. Dan, diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi Apri sebanyak 15.000 karton, Mohdy Saleh sebanyak 2.000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1.500 karton.

Pada Februari 2018, Apri memerintahkan Kepala Bidang Perizinan BP Bintan Alfeni Harmi dan diketahui oleh Mohdy Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan Tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton, sehingga total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan BP Bintan Tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton).

Selanjutnya, kembali dilakukan distribusi jatah di mana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, Mohdy Saleh 2.000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11.000 karton.

Dari 2016 sampai 2018, BP Bintan menerbitkan kuota MMEA kepada PT. Tirta Anugrah Sukses (TAS) yang diduga belum mendapatkan ijin edar dari BPOM dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan tersebut.

KPK menduga, perbuatan Apri Sujadi selaku Bupati Bintan dan Mohdy Saleh H. Umar salaku Plt. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan diduga merugikan keuangan negara senilai Rp. 250 miliar.

Terhadap Apri Sujadi dan Mohdy Saleh H Umar, KPK menyangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.   *(Ys/HB)*


KPK Periksa 5 Saksi Dugaan Gratifikasi ATMN Adik Kandung Mantan Bupati Lampung Utara

Plt. Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Kamis (25/11/2021) sore.



Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan 5 (lima) Saksi perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2015–2019 yang menjerat Akbar Tandaria Mangkunegara (ATMN), adik kandung mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

"Hari ini (Sabtu 27 November 2021), bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Tim Penyidik mengagendakan pemanggilan Saksi tersebut untuk tersangka ATMN (Akbar Tandaria Mangkunegara)", terang Pelaksana-tugas (Plt.) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri keterangan tertulisnya, Sabtu (27/11/2021).

Adapun 5 Saksi yang diagendakan diperiksa atas perkara tersebut, yakni Lisnawati seorang Ibu Rumah Tangga, Supriyadi dan Yumi Darnis dari unsur swasta serta dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) Syahrizal Adhar dan Iko Herza. Mereka bakal diperiksa di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung.

Diketahui, KPK menetapkan Akbar Tandiniria Mangkunegara sebagai Tersangka perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara tahun 2015–2019 dan langsung menahannya pada Jum'at (15/10/2021) sore.

Diketahui pula, Akbar Tandiniria Mangkunegara adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang notabene adik kandung dari mantan Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara.

Dalam konferensi pers tentang penetapan Tersangka dan penahanan Akbar Tandiniria Mangkunegara di Kantor KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan pada Jum'at (15/10/2021) sore, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menerangkan, bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus yang menjerat Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan Syahbudin selaku Kepala Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

Keduanya telah menjalani serangkaian proses persidangan hingga perkara keduanya telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor dan telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam perkara ini, Akbar berperan sebagai representasi (perwakilan) dari Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara periode 2014–2019 dalam menentukan pengusaha mendapatkan kuota proyek di Dinas PUPR Pemkab Lampung Utara.

“Di mana yang bersangkutan berperan aktif untuk ikut serta dan terlibat dalam menentukan pengusaha yang mendapatkan bagian alokasi proyek yang ada di Dinas PUPR Lampung Utara untuk kurun waktu tahun 2015 sampai tahun 2019", terang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (15/0/2021) sore.

Karyoto menjelaskan, selama kurun tahun 2015 – 2019, Akbar bersama kakaknya Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara dan sejumlah orang lainnya diduga telah mengumpulkan uang mencapai Rp. 100,2 miliar.

Agung Ilmu Mangkunegara selaku Bupati Lampung Utara sendiri telah divonis 'bersalah' dan dihukum 7 tahun penjara atas perkara tersebut. Agung juga diwajibkan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 74,6 miliar.

KPK mengembangkan perkara itu dan menemukan bukti yang cukup atas dugaan adanya peran dari Akbar Tandiniria Mangkunegara dalam perkara tersebut.

KPK menduga, dari jumlah uang yang dikumpulkan yang mencapai Rp. 100,2 miliar tersebut, Akbar Tandiniria Mangkunegara menerima bagian sebesar Rp. 2,3 miliar untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap Akbar Tandaniria Mangku Negara, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 65 KUHP.  *(Ys/HB)*


Jumat, 26 November 2021

KPK Dalami Jerat Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo Dengan Pasal TPPU

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan dan penetapannya sebagai Tersangka memakai rompi khas Tahanan KPK warna orange saat diarahkan Petugas menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke Rutan KPK, Kamis (26/11/2020).


Kota JAKARTA – (harianbuana.com).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo telah divonis 'bersalah' dan dijatuhi sanksi pidana penjara 9 (sembilan) tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap ekspor benur. Namun demikian, KPK masih akan mendalami kemungkinan adanya unsur-unsur dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam perkara yang menjerat Edhy Prabowo tersebut.

"Jadi, kalau kemudian sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah inkrah gitu ya tentu kami akan segera pelajari pertimbangan dari putusan hakim Pengadilan Tinggi, fakta-faktanya apakah sama dari fakta-fakta dari di pengadilan negeri ataukah ada fakta-fakta baru ataukah ada kemungkinan yang bisa dikembangkan lebih lanjut ke pasal-pasal lain ataupun penerapan undang-undang lain, seperti Tindak Pidana Pencucian Uang", terang Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK jalan Kuningan Persada – Jakarta Selatan, Jum'at (26/11/2021).

Ali Fikri menjelaskan, KPK masih menunggu perkembangan dari perkara ini. KPK pun akan mempelajari putusan Edhy secara utuh guna mendalami dugaan adanya TPPU dalam perkara tersebut.

"Pada prinsipnya, tentu kami menunggu nanti seperti apa perkembangan dari perkara ini dan pasti nanti kami akan informasikan ya, seperti apa hasil akhir dari putusan Terdakwa itu sendiri. Nanti kami pelajari dulu putusannya secara utuh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut", tandasnya.

Ditegaskannya, bahwa KPK juga menunggu sikap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan atas putusan banding tersebut. Yang mana, jika tidak mengajukan kasasi, Edhy bakal langsung dieksekusi.

"Kalau kemudian di dalam perjalanannya Terdakwa memang menerima putusan dari Pengadilan Tinggi yang dimaksud, tentu ya kami nanti akan segera melakukan eksekusi", tegasnya.

Ali menandaskan, eksekusi hanya bisa dilakukan setelah putusan banding berkekuatan hukum tetap dan Terdakwa menerima putusan itu. KPK pun menghormati langkah hukum Edhy Prabowo dalam merespons putusan banding kasus suap ekspor benih lobster.

"Prinsipnya kami menunggu. Nanti seperti apa perkembangan dari perkara ini dan pasti nanti kami akan informasikan ya seperti apa hasil akhir dari putusan Terdakwa itu sendiri", tandasnya Ali Fikri.

Diketahui, Pengadikan Tinggi DKI Jakarta memperberat sanksi pidana penjara mantan Menteri KKP Edhy Prabowo dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara. Alasannya, tindak pidana korupsi Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meruntuhkan sendi kedaulatan negara. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu, dapat dilihat di website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp. 400 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan", bunyi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikutip dari website-nya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Selain dijatuhi sanksi pidana 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 400 juta subsider 6 bulan kurungan, Edhy Prabowo juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 9,6 miliar dan USD 77.000. Dan, jika tidak membayar dalam waktu satu bulan sejak putusan inkrah, hartanya disita dan dirampas negara. Bila hartanya tidak cukup, diganti 3 tahun kurungan. *(Ys/HB)*


BERITA TERKAIT :